You are here: Home / Opini / Keterbukaan Informasi Pemilu

Keterbukaan Informasi Pemilu

GAYUNG bersambut. Anjangsana ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, pada Senin, 6 Mei 2013 silam, membawa kebahagiaan tersendiri bagi kami di Komisi Informasi Provinsi Riau. Pada tatanan keterbukaan informasi publik dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), kunjungan ke badan publik penyelenggara Pemilu itu menghembuskan “angin segar” bagi keterbukaan informasi di negeri Lancang Kuning. Lembaga negara penyelenggara Pemilu itu secara tegas menyatakan sikap siap sedia untuk mengaplikasikan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Riau. Bahkan, KPU Riau sudah memulainya. Tentu saja, kami mengatakan; syahbaz untuk KPU Riau.

Sangat disadari, bahwa Komisi Informasi bukanlah lembaga negara yang mengurusi politik. Komisi Informasi merupakan suatu lembaga yang dibentuk negara guna terjaminnya akses informasi publik bagi rakyat untuk memenuhi hak asasi warga negara dalam memperoleh informasi. Jadi, sama sekali bukan bermaksud “menyerempet” ke ranah politik, bila Komisi Informasi Riau menginisiasi kesepahaman antarlembaga guna terwujudnya keterbukaan informasi dalam menopang terselenggaranya Pemilu yang berkualitas. Hal tersebut bukanlah sembarang langkah. Inisiatif memadu langkah antarbadan/lembaga negara terkait pelaksanaan Pemilu, sesungguhnya masih seiring-sejalan serta selaras dengan fungsi Komisi Informasi guna terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Semua pastilah mafhum, bahwa dalam perhelatan akbar yang melibatkan publik, pastilah didalamnya terdapat hak-hak publik atas informasi. Hak untuk tahu —yang merupakan hak konstitusional warga negara— terhadap akses informasi, tentulah menjadi bagian penting dalam perhelatan besar bernama Pemilu; suatu helat demokrasi berupa “pesta rakyat” dalam alur demokratisasi berkebangsaan yang diselenggarakan KPU. Makanya, ketika para komisioner KPU Riau memberikan jaminan keterbukaan informasi —kecuali terhadap informasi yang memang harus dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan, serasa menyejukkan hati seiring buncah harapan terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang elegan, proporsional, profesional danberkualitas. Jaminan itu bagaikan hembusan angin sepoi nan menyegarkan dikala teriknya sinar mentari.

Dalam kurun waktu berdekatan, dengan prosesi hampir bersamaan, negeri ini akan dihadapkan pada helat demokrasi bernama Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pemilukada) serta Pemilihan Umum Legislatif (Pileg). Pada tataran keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu tingkat lokal, setidaknya terdapat beberapa badan dan lembaga negara “independen” yang berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik. Badan dan lembaga mandiri yang dimaksud diantaranya; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau sebagai penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) Riau sebagai pengawaspenyelenggaraan Pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau sebagai pengawas lembaga penyiaran serta Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi. Lembaga lainnya yang masih berkaitan adalah Dewan Pers dalam kaitan pengawasan pemberitaan Pemilu di media massa serta Ombudsman pada tatanan pelayanan publik administratif oleh badan publik terkait.

KPU Riau dan Bawaslu Riau, merupakan gudangnya informasi publik dalam kaitan pelaksanaan Pemilu di Provinsi Riau. Sedangkan KPID merupakan lembaga negara yang mengawasi lembaga penyiaran (radio dan televisi) pada tataran keadilan penyiaran pemberitaan, sosialiasi calon hingga kampanye para calon —yang akan menempati posisi-posisi jabatan politis. Peranan KPID dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran —terutama televisi disebabkan kecenderungan efisiensi dan efektifitas para calon dalam menyosialisasikan dan mengampanyekan diri— tentu saja akan sangat dominan. Sebagai wadah penyiaran yang menggunakan ruang publik (frekwensi), jelas saja informasi yang tersaji ke publik melalui lembaga penyiaran diharapkan mengedepankan keseimbangan secara proporsional dan profesional. Termasuk dari segi keadilan pada durasi siar.

Dalam hemat pandang saya, Pemilu berkualitas akan terwujud bila diawali kesiapan semua badan publik terkait —seperti KPU, Bawaslu, Partai Politik, Pemerintah Provinsi—untuk memberlakukan transparansi bagi seluruh informasi yang sifatnya memang terbuka bagi publik. Akan semakin mengesankan, bila para calon —yang akan menempati posisi-posisi jabatan politis (eksekutif dan legislatif)— berlapadang dada untuk mengedepankan prinsip transparansi terhadap informasi bagian diri dengan menjaga batasan-batasan informasi pribadi pada skala kewajaran.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada intinya mengajarkan kejujuran terhadap informasi. Prinsip kejujuran itu tergambar dalam asas-asas transparansi informasi, yakni, bahwa; pertama, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna. Kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Dan keempat, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

Kejujuran dalam membuka informasi oleh badan publik dalam penyelenggaraan Pemilu, akan menciptakan akses transparansi informasi yang maksimal. Pola dan prinsip- prinsip keterbukaan tentu tetap dalam batasan barometer peraturan perundang-undangan. Transparansi informasi, tidaklah berarti ketelanjangan informasi. Hakikat dari transparansi informasi adalah kemudahan akses untuk memperoleh informasi bagi publik terhadap seluruh informasi yang memang merupakan hak publik untuk memperolehnya. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan Pemilu, diantara akses informasi dan wajib diketahui publik adalah mulai dari regulasi, anggaran yang digunakan, beragam kebijakan, kegiatan dan proses dalam setiap tahapan, serta informasi lainnya yang merupakan hak untuk tahubagi  publik.

Singkatnya, selama tidak bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) mengenai informasi yang dikecualikan, maka informasi tersebut merupakan informasi publik. Terdapat sepuluh kriteria informasi yang dikecualikan menurut UUKIP dengan konsekwensi “bahaya”. Informasi-informasi yang dimaksud adalah informasi yang apabila dibuka dapat; menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat,  membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia,  merugikan ketahanan ekonomi nasional,  merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dan mengungkap rahasia pribadi. Dua kriteria informasi lainnya yang juga dikecualikan oleh UUKIP adalah memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi serta informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Sepuluh kriteria informasi yang dikecualikan tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga jenis kerahasiaan; yakni, rahasia negara, rahasia bisnis dan rahasia pribadi. Selain alasan menutup informasi disebabkan mempertimbangkan konsekwensi yang timbul dengan menyandingkan pada sebagian ataupun seluruh kriteria informasi yang dikecualikan, badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu juga dimungkinkan menutup informasi dengan mempertimbangkan kepentingan umum setelah melakukan uji kepentingan publik. Yakni, menutup informasi dilakukan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwadengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan (publik) yang lebih besar dari pada membukanya. Sebaliknya, informasi wajib dibuka jika dalam pengujian kepentingan diketahui bahwa membuka informasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada publik daripada menutupnya.

Maka, bagaimana pola yang efektif dan efisien dalam mewujudkan transparansi informasi publik dalam Pemilu yang dapat dilakukan badan publik terkait? Manfaatkan seluruh sarana yang terakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Diantara sarana tersebut adalah meja informasi, papan informasi, media cetak dan elektornik, serta web site (situs) resmi badan publik bersangkutan. Perkenankan publik mengakses informasi seluas-luasnya. Karena sesungguhnyalah, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin konsitutisi. Sebagai hak konstitusional, merupakan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Negara telah memberikan kewenangan kepada seluruh badan publik untuk pemenuhan atas hak memperoleh informasi bagi setiap warga negara.

Keterbukaan informasi dalam Pemilu akan berimplikasi pada terciptanya kejujuran dan rasa keadilan bagi publik. Dengan transparansi informasi, rakyat diharapkan tergugah untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu. Rakyat juga akan turut andil dalam melakukan pengawasan Pemilu. Setidak-tidaknya, minimal rakyat akan menjadi pemilih berkualitas, karena sangat memahami betapa besarnya pengorbanan dana dan tenaga untuk menyelenggarakan suatu pesta demokrasi bernama Pemilu. Mari, kita wujudkan keterbukaan informasi guna menopang terwujudnya Pemilu berkualitas.***

Penulis: Mahyudin Yusdar Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau

Sumber: Komisi Informasi Riau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>