TEMPO Interaktif, Jakarta – Koalisi organisasi masyarakat Save Our Soccer menuntut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia untuk membuka informasi anggaran. “Untuk menepis kecurigaan adanya kolusi dan korupsi di PSSI,” ujar Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho di kantornya, Jumat (7/1).
Menurutnya, selama ini organisasi induk sepak bola tersebut tidak pernah memberi informasi tentang keuangan mereka. “Bahkan di website juga tidak ada,” katanya.
Tuntutan ini berdasar Undang Undang 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat. Paulus Widianto anggota Komisi I DPR 1999-2004 yang merintis terbentuknya beleid tersebut mengatakan PSSI termasuk badan publik. “Karena menerima APBN,” katanya.
ICW menyebutkan tahun lalu PSSI menerima Rp 20 miliar dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara Perubahan. “Tahun ini jumlahnya akan bertambah jadi Rp 80 miliar,” kata Emerson.
Informasi keuangan yang dituntut termasuk anggaran dan pendapatan Piala AFF 2010 dimana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Di luar gemilangnya penampilan Pasukan Garuda, turnamen itu mendapat cibiran karena penjualan tiket yang karut marut.
Koalisi juga meminta PSSI menjelaskan mekanisme penunjukan lembaga penyiaran yang memperoleh hak siar. “Ini penting karena lembaga penyiaran menggunakan gelombang frekuensi yang merupakan domain publik,” kata Paulus.
Koalisi yang juga melibatkan Jakmania, organisasi suporter Persija Jakarta, ini mulai menyebarkan formulir yang berisi tuntutan agar PSSI memberikan informasi keuangannya. Mereka berharap bisa mengumpulkan lebih dari seribu lembar formulir sebelum diserahkan ke PSSI, 17 Januari mendatang.
“Jika setelah 17 hari setelah disampaikan tidak direspons, kami akan sengketakan ke Komisi Informasi,” kata Bejo Untung, Koordinator Koalisi Masyarakat untuk Keterbukaan Informasi. Aduan juga akan diteruskan ke Kantor Pusat Federasi Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss.
Mereka berharap PSSI mau memberikan laporan keuangan, termasuk pemasukan dari APBN, tiket, dan alokasinya. “Kalau bersih, kenapa risih,” kata Emerson, mengutip iklan layanan masyarakat.