Menyikapi Penolakan Pengumuman Informasi Merek Produk Susu Formula

SIARAN PERS FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA (FOINI)
Menyikapi Penolakan Pengumuman Informasi Merek Produk Susu Formula

“PRESEDEN BURUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan, Institut Pertanian Bogor dan BPOM untuk mengumumkan merek produk susu formula yang tercemar bakteri enterobacter sakaazaki, sesuai dengan tuntutan David ML Tobing. Alih-alih mematuhi perintah MA, ketiga lembaga tersebut menolak untuk mengumumkannya dengan berbagai alasan yang terkesan dicari-cari.

Penolakan tersebut patut disesalkan. Sikap ini merupakan bentuk pelecehan terhadap proses hukum yang berlaku sekaligus pembangkangan terhadap hasil putusannya. Perilaku ini secara langsung akan menimbulkan rasa pesimistis terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Jika putusan MA sebagai lembaga tertinggi di negeri ini dapat dilanggar  dengan begitu mudahnya, kemana lagi masyarakat akan menuntut keadilan?

Selain itu, kondisi ini juga preseden buruk terhadap semangat keterbukaan yang tengah dibangun saat ini, seiring dengan diberlakukannya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Ketertutupan yang tengah dipraktikkan oleh ketiga lembaga tersebut lebih menunjukkan kesan bahwa mereka tidak memihak pada kepentingan masyarakat luas. Ketertutupan ini juga semakin menambah kekawatiran masyarakat, mengingat bakteri sakaazaki merupakan salah satu bakteri yang berbahaya bagi anak usia balita.

Oleh karena itu kami dari Freedom of Information Network Indonesia menuntut:
1. Kementerian Kesehatan, Institut Pertanian Bogor, dan BPOM untuk mematuhi putusan MA dengan mengumumkan produk susu formula yang mengandung bakteri entorbacter sakaazaki;
2. Presiden RI untuk tegas mengeluarkan instruksi kepada Kementerian Kesehatan, IPB dan BPOM untuk mematuhi putusan MA sebagai bentuk kepatuhan lembaga pemerintah terhadap proses dan putusan hukum.

Jakarta, 11 Februari 2011

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI):

Pattiro Jakarta
Pattiro Serang
Pattiro Semarang
Pattiro Malang
Garut Governance Watch (G2W)
Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB
Paralegal Bengkulu
JARI Indonesia Borneo Barat
Sloka Institute – Bali
Pengenalan Hukum dan Politik Unand Sumatera Barat
Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi HAM Sulteng
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Indonesian Parliamentary Center (IPC) Jakarta
Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Jakarta
Media Lintas Komunitas (MediaLink) Jakarta
Seknas Fitra
Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta
Yayasan Ladang Media  Jakarta

Contact Person:
Bejo Untung 08176030417

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 − 3 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>