Monthly Archives: April 2013

Lelang Jabatan di www.bkddki.jakarta.go.id

Hari ini (Senin, 8/4), lelang jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta dimulai. Ada 44 posisi camat dan 267 kursi untuk lurah yang akan diperebutkan. Berdasarkan data pemerintah DKI Jakarta, jumlah PNS yang layak ikut dalam proses lelang jabatan untuk camat sekitar 2.700 orang dan untuk lurah sekitar 3.300 orang. Usia para calon pelamar camat dan lurah  ditetapkan maksimal 52 …

Read More »

Kebebasan Informasi Pintu Pemberantasan Korupsi

buku/dokumen_ipc

Judul            : Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi? Penulis        : Ignatius Haryanto Penerbit       : Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan didukung oleh UNESCO Tebal            : x + 74 halaman Sebelum krisis moneter menimpa Indonesia di pertengahan 1997, hidup nungki wagar kelurahan Maccini Sombala, Ujung Pandang, tergolong berkecukupan. …

Read More »

Biaya Perjalanan Dinas PNS, Bukan Rahasia

index

Jakarta – Anda penasaran dengan biaya perjalanan dinas PNS atau pejabat negara? Mulai saat ini, hal tersebut boleh diketahui publik secara terbuka. Hal ini seiring putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. “Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan dan bukan data rahasia negara,” kata Ketua Komisi Informasi Lampung, Juniardi, dalam siaran …

Read More »

Lelang Jabatan 25 Lurah di DKI, Inisiatif Keterbukaan Pemda DKI

jOKOWI

Ini terobosan baru Pemprov DKI Jakarta. Lelang jabatan lurah! Ya, bahkan pertama kali di Indonesia. Seperti diketahui, hingga saat ini, setidaknya ada 25 jabatan lurah dan 3 camat yang masih kosong. Lelang jabatan lurah tersebut akan diprioritaskan di kelurahan-kelurahan itu.Tujuannya, “Untuk mendapatkan yang terbaik,” kata Gubernur DKI Jakarta Djoko Widodo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga …

Read More »

Keterbukaan Informasi di Era Digital

SOSMED

“Transparansi atau keterbukaan adalah pencitraan yang alami” demikian pendapat Juniardi, Ketua Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung yang dikutip dari ekposnews.com. Pendapat itu Ia sampaikan untuk mengapresiasi komitmen mendorong keterbukaan informasi publik yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan mempublikasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui situs www.jakarta.go.id. Soal komitmen untuk mendorong keterbukaan informasi, komitmen Pemprov DKI …

Read More »

Keterbukaan Anggaran Provinsi, Rendah

APBD2

Keterbukaan informasi anggaran di level pemerintah provinsi tampaknya masih perlu ditingkatkan lagi. Laporan hasil riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) yang diluncurkan Rabu (13/3/2013) menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi anggaran pemerintah provinsi rata-rata hanya sekitar 40 persen, dengan nilai tertinggi 72 persen dan nilai terendah 15 persen. Pemerintah provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan …

Read More »

Kelurahan Minus KIP, Rawan Korupsi APBD

Kor

Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sangat rawan di korupsi di tingkat kelurahan. Sebagaimana diberitakan Berdikari Online (BO), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Taufiqurrahman, mengatakan bahwa sebanyak 267 kelurahan di DKI Jakarta menerima dana penguatan masing-masing Rp3 milyar per tahun. Dana itu tidak pernah jelas penggunaannya. Seharusnya, kata Taufik, dana tersebut dipergunakan untuk kebersihan, keamanan, …

Read More »

Transparansi APBD Jakarta

APBD

Pekan lalu APBD DKI untuk 2013 akhirnya dicairkan. Setelah disetujui DPRD DKI pada akhir Januari 2013, perjalanan APBD tersebut ternyata masih cukup panjang di Kementerian Dalam Negeri. Setelah dari sana, APBD masih harus diproses lagi di DPRD beberapa hari, sebelum akhirnya diserahkan kepada gubernur DKI untuk diimplementasikan. Keterlambatan tersebut lebih disebabkan oleh masa transisi kepemimpinan yang baru, karena gubernur dan …

Read More »