Monthly Archives: Maret 2013

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 Peraturan Presiden No.21 Tahun 2011 Tentang Honorarium Bagi Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Pusat Tahun: 2011 Penulis: – Publisher: Admin Nama File: Perpres_Honorarium_Komisioner.pdf Besar File: (255.12109375 KB)

Read More »

FAQ

Pertanyaan 1 Siapakah Pengelola Website kebebasaninformasi.org? Sejak tahun 2010, Website ini dikelola oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC). IPC merupakan bagian dari Freedom of Information Network Indonesia (FoINI). Website ini telah ada sejak tahun 2005, dikelola oleh Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Saat itu, LSPP merupakan koordinator  jaringan Koalisi Untuk Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI). Sebelum membuat website, Koalisi KMI membuat …

Read More »

Tentang Kami

Tentang Website Website www.kebebasaninformasi.org merupakan media yang kami dedikasikan untuk mendorong keterbukaan informasi publik sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi sebagaimana dikehendaki oleh UU KIP adalah aktifnya Badan-badan Publik membuka berbagai informasi yang dikuasainya, sekaligus responsif terhadap partisipasi masyarakat. Di sisi lain, UU KIP juga memberikan jaminan hak yang kuat …

Read More »

Kontak Kami

Silakan Hubungi Kami di: Redaksi kebebasaninformasi.org 1. Alamat: Kantor Indonesian Parliamentary Center: Jl. Tebet Utara III D No. 12 A Jakarta Pusat 2. Email: info@kebebasaninformasi.com 3. Facebook: kebebasan informasi 4. Twitter: @foiindonesia 5. Telp: 021-8353626 6. Mobile Phone: 081294662901

Read More »

Minta Informasi Dikasih Kartu Jamkesda

news

Kepala Puskesmas Desa Kuripan Induk Kabupaten Lombok Barat tampak terkejut sesaat setelah menerima surat permohonan informasi dari Kelompok Perempuan Maju Dusun Dua Pelet. Selama menjabat sebagai kepala Puskesmas, baru saat itu dia menerima surat semacam itu. Keterkejutan itu mungkin wajar, mengingat dia belum paham dan akrab dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kelompok Perempuan Maju …

Read More »

Revisi UU Sumber Daya Air, Perlu Perspektif KIP

Rencana melakukan revisi Undang-Undang No.7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air amat diperlukan. Sebab UU No7 tahun 2004 belum berpihak kepada masyarakat, hanya lebih menguntungkan kalangan penguaha. Hal itu disampaikan Poppy Susanti Dharsono, Anggota DPD RI dari daerah Pemilihan Jawa Timur, pada Rapat Tim Kerja Rencana Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No 7 /2004 tentang Sumber Daya Air, Rabu (13/4) di …

Read More »

2013, Tahun Kerjasama Air Internasional

Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia memerlukan air baik sebagai pangan, keperluan sehari-hari, maupun sebagai kebutuhan industri. Kebutuhan manusia akan air merupakan kebutuhan vital, manusia tidak bisa hidup tanpa air, bahkan 60% tubuh manusia terdiri dari air. Ketersediaan air di bumi saat ini diperkirakan sebesar 70% dari luas permukaan bumi, sedangkan ketersediaan air tawar hanyalah sebesar 3% dari total keseluruhan …

Read More »

Cakupan pelayanan air minum di Indonesia, rendah

Cakupan pelayanan perpipaan di pedesaan sebesar 13,94 persen, perkotaan sebesar 41,88 persen, dan nasional sebesar 27,05 persen. Sedangkan tingkat kebocoran air rata-rata nasional sebesar 33 persen. Demikian dikatakan Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (BPPSPAM), Rachmat Karnadi, dalam siaran persnya, Sabtu (2/3). Ia mengatakan, masyarakat yang tinggal di daerah dengan kualitas air tanah yang buruk membeli air dari …

Read More »

Target Pengadaan Air Bersih Sulit Tercapai

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mempercepat kebutuhan Millennium Development Goal’s (MDGs) mengenai air minum bersih yang ditargetkan mencapai 68 persen di 2015 diprediksi tidak akan tercapai. Pasalnya, pertumbuhan tiap tahunnya naik dua sampai tiga persen. “Memang kalau lihat tren 2011-2012 memang enggak akan tercapai kalau naik hanya dua sampai tiga persen, perlu ada percepatan,” kata Deputi Bidang Sarana …

Read More »

Si Miskin yang Tak Punya Hak (Atas Air)

Krisis air bersih memaksa si miskin bertahan hidup dengan segala cara. Mereka belum mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Subsidi yang seharusnya mereka terima hanya omong kosong. Mereka masih memakai air asin dari sumur dangkal. Anomali hidup inilah yang sedang terjadi di ibu kota Jakarta, seperti yang dihadapi John Daiman (62), nelayan Kampung Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta …

Read More »

Komisi Informasi & Pengadilan, Harapan Warga Untuk Air Murah

Selain melalui jalur permintaan informasi yang kini memasuki tahapan ajudikasi di Komisi Informasi Pusat, upaya warga Jakarta mendapatkan hak atas air bersih yang rasional, juga melalui jalur pengadilan. Februari 2013 lalu, sebanyak 14 Warga Jakarta menggugat Gubernur DKI Joko Widodo terkait mahalnya harga air bersih akibat privatisasi perusahaan air minum. Sidang gugatan ini masuk tahap mediasi akhir.”Siang ini agenda memasuki …

Read More »

Warga Tolak Privatisasi Air Bersih

Sebanyak 297 KK dari Desa Pakraman Peladungan, Padangkerta, Kabupaten Karangasem, Bali secara aklamasi sepakat menolak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mata air yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dari Aqua. Kesepakatan itu dicapai dalam sebuah Paruman Agung (musyawarah besar secara adat) dari seluruh warga yang ada di 8 banjar Desa Adat Peladungan. Prajuru Adat (kepala adat) Desa Pakraman Peladungan Wayan Suarjana …

Read More »