Home / Editorial / “Sistem Informasi” Dalam Survey Ombudsman, Perlu Dipertajam

“Sistem Informasi” Dalam Survey Ombudsman, Perlu Dipertajam

“Apakah di dalam unit layanan publik tersebut terdapat Sistem Informasi Pelayanan Publik (Baik Manual maupun Elektronik) yang memuat Standar Pelayanan unit pelayanan/kementerian tersebut?” Inilah salah satu pertanyaan yang diajukan Ombudsman saat mensurvey 18 Kementerian RI.

Hasilnya? Cukup baik, ternyata 82,1 persen Kementerian menyatakan ada, sisanya 17,9 persen menyatakan tidak ada.  Mengejutkankah? Sama sekali tidak. Coba baca sekali lagi, apa yang ditanyakan tersebut. Intinya, apakah ada muatan Standar Pelayanan dalam sistem informasi pelayanan publik di Kementerian tersebut. Ya, ini kan standar umum di semua lembaga.

Standar Pelayanan sendiri merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Jika kita mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Jadi, untuk menilai Sistem Informasi Pelayanan Publik sebuah kementerian, tidak cukup hanya menanyakan ada tidaknya informasi tentang Standar Pelayanan. Jika mengacu pada pasal di atas, maka yang juga perlu ditanyakan apakah ada sistem:

1. penyimpanan informasi 

2. pengelolaan informasi

3. mekanisme penyampaian informasi

4. bentuk penyajian informasi

Mungkin ada yang protes, kalau begitu, survey ini terlalu luas? Sama sekali tidak. Ini masih dalam konteks UU Pelayanan Publik. Tidak perlu pertanyaan yang rumit. Misalnya: Apakah Kementerian bersangkutan memiliki data tentang pelayanan publik apa yang paling banyak diurus masyarakat di kementerian tersebut? Jika informasinya masih tersebar di berbagai satuan kerja, artinya kementerian itu tidak memiliki pengelolaan terpadu. Bukankah ini tak sesuai dengan UU Pelayanan Publik sendiri?

Pernah ada yang nanya, “Yang dikhawatirkan, jadi bias donk antara permintaan informasi dalam konteks UU Pelayanan Publik dan permintaan informasi menurut UU KIP, dimana informasi yang diminta sangat luas, bukan hanya terkait pelayanan publik?” Saya jawab tidak bias. “Permintaan informasi pengurusan KTP di Kecamatan, dengan permintaan informasi berapa biaya perawatan gedung di kantor Kecamatan tersebut, masuk kategori pelayanan publik,” Mari lihat kembali UU Pelayanan Publik, pasal 5 Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Kembali ke persoalan, untuk memberi nilai bagaimana sistem informasi pelayanan publik, ombudsman perlu menggali bagaimana penyimpanan informasi, pengelolaan informasi, mekanisme penyampaian informasi dan bentuk penyajian informasi 

Semoga, di tahun yang akan datang, survey ini bisa lebih mendalam. Namun demikian, apa yang telah dilakukan oleh ORI, harus diapresiasi. Sebelumnya Komisi Informasi, pun melakukan hal yang sama: rating badan publik dalam implementasi UU KIP. Bagaimana dengan implementasi UU Kearsipan, dan UU lainnya? Menarik, jika minimal implementasi tiga UU, yaitu UU Pelayanan Publik, UU KIP, dan UU Kearsipan, diteliti implementasinya di Kementerian.  Jadi? Perlu sinergilah, ORI, KI, dan ANRI. :)

Redaksi  Kebebasaninformasi.org

Check Also

KIP Award 2014

KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2014

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KIP) menyampaikan Anugerah Keterbukaan Informasi kepada sejumlah kementrian, badan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

15 + 14 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>