Buah Keterbukaan Informasi

Dalam sebuah penerbangan ke luar kota, tanpa sengaja saya berjumpa dengan salah satu mantan anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam perjumpaan singkat itu, kami berbincang tentang perkembangan implementasi UU KIP yang sudah berjalan sekitar tiga tahun. Pada akhir  perbincangan dia menyimpulkan bahwa UU KIP belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. UU KIP belum dipatuhi oleh badan-badan publik dan manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat.

Namun kesimpulan tersebut buru-buru saya luruskan. Saya katakan, mungkin saja implementasi UU KIP belum berjalan secara optimal. Namun perlu diakui bahwa UU KIP telah memberikan warna dan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan tatapemerintahan, paling tidak dalam dua tahun terakhir ini. Lembaga-lembaga pemerintah sebagai badan publik banyak yang telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID merupakan mandat UU KIP yang harus dijalankan oleh UU KIP dalam rangka untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Data terakhir yang dilansir oleh Dirjen IKP Kementerian Kominfo per 12 Februari 2013, dari seluruh lembaga pemerintah daerah yang ada di Indonesia tercatat 35 persen telah memiliki PPID. Data tersebut mungkin terus mengalami peningkatan. Termasuk dalam pemerintah daerah yang telah menetapkan PPID adalah Keerom dan Merauke, dua pemerintah kabupaten di Provinsi Papua sana.

Pada level masyarakat, saya katakan, UU KIP juga telah membuat masyarakat bergeliat. Masyarakat sudah berani menanyakan kepada pemerintah tentang berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang telah merasakan manfaat dari buah keterbukaan informasi yang dijamin oleh UU KIP. Sebut saja misalnya kelompok warga miskin di Lombok Barat NTB, berkat memanfaatkan UU KIP mereka mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program Jamkesmas. Padahal sebelumnya mereka tidak termasuk daftar penerima. Bahkan keterbukaan informasi telah menjadi gerakan tersendiri bagi warga di sana. Warga telah mampu mengorganisir dirinya untuk menanyakan kepada dinas terkait tentang berbagai kebijakan yang dianggap kurang cukup jelas dalam implementasinya.

Pandangan mantan anggota DPR ini mungkin bisa dimaklumi. Mengingat, informasi tentang berbagai dinamika implementasi UU KIP tersebut tidak muncul ke permukaan. Media mainstream kurang memberikan perhatian kepada isu ini. Media lebih tertarik pada isu-isu besar dalam implementasi UU KIP, beserta kontroversi yang mengiringinya. Salah satu yang sempat menarik perhatian media adalah tentang putusan Komisi Informasi Pusat yang memerintahkan kepada Polri untuk memberikan informasi tentang nama-nama perwira tinggi yang memiliki rekening gendut kepada ICW sebagai pemohon informasi. Pada kasus ini pemberitaan media lebih bernada negatif karena Komisi Informasi tidak mampu melakukan eksekusi ketika Polri membantah putusannya. Kasus ini seolah menjadi antiklimaks implementasi UU KIP, sehingga tak ayal memunculkan pesimisme publik terhadap UU ini.

Dalam konteks ini media tidak bisa disalahkan, karena memang demikianlah watak alamiahnya. Demikian juga, kondisi ini tidak perlu diratapi secara berlebihan. Masih banyak media alternatif yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman baik implementasi UU KIP sehingga dapat diketahui secara luas oleh publik.

Lebih penting dari itu adalah, bagaimana caranya agar kisah keberhasilan dalam mengimplementasikan UU KIP dapat diikuti oleh yang lainnya, sehingga implementasi UU KIP dapat berjalan secara massif. Untuk itu, yang perlu dikedepankan dalam menyampaikannya kepada khalayak adalah bukan semata-mata tentang keberhasilannya itu sendiri, tetapi upaya-upaya yang telah ditempuh sehingga mendapatkan keberhasilan sebagaimana dimaksud. Jika saat ini sudah banyak lembaga pemerintah yang telah memiliki PPID, penting untuk disampaikan adalah langkah-langkah apa yang telah ditempuh sehingga PPID dapat cepat terbentuk. Dengan demikian lembaga pemerintah lainnya dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dalam membentuk PPID di lingkungannya. Demikian juga jika saat ini sudah banyak kelompok masyarakat yang telah merasakan manfaat dari penerapan UU KIP, penting disampaikan adalah langkah-langkah apa yang telah mereka tempuh sehingga kelompok masyarakat lain dapat menerapkannya.

Jika keberhasilan implementasi UU KIP diibaratkan sebagai buah, pastilah dia berasal dari pohon yang subur. Tumbuh di atas tanah yang dipupuk dengan baik serta dengan perawatan yang baik pula. Upaya-upaya perawatan inilah yang penting dikedepankan sehingga makin banyak orang tahu, makin banyak pula yang merasakan buah keterbukaan informasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>