Monthly Archives: April 2013

Reformasi Bagi Parpol

asep

Reformasi masih identik dengan birokrasi agar organisasi publik ini ramping dan kaya fungsi. Dengan perampingan, fungsi melayani publik dapat dilakukan lebih cepat sesuai dinamika masyarakat sekaligus mengantisipasi kemungkinan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Hal demikian berarti reformasi tidak hanya memperbaiki struktur yang mampu mempercepat peredaran perintah, tugas, dan laporan, namun juga mengubah kultur yang lebih agresif serta akomodatif …

Read More »

APBN-P Minus Transparansi, Rawan Dimanipulasi Parpol

0810486620X310

Dampak dari belum berlakunya ketetapan aturan dana kampanye pemilu, dinilai akan sangat besar. Jika tidak diawasi, dikhawatirkan akan ada potensi kecurangan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, yang akan ditetapkan pada Mei tahun ini. APBN-P rawan manipulasi, karena adanya alokasi Kementerian ke daerah melalui segelintir orang oleh partai politik tertentu. Abdullah Dahlan, Perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), …

Read More »

Mayoritas Parpol Abaikan UU KIP

bendera2

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch menyatakan sebagian besar partai politik cenderung tertutup terhadap laporan keuangan partai maupun sumber keuangan partai. Hal ini menimbulkan dugaan, adanya dana-dana tak wajar yang mengalir ke parpol selain bantuan dari APBN. “Tiga sumber dana Parpol saat ini selain dana APBN, iuran anggota atau kader dan pihak ketiga, bisa juga diduga dari uang-uang haram, atau dari …

Read More »

Survei TII, Hanya 5 Partai yang Transparan

bendera-pemilu_ok1

Hanya 5 dari 10 partai politik di DPR yang kooperatif terhadap informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah. Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya tidak mematuhi aturan itu. “Hanya lima partai yang bersedia memberikan laporan pendanaannya. Partai Demokrat dan Partai Golkar tidak bersedia,” kata peneliti Transparansi Internasional Indonesia Putut Aryo Saputro dalam peluncuran Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik, Selasa (16/4). Lima …

Read More »

Peluncuran Indeks Transparansi Pendanaan Partai Politik

TII

Transparency International Indonesia bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat telah mengembangkan instrumen yang dapat mengukur tingkat transparansi pendanaan partai politik melalui sebuah survey. Instrumen tersebut didasarkan pada UU No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 tentang Partai Politik dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga dapat menunjukkan apakah sebuah partai politik telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan regulasi atau belum. Pada …

Read More »

KI: Keterbukaan Informasi Parpol Pengaruhi Proses Politik

saragih kip

KOMISIONER Bidang Sosialisasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Alamsyah Saragih mengatakan keterbukaan informasi partai politik akan mempengaruhi proses politik pada 2014, karena akan menjadi penilaian masyarakat. “Kalau ada parpol yang masuk dalam kategori tidak kooperatif, menurut saya nanti 2014 itu akan selalu diingat oleh media dan dipublikasikan, itu akan berpengaruh terhadap proses politik,” ujar Alamsyah Saragih di Jakarta, Selasa (16/04). Menurut …

Read More »

Keuangan Partai Politik Dinilai Tak Transparan

parpol

Koordinator Program Akuntabilitas Publik LSM Aksara Daerah Istimewa Yogyakarta, Rani Pribadi, menyatakan transparansi keuangan sembilan partai politik yang ada di DIY tak memuaskan. “Kami minta perincian arus kas, neraca, serta rencana anggaran awal dan realisasinya. Tapi tidak memuaskan,” kata Rani dalam diskusi “Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik” di Hotel Santika Yogyakarta, Senin, 29 April 2013. Permintaan itu berlandaskan UU …

Read More »

KPU Awasi Ketat Dana Kampanye

Fery

Jakarta – Dana kampanye partai politik (parpol) pada Pemilu 2014 tak lagi bisa sembarangan. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyiapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang dana partai. Komisioner KPU Ferry Kurnia menuturkan, dalam PKPU tersebut akan diatur beberapa hal seperti sumbangan, sanksi-sanksi jika dana berasal dari sumber yang dilarang, dan adanya pelaporan untuk dana diatas batas tertentu. “Termasuk …

Read More »

Warga Bisa Pidanakan Pemkot, Tidak Umumkan Informasi Banjir dan Upaya Penanggulangannya

kebebasan-pers

SAMARINDA –  Seringnya Kota Tepian dilanda banjir, memungkinkan Pemkot Samarinda terseret hukum. Bukan lantaran kerusakan lingkungan atau buruknya penataan dan pengendalian banjir, tapi menyangkut urusan informasi. Ya, informasi lengkap mengenai upaya penanggulangan banjir yang “rutin” menerjang ibu kota Provinsi Kaltim ini. Atas ketidakseriusan tersebut, Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim menyayangkan sikap Pemkot Samarinda yang terkesan kurang gereget serius mengatasi persoalan …

Read More »

Walhi Menangkan Ajudikasi Atas Gubernur Bali

Palu

Komisi Informasi Publik (KIP) Bali memenangkan Walhi Bali dalam sengketa informasi melawan Gubernur Made Mangku Pastika. Sengketa informasi itu terkait izin Tahura (Taman Hutan Rakyat) di kawasan Ngurah Rai seluas 102,22 hektar kepada PT Tirta Rahmat Bahari (TRB). Berdasarkan putusan KIP Bali nomor 19/01.05/AP-MK/KI Bali/IV/2013, KIP menyatakan tiga dokumen yang menurut gubernur dikecualikan harus diberikan kepada pemohon (Walhi). Ketiga informasi …

Read More »

Koalisi FOI Dorong Kandidat KIP Berintegritas

DSC00962

Jakarta – Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi  Pusat 2013-2017, telah selesai mewawancarai 42 peserta,  pada 17 dan 18 April 201 3. Kebebasaninformasi.org akan menyampaikan hasil wawancara Tim Seleksi dengan para peserta. Hasil wawancara ini akan diberikan kepada Presiden sebanyak 28 Kandidat. Selanjutnya, oleh Presiden diberikan kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test yang dijadwalkan pada bulan Mei 2013 …

Read More »

Berjuang Untuk Akta Kelahiran dan Buku Nikah

diskusi-kip-dusun-karang-bucu-jagaraga-lobar

Nusa Tenggara Barat – Selama bertahun-tahun anak-anak dan pasangan nikah di Desa Jagaraga, Lombok Barat kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan buku nikah. Mereka belum menyadari pada awalnya bahwa akta kelahiran dan surat nikah penting bagi warga negara sebagai persyaratan untuk memperoleh hak-hak yang lain, misalnya pendaftaran sekolah dan bantuan-bantuan pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok perempuan Setia Kawan Desa Jagaraga berinsiatif …

Read More »