oleh Parliamentary Center | Peb 5, 2013 | Kabar FOINI, Nasional
Meski jabatan Komisi Informasi Pusat hanya tersisa empat bulan ke depan, namun hingga kini pemerintah belum melakukan sejumlah persiapan teknis untuk pemilihan Anggota Komisi Informasi Pusat untuk periode 2013-2017
Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden No. 48/P Tahun 2009, masa jabatan Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 ini berakhir pada 2 Juni mendatang. Oleh karena itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan individu yang tergabung dalam Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOI-NI), meminta Presiden RI agar memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk segera mempersiapkan proses pemilihan Anggota Komisi Informasi Pusat periode berikutnya.
Dalam siaran persnya hari ini, Koordinator Nasional FOI-NI, Budi Raradjo, mengatakan persiapan tersebut mulai dari penentuan jadwal, anggaran, personalia pegawai yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, menurut Budi, pemerintah perlu secepatnya melakukan pemetaan dan menetapkan Anggota Panitia Seleksi calon Anggota Komisi Informasi Pusat. “Anggota Panitia Seleksi ini, setidaknya memenuhi tiga syarat. Integritas, kapasitas, dan adanya unsur dari masyarakat sipil,” ujar Budi.
Sementara itu, pada pukul 13.00 hari ini, Koalisi Freedom of Information Network akan melakukan audiensi kepada Komisi Informasi Pusat, untuk meminta para Komisionernya agar mendesak pemerintah untuk segera mempersiapkan proses pemilihan Anggota Komisi Informasi Pusat periode berikutnya. “Kami terus mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dan individu untuk mendesak pemerintah agar serius mendorong keterbukaan Informasi, antara lain dengan pemilihan komisioner baru Komisi Informasi Pusat. Dukungan ini akan kami sampaikan ke Komisi Informasi Pusat, Kominfo, dan Presiden,” kata Budi
oleh Parliamentary Center | Peb 5, 2013 | Daerah, Pemerintahan
— Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera menyampaikan rincian APBD DKI 2013 sampai ke tingkat RT-RW. Ia menegaskan, rincian yang rencananya akan dibuat dalam bentuk poster itu bakal disebar setelah peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang APBD itu selesai dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
“Ya, segera, setelah selesai dari Mendagri. Sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT, semuanya,” kata Jokowi saat ditemui di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, seusai rapat paripurna pengesahan APBD, Senin (28/1/2013).
Penempelan anggaran daerah itu merupakan salah satu janji Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat keduanya masih bertarung di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membangun tanggung jawab dan pengawasan bersama sehingga sejalan dengan semangat transparansi anggaran yang diusung pemimpin Jakarta Baru ini.
Pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur DKI terhadap Raperda APBD 2013. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan dan dihadiri oleh Gubernur DKI Joko Widodo, serta unsur lain dari BUMD, perwakilan UPT, kepala dinas, perwakilan ormas-parpol, serta 72 anggota DPRD.
Anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun. Beberapa program yang diunggulkan dan menjadi prioritas Jokowi adalah Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung.
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/28/15592011/Jokowi.Segera.Tempel.APBD.DKI.sampai.ke.Tingkat.RT
oleh Parliamentary Center | Peb 5, 2013 | Daerah
Sindonews.com – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan, jika lelang jabatan disejumlah jabatan yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tetap akan dilaksanakan pada bulan Februari ini.
Hal ini mempertegas sikapnya pada bulan Desember 2012 lalu, yang menginginkan adanya transparansi dan juga reformasi birokrasi di tubuh pemerintahan Ibu Kota.
“Februari kita siapkan, supaya prosedurnya baik. Semua terbuka,” ujar Jokowi saat menyambangi Kampung Nelayan Cilincing Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013)
Menurut Jokowi, saat ini pihaknya masih terus melakukan persiapan terkait rencana tersebut. Termasuk mengenai sistem yang akan mengatur lelang jabatan ini nantinya.
“Intinya supaya kita bisa mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan capable dalam memegang jabatan itu,” jelasnya.
Mengenai siapa-siapa saja yang berhak ikut dalam lelang jabatan tersebut, Jokowi menjelaskan jika setiap PNS yang memiliki kepangkatan dan golongan yang sesuai maka dapat mengajukan diri menduduki posisi yang ditawarkan.
Asalkan dapat memaparkan dengan jelas visi, misi dan kontrak kerja kepada dirinya dan juga masyarakat.
“Ya, yang pasti mereka secara kepangkatan sudah berada di posisi itu, tinggal mengajukan permohonan nanti diproses. Semacam fit and proper test,” tandasnya.
oleh Parliamentary Center | Peb 5, 2013 | Daerah
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyoroti proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov DKI Jakarta yang menurutnya masih bisa diakal-akali. Dia meminta sistem rekrutmen yang transparan.
Dalam rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah, seperti yang ditayangkan di YouTube berjudul “22 Nov 2012 Gub & Wagub menerima paparan BKD”, Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Basuki mendapat penjelasan soal rekrutmen CPNS di Pemprov DKI.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/27/09405423/Basuki.Ragukan.Transparansi.Rekrutmen.CPNS.DKI
Kepala BKD Budhihastuti menjelaskan, Pemprov DKI sudah menggunakan e-recruitment berbasis IT. Pelamar, kata dia, mencapai 24.000 orang. Namun, yang dibutuhkan hanya 5.000 CPNS.
“Tes dilakukan di Gelora Bung Karno dengan anggaran Rp 3 miliar,” jelas Budhihastuti.
Basuki pun menanyakan terkait prosesnya apakah sudah terkomputerisasi. Menurut Kepala BKD DKI belum. Hasil lembar jawaban masih diserahkan ke perguruan tinggi untuk penilaian. Basuki pun menyebut hal itu rawan kecurangan.
“Itu tidak transparan. DKI itu sudah ada sistem. Jadi, ujian itu tidak transparan. Saya tukangnya ngatur-ngatur nilai itu semua. Digeser-geser nilainya. Tanya ke Pak Taufik Effendy sebagai (mantan) Menteri PAN. Jadi dikasih ke PT, oknum juga main di sana,” ujar Basuki.
Basuki meminta sistem rekrutmen CPNS benar-benar elektronik. Jika tidak, Basuki menegaskan tidak boleh ada perekrutan CPNS di Pemprov DKI.
“Kalau hasilnya dibawa, sistem komputerisasi, itu pasti bohong. Itu semua main. Jadi, saya izin Pak Gubernur kalau sistemnya masih seperti itu, enggak boleh ada rekrutmen,” kata Basuki kepada Jokowi yang duduk di sebelahnya.
Menurut Basuki, DKI harus menjadi contoh semua daerah di Indonesia sebagai provinsi yang paling transparan merekrut CPNS. “Jadi, enggak boleh ada rekrutmen dengan kirim data hasil ujian, bohong semua,” cetusnya.
Menanggapi hal itu, Budhihastuti menyatakan akan melakukan yang diminta Wagub. Namun, pengadaan komputernya baru diusulkan pada 2013.
Basuki pun memberi solusi bahwa BKD DKI bisa meminjam fasilitas Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ujian. Dengan begitu, hasil ujian bisa langsung dilihat tanpa ada kecurangan.
“Di luar DKI aja bayar Rp 150 juta, apalagi DKI. Saya bukan menuduh siapa-siapa, tapi ini bukan soal uang, tapi soal sistem,” ucap Basuki.
Agar tidak membeludak, lanjut Basuki, ujian bisa diatur tidak serentak. Soal pun bisa diacak komputer sehingga urutan soal tidak ada yang sama.
oleh Parliamentary Center | Peb 5, 2013 | Daerah
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melaksanakan sistem lelang jabatan lurah dan camat pada pertengahan Februari ini. Dia berjanji proses pelaksanaan lelang akan terbuka dan transparan. “Ini sistem regulasinya sudah mau rampung. Nanti akan saya buka semuanya secara transparan,” kata Jokowi di Lagoa, Jakarta Utara, Ahad, 3 Februari 2013.
Lelang jabatan lurah dan camat, menurut dia, agar mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas sebagai pejabat. Ini juga untuk menyamakan visi dan misi lurah, camat, serta wali kota dengan pimpinan Jakarta saat ini.
Orang-orang yang mengikuti proses lelang lurah dan camat akan disesuaikan dengan golongannya. Mereka juga harus melalui uji kepatutan dan kelayakan dari pegawai negeri sipil eselon empat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akan segera merealisasikan sistem lelang jabatan di SKPD. Untuk tahap awal, sistem itu akan diberlakukan untuk semua lurah dan camat di Jakarta.
Basuki mengatakan, lurah dan camat di Ibu Kota semestinya mengerti gaya kerja dan keinginan Gubernur Jokowi. Pasalnya, selama empat bulan ini, Jokowi telah memberikan banyak contoh kepada pejabat setempat.
http://www.tempo.co/read/news/2013/02/03/083458755/Jokowi-Pastikan-Lelang-Jabatan-Transparan
