Home / 2013 / July

Monthly Archives: July 2013

32 Kasus Sengketa Informasi di Jatim Mandek

dokumen

Sebanyak 32 kasus sengketa informasi sepanjang 2013 sampai saat ini masih tertahan di Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim. Kasus tersebut tidak dapat diproses akibat perubahan struktural Peraturan Komisi Informasi No 1/2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menurut Komisioner KI Jatim, Daan Rahmad Tanod, dalam Peraturan Komisi Informasi No 1/2013, ada klausul yang menyebut, kasus sengketa informasi diregistrasi oleh seorang …

Read More »

5 Parpol Dilaporkan ke Komisi Informasi Jatim

parpol

Di era keterbukaan informasi publik, masih ada beberapa partai politik yang enggan memberikan informasi. Akibatnya, parpol tersebut dilaporkan ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim. “Badan publik non pemerintah seperti partai politik juga wajib memberikan informasi sesuai prosedur,” ujar Komisioner KI Jatim Daan R Tanod di kantornya, Jalan Bandilan Waru, Selasa (23/7/2013). Ada 5 partai politik di Jawa Timur yang dilaporkan …

Read More »

“Sistem Informasi” Dalam Survey Ombudsman, Perlu Dipertajam

pelayan berjalan 2

“Apakah di dalam unit layanan publik tersebut terdapat Sistem Informasi Pelayanan Publik (Baik Manual maupun Elektronik) yang memuat Standar Pelayanan unit pelayanan/kementerian tersebut?” Inilah salah satu pertanyaan yang diajukan Ombudsman saat mensurvey 18 Kementerian RI. Hasilnya? Cukup baik, ternyata 82,1 persen Kementerian menyatakan ada, sisanya 17,9 persen menyatakan tidak ada.  Mengejutkankah? Sama sekali tidak. Coba baca sekali lagi, apa yang …

Read More »

Rapor Merah Pelayanan Publik Lima Kementerian

20130722_rapot-merah-untuk-lima-kementerian-ri_9724

Lima dan delapanbelas  kementerian mendapatkan rapor merah atas pelayanan publik, demikian hasil survey dari Ombudsman RI. Indikator survei tersebut yang terkait pelayanan publik antara lain melihat standar pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sumber daya manusia, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti ruang khusus ibu hamil dan menyusui, serta atribut seperti pakaian dan identitas petugas. Berdasarkan survei itu, sebanyak 42,9 …

Read More »

Komisi Informasi Kaltim Minta Badan Publik Maksimalkan Website

Web

Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim, Jaidun, meminta semua  badan publik di Kaltim mewujudkan keterbukaan informasi publik  dengan memaksimalkan pengelolaan website resmi di instansi masing-masing. Ini untuk  mengimplementasikan UU No 14/2008 tentang KIP  yang intinya  setiap badan publik wajib menyampaikan segala informasi secara terbuka kepada publik yang membutuhkan. “Masalahnya website yang ada masih belum sesuai amanat UU KIP.  Masih ada yang …

Read More »

Inilah Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Yang Akan Merekrut CPNS Baru

CPNS

Pemerintah akan melakukan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai September mendatang untuk merekrut sekitar 60 ribu pegawai baru. Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengemukakan, dari total 60 ribu CPNS baru itu, sebanyak 20 ribu CPNS direkrut oleh instansi pusat dan 40 ribu CPNS akan direkrut oleh pemerintah daerah. Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja telah menyerahkan data tambahan …

Read More »

Perlu Mekanisme Khusus Memperoleh Informasi Soal pemilu

warga melihat info pemilu di pidie jaya-arif

Penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari aspek keterbukaan informasi publik. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu menguasai banyak informasi publik yang penting. Namun jika terjadi sengketa informasi perlu mekanisme khusus agar sinkron dengan periode tahapan pemilu. Demikian disampaikan oleh Dessy Eko Prayitno, Peneliti ICEL dalam diskusi komunitas mengenai keterbukaan informasi dan pemilu (18/7) di Cikini, Jakarta. Waktu perolehan informasi termasuk dengan …

Read More »

Mayoritas Sengketa Di Komisi Informasi Jakarta Terkait Pendidikan

sekolah

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta merilis data 432 kasus dan keluhan dari masyarakat yang diterima sejak Januari-Juni 2013. Dari 432 kasus yang diterima per Juni 2013, kasus pendidikan mencapai 50 persen. “Tahun ini dari Januari sampai Juni sudah lebih dari 400 kasus tapi untuk Dinas Pendidikan kurang lebih hampir 50 persennya,” kata Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi …

Read More »

Seorang Siswa Gagal Masuk Sekolah, Karena Pungutan Liar Di Bali

pungli-Ilus

Indikasi kecurangan pada penerimaan siswa baru atau yang dikenal dengan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) juga terjadi di Bali. Kompas (17/7/2013), memberitakan Ombudsman setempat telah menerima beberapa laporan kecurangan antara laintitipan dan pembengkakan kuota. Selain tiu, Ombudsman juga mendapatkan laporan praktik pungutan liar kepada calon siswa. “Ada oknum guru yang meminta Rp 8 juta. Karena tidak sanggup bayar, siswa (yang …

Read More »