Keterbukaan Informasi, Cara Cepat Cegah Korupsi (1)

Sumual2

Nonton Angelina Sondakh di TV adalah hal biasa. Ketika Angelina Sondakh merapat ke KPK, keluar  gedung KPK, menangis diruang sidang Tipikor, hingga gugatan banding atas putusan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, masyarakat nyaris lelah dan hampir bosan dengan pemberitaan soal korupsi.

Koruptor dan korupsi seolah mirip letusan gunung Lokon, yang kadang melahirkan kekuatiran ,hingga berkali-kali letusan yang akhirnya dianggap biasa saja. Tapi bukan disitu persoalannya. Publik diarahkan dan secara sadar hanya mampu melihat korupsi dengan nilai Milyaran rupiah.

Padahal, korupsi-korupsi kecil kemungkinan terabaikan akibat dianggap terlalu lambat merugikan negara. Dan sekalipun badan publik merasa tak pernah ada korupsi kecil dilingkungan pimpinan badan publik dan stafnya, bagaimana langkah untuk mencegahnya?

Manfaatkan KIP
Komisi Informasi provinsi (KIP) sudah hadir di republik ini. Di Sulawesi Utara hadir dengan lima komisioner yang dilantik oleh Gubernur. Tugas dan fungsi KIP telah diurai dalam UU No.14/2008 yang intinya menerima, memeriksa dan memediasi serta memutuskan sengketa informasi.

Sengketa informasi ini terjadi jika publik memohon informasi dan tidak dilayani oleh badan publik. KIP siap menerima laporan tersebut. Jika masyarakat sepakat untuk pemberantasan korupsi  mulai dari skala kecil, lakukanlah itu dengan bentuk pengawasan dengan meminta informasi.

Meminta informasi keuangan di Badan Publik (soft copy/ hard copy), merupakan cara cepat dalam mencegah korupsi yang tertata rapih dan terkendali itu. Dampak lain, adalah oknum pimpinan badan publik dan oknum staf yang nakal akan berpikir dua kali (kecuali nekat dan kepepet) untuk melakukan korupsi kecil hingga skala besar jika publik berlomba mencari tahu akan rencana dan laporan keuangan APBN/APBD.

PPID Hadir di Badan Publik
Bentuk kehumasan di Badan Publik selama ini telah berubah menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Masing-masing Dinas Kominfo mulai intens melakukan perubahan manajemen pengolahan informasi.

Pasalnya PPID memiliki tanggung jawab untuk menyimpan, mengolah, mendokumentasikan dan melayani permintaan informasi dari semua lapisan masyarakat termasuk Badan Publik yang lain. Jika Humas selama ini hanya mampu menyajikan secara lisan dan catatan seadanya kepada wartawan, PPID akan memiliki tugas yang sangat kompleks tapi menjamin akuntabilitas badan publik.

Atasan PPID yaitu Sekretaris Provinsi, Sekretaris Kota/Kabupaten menempati posisi yang sangat sentral dan startegis dalam penataan tugas dan fungsi PPID di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penjabaran tugas sekaligus penguasaan materi UU KIP & PP No 61/2010 menjadi dasar acuan.

PPID seolah menjadi mesin yang siap sedia menyediakan informasi dalam tiga kategori ; 1.) Informasi Publik disediakan dan diumumkan secara berkala, 2.) Informasi yang harus diumumkan secara serta merta, dan 3.) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Langkah awal PPID adalah memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT), yang memudahkan penyajian informasi. Kemampuan PPID pembantu akan memberikan kemudahan atasan PPID atau kepala Badan Publik hingga atasan PPID utama yaitu Sekretaris Daerah.

Badan Publik juga punya kewenangan untuk menyusun jenis informasi yang dikecualikan sebagai penjabaran pasal 17, UU KIP. Penyusunan jenis informasi yang dikecualikan ini juga tidak dilakukan sepihak oleh Badan Publik, tapi mengacu kepada Undang-Undang lain yang tidak bertentangan dengan UU KIP.

Prinsip pengecualian Informasi Publik bersifat ketat, terbatas dan tidak mutlak. Bersifat ketat artinya, pengecualian informasi dengan pengujian secara seksama dengan mempertimbangkan aspek legal, kepatutan dan kepentingan umum.
Bersifat terbatas artinya alasan pengecualian hanya didasarkan pasal 17 UU KIP dengan memperhatikan jangka waktu pengecualian informasi. Sementara bersifat tidak mutlak karena dapat dinyatakan terbuka untuk kepentingan umum yang lebih besar.

PPID juga dapat melakukan metode uji dalam pengecualian informasi yaitu uji konsekuensi bahaya dan  melihat kepentingan publik yang lebih luas. Kesiapan ini akan berlanjut, jika publik sebagai PEMOHON informasi bersengketa dengan Badan Publik yang selanjutnya sebagai pihak TERMOHON di arena mediasi dan atau ajudikasi non litigasi (penyelesaian sengketa di tingkat Komisi Informasi).

Masalah yang dihadapi pemohon informasi antara lain, informasi publik tidak tersedia, terlambat diberikan, kemudian badan publik mengklaim rahasia secara sepihak serta pelayanan informasi publik yang buruk, atau mempersulit setiap pemohon yang datang.(bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nineteen + thirteen =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>