JAKARTA, KOMPAS.com — Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan International Budget Partnership pada 23 Januari 2013 menunjukkan peningkatan transparansi anggaran Pemerintah Indonesia. Indeks transparansi Indonesia meningkat jika dibandingkan OBI tahun 2010. Pada 2012, transparansi anggaran Indonesia mendapat skor 62, sedangkan pada 2010 hanya mendapat skor 51.
“Skor 62 itu menunjukkan transparansi anggaran Indonesia berada pada kategori penyediaan informasi anggaran secara substansial. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan transparansi anggaran paling tinggi di Asia Tenggara,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/2/2013).
Yuna menjelaskan, salah satu faktor peningkatan keterbukaan anggaran karena pemerintah membuat citizen budget atau ringkasan anggaran di media massa dan elektronik serta laman Kementerian Keuangan pada 2012. Sebelumnya, pemerintah tidak membuat citizen budget tersebut.
Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sebelumnya tertutup bagi publik kini dapat diakses masyarakat. “Kecukupan informasi dalam dokumen seperti nota keuangan juga mulai bertambah. Nota keuangan cukup lengkap dan memadai seperti adanya informasi tentang target kinerja dan lain-lainnya,” tutur Yuna.
Ia menambahkan, faktor lain dari kenaikan transparansi anggaran tersebut adalah inisiatif Indonesia berperan dalam Open Government Partnership (OGP). Indonesia termasuk salah satu pendiri OGP yang didirikan tahun 2011.
Agenda transparansi anggaran, termasuk pembuatan citizen budget mulai tahun 2012, adalah salah satu rencana kegiatan OGP Indonesia. Namun, menurut Yuna, masih ada banyak hal yang masih perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan transparansi anggaran. Yuna merinci ada tiga hal yang harus dicermati pemerintah untuk menaikkan indeks transparansi anggaran tersebut.
Pertama, pemerintah harus memublikasikan in year report atau realisasi anggaran pada tahun berjangka setiap tiga bulan. “Mulai tahun 2012, Kemenkeu sudah membuat laporan realisasi ini, tetapi terhenti di bulan Agustus lalu,”terangnya. Kedua, menurut Yuna, pemerintah perlu meningkatkan secara komprehensif kecukupan informasi anggaran pada nota Keuangan RAPBN dan dokumen pendukung RKA-KL, termasuk menampilkan pencapaian kinerja dalam LKPP dan melakukan konsultasi publik pada penyusunan citizen budget. Terakhir, dibandingkan Filipina, menurut Yuna, tingkat keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran di Indonesia masih tergolong lemah. Sebab itu, pemerintah harus memperluas partisipasi publik dalam penyusunan anggaran di legislatif.
“Prestasi peningkatan indeks keterbukaan anggaran Indonesia bukanlah keberhasilan pemerintah semata. Peningkatan ini bisa dicapai karena faktor lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik, partisipasi masyarakat sipil, dan inisiatif global seperti open government,” kata dia.