oleh Parliamentary Center | Apr 9, 2013 | Daerah, Pemerintahan
Anda kenal dengan Arif Abidin? Dia memang tak setenar Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta. Dia adalah lurah Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, yang dinobatkan sebagai lurah terbaik se-DKI Jakarta. Beberapa inisiatifnya patut dicontoh.
Pertama, membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Arif menginisiasi forum rutin sambung rasa masyarakat dengan lurah dan camat yang digelar setiap Jumat, pukul 08.00 sampai 11.00 WIB. Ini dilakukan untuk membangun budaya keterbukaan dan saling percaya antara masyarakat dan pemerintah.
Selain ajang silaturrahmi, forum ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi dari warga sendiri, dimana pelaksanaan rekomendasu tersebut, tidak selalu bergantung pada pemerintah. Misalnya, program tabungan warga untuk anak asuh. Sebagian merupakan partisipasi masyarakat. Arif menjelaskan, warga yang ingin jadi orang tua asuh, cukup datang ke kelurahan untuk menyalurkan bantuan. “Jumlah per bulannya beragam sesuai kemauan. Ada yang Rp 50 ribu hingga Rp 1 juta.”
Menurutnya, hingga tahun 2012 lalu, ada 20 anak asuh yang disekolahkan mulai SD hingga SMA, dimana saldonya mencapai Rp. 30 juta. Untuk tahun 2013 ini, Arif menargetkan, warga punya lebih dari 50 anak asuh, yang masing-masingnya mendapatkan Rp. 250 ribu/bulan. Untuk memastikan berhak-tidaknya seorang anak mendapatkan bantuan, Arif membentuk Tim dari kelurahan yang datang ke keluarga anak bersangkutan. Arif sangat menekankan soal transparansi. Bahkan, pihaknya secara aktif memberikan laporan keuangan bulanan kepada orang tua asuh.
Pembelajaran dari lurah terbaik ini, antara lain:
1. Keterbukaan adalah pintu untuk menciptakan kepercayaan antar warga dan pemerintah
2. Keterbukaan merupakan jalan untuk mendapatkan dukungan publik, bahkan mereka tak sungkan berkontribusi dalam anggaran sebuah program kelurahan
3. Komitmen pemimpin akan melahirkan berbagai inisiatif dalam mendorong keterbukaan
4. Warga sendiri perlu diajarkan untuk terbuka dan jujur. Selain melalui keteladanan pemimpin, juga diperlukan sebuah sistem. Misalnya, membangun Tim Kelurahan yang langsung datang ke rumah warga yang ingin mendapatkan dana dari orang tua asuh.
Terakhir, ternyata menciptakan keterbukaan itu sangat sederhana, jika pemimpin daerah bersangkutan memiliki komitmen.
Lurah Lebak Bulus Getol Berdayakan Masyarakat
Alamat dan nomor kontak kelurahan di DKI Jakarta
oleh Parliamentary Center | Apr 9, 2013 | Editorial, Pemerintahan
“Wajib ikut seleksi. Apabila tidak mengikuti akan kehilangan jabatan secara struktural,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu. Ada yang semangat, ada juga yang pasrah dengan berita ini.
Lelang jabatan ini adalah salah satu gebrakan Joko Widodo, yang sejak kampanye menjanjikan hadirnya Jakarta Baru di bawah kepemimpinannya. Pada Maret lalu, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) memberikan penilaian CC atau cukup terhadap pelayanan publik di Jakarta. “Mayan,” kata Joko Widodo menanggapi. Dia sendiri tidak hadir pada saat acara penganugerahan itu. Entah, apa alasan pastinya.
Mungkin karena nilai CC itu sejatinya merupakan peninggalan dari Gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo. Mungkin juga karena nilai itu tidak pantas untuk Jakarta. Maksudnya, mungkin seharusnya di bawah CC. Gubernur Joko Widodo pernah mengatakan buruknya pelayanan publik di Jakarta. Sistem pelayanan dengan loket yang ada di kantor-kantor pemerintahan DKI Jakarta, kata dia, sudah ketinggalan 200 tahun. “Kita bisa lihat di bank-bank sudah tidak ada loket,” katanya. Dia juga sering datang sendiri dengan tiba-tiba di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan, sehingga merasakan sendiri bagaimana tidak siapnya pelayanan publik di Jakarta.
Tak hanya itu, camat dan lurah di Jakarta, ternyata dinilai tak cukup serius bekerja. Sederhana menilainya. Mari lihat 9 instruksi kepada RT dan RW se DKI Jakarta. Antara lain kerja bakti dua minggu sekali di RT-RW, membersihkan coretan-coretan liar pada bangunan, jembatan, dan pipa air, menjaga kebersihan sungai dan saluran air, penertiban spanduk liar. Sebuah instruksi sederhana yang seharusnya lahir dari seorang camat atau lurah. Tapi diambil alih oleh seorang Gubernur.
Padahal hal-hal di atas, diatur dengan jelas dalam Peraturan Guburnur DKI Jakarta nomor 46 tahun 2006 tentang pelimpahan sebagian wewenang dari dinas teknis kepada kecamatan dan kelurahan. Ada tiga kewenangan yang dilimpahkan, yaitu kebersihan, kesehatan, dan keamanan dan ketertiban.
Camat dan lurah juga perlu melek UU. Ada Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, UU Kearsipan, dan lain-lain yang semestinya dimaknai sebagai panduan dalam membangun sistem dan memberikan pelayanan kepada publik.
Di tengah aturan yang jelas, namun camat dan lurah masih saja miskin inisiatif ini terasa aneh. Dari segi pendidikan, mereka umumnya lulusan IPDN. Dari sisi keuangan, total pendapatan camat sekitar Rp 14,9 juta dan lurah Rp 10 juta per bulan. Selain itu, Camat juga mendapatkan fasilitas mobil dinas, rumah dinas, dan jaminan kesehatan. Selain itu, 267 kelurahan yang ada di DKI Jakarta, menerima dana penguatan masing-masing Rp3 milyar per tahun.
Belajar dari kepemimpinan Gubernur periode sebelumnya, satu hal yang kurang, dan kini diisi oleh Jokowi, yaitu keteladanan seorang pemimpin. Lelang jabatan merupakan cara mendapatkan yang terbaik. Karena tak mungkin, Jokowi selalu blusukan. “Capek,” katanya. Nah, mereka yang mendaftar, seharusnya memiliki komitmen yang sama dengan Gubernur. Semoga lelang jabatan ini, melahirkan “Jokowi-Jokowi Baru” (ARB)
oleh Parliamentary Center | Apr 9, 2013 | Daerah, Pemerintahan
“Pemprov juga membuka layanan pengaduan terkait dengan proses lelang jabatan ini di nomor 021-3455552. Selain itu, dibuka juga posko sekretariat seleksi jabatan di lantai 20 Blok G gedung Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.” Begitu berita di detik.com, hari ini.
Kami pun menghubungi nomor tersebut. Ternyata pengaduan dimaksud hanya terkait hal-hal teknis untuk kepentingan pendaftaran camat dan lurah. “Ini untuk pendaftar yang mengalami kesulitan pada saat pendaftaran. Loadingnya lambat, misalnya,” kata Tia, staf di BKD DKI Jakarta,
Menurutnya, BKD DKI hanya menyampaikan jumlah pendaftar. Tetapi tidak mempublikasikan nama-nama mereka. Jika masyarakat ingin memberikan masukan dapat menyampaikan secara langsung atau melalui email jabatan@jakarta.go.id
Pada hari pertama pembukaan, animo para pegawai negeri sipil (PNS) untuk ikut serta menjadi lurah dan camat cukup tinggi. Seperti dilansir detik.com, menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Budi Utomo mengatakan, dalam waktu 3,5 jam pertama, tercatat sebanyak 226 peserta yang mendaftar melalui website www.jakgov.jakarta.go.id Dari total peserta yang mendaftar, 75 diantaranya mendaftar sebagai camat, sementara 151 mendaftar sebagai lurah.
Meski penentuan camat dan lurah adalah hak Gubernur DKI, namun dengan adanya inisiatif lelang jabatan tersebut, publik perlu dilibatkan agar dapat memberi masukan terkait rekam jejak calon-calon lurah atau camat di DKI Jakarta. Untuk itu, maka nama pendaftar seharusnya dipublikasikan.
