You are here: Home / Agraria / Keterbukaan Informasi Berbuah “Reklaiming” untuk Petani Singorojo

Keterbukaan Informasi Berbuah “Reklaiming” untuk Petani Singorojo

Dusun Singorojo ditempuh kurang lebih 3 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor dari pusat kota Kendal, Jawa Tengah. Secara administratif, Dusun Singorojo berada di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Dusun ini sangat terpencil dan terisolasi karena dikelilingi ribuan hektar tanah yang menjadi hak perusahaan swasta dan perusahaan negara berdasarkan Hak Guna Usaha  (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Penghuninya kurang lebih 140 kepala keluarga yang hampir semuanya berprofesi sebagai petani. Sebagai petani penggarap, kehidupan masyarakat di sini secara ekonomi dapat dikatakan susah. Ini ironi karena sebenarnya mereka hidup dikelilingi oleh tanah subur yang sayangnya HGU-nya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Lebih menyesakkan lagi karena ribuan hektar lahan subur yang saat ini ditanami cokelat, karet, pisang, dan lain-lain oleh perusahaan-perusahaan tersebut diyakini masih milik mereka. Benar-benar seperti tikus mati di lumbung padi. Masyarakat menjadi penggarap di lahan yang sebenarnya menjadi hak milik mereka.

Konon untuk keperluan memperluas lahan tanam guna memenuhi permintaan yang tinggi terhadap hasil pertanian di Eropa, pemerintah kolonial Hindia Belanda secara membabi buta merampas tanah itu. Mengusir masyarakat dengan semena-mena adalah modus yang sering terjadi. Masyarakat Desa Singorojo termasuk yang menerima perlakuan tak adil kaum penjajah ini. Mereka terusir dari tanah yang secara turun temurun telah mereka diami. Asa mereka untuk menuntut hak sebenarnya muncul saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan kaum penjajah terusir. Hanya saja, itu lalu hanya menjadi sekadar harapan kosong karena sepeninggal kaum penjajah, tanah garapan yang semula diduduki penguasa kolonial malah beralih menjadi perusahaan-perusahaan dengan HGU.

Reformasi 1998 adalah momentum bagi rakyat banyak untuk berani menyatakan pendapat dan menuntut hak, tak terkecuali masyarakat di Singorojo dan banyak tempat lain di wilayah Indonesia yang mengalami peristiwa sejenis. Di Jomblang Singorojo sendiri mulai terbentuk kelompok masyarakat yang mengorganisasi diri untuk menuntut hak atas lahan mereka. Mereka mulai secara bisik-bisik dan terbatas mencari tahu dan mengurus hak ini. Sebagai masyarakat yang telah sekian lama hidup terisolasi, mereka menyadari bahwa tidak mudah untuk mewujudkan harapan mereka. Ada banyak hambatan. Mulai dari bagaimana sulitnya meyakinkan seluruh warga Dusun Jomblang untuk bersatu dan berani menuntut hak hingga intimidasi gerombolan preman dan aparat sewaan perusahaan.

Titik balik usaha warga Dusun Jomblang adalah saat mulai diinisiasi dan terbitnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini menjamin masyarakat untuk mendapat akses terhadap informasi. Di samping itu, undang-undang ini mewajibkan pemerintah daerah termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberi dan membuka informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Ketertutupan dan tidak transparannya informasi kepemilikan tanah ini menjadi sumber masalah saat masyarakat Dusun Jombang akan menuntut hak mereka. Dengan didampingi oleh PATTIRO Sekolah Rakyat Kendal, usaha masyarakat Dusun Jomblang dalam menuntut hak atas tanah mereka dilakukan secara tertib dan sistematis.

Dari serangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, akhirnya disepakati untuk membentuk sebuah paguyuban—Community Center (CC)—sebagai wadah bagi masyarakat Dusun Jomblang Desa Singorojo Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Paguyuban yang diberi nama Paguyuban Masyarakat Petani Singorojo (PMPS) itu selain sebagai tempat bertukar informasi dan diskusi, juga sebagai alat perjuangan bagi masyarakat Dusun Jomblang. Tujuan PMPS adalah memperjuangkan kepemilikan atas tanah mereka yang saat itu dikuasai sejumlah perusahaan dalam bentuk HGU.

PMPS yang dibentuk tersebut sekaligus dilengkapi struktur organisasi sebagai perangkat untuk bekerja. Dalam PMPS duduk seluruh komponen masyarakat yang ada di Dusun Jomblang. Ini penting untuk menjadikan PMPS sebagai satu-satunya organisasi masyarakat Dusun Jomblang dan diterima oleh semua pihak. Pada akhirnya keterlibatan seluruh komponen di Dusun Jomblang ini menjadi kunci keberhasilan PMPS dalam menuntut hak atas tanah mereka di kemudian hari. dalamai perangkat untuk bekerja. i setruktur organisasi yang saat itu ) ini ngorojo untuk tut hak atas tanah mereka dilakukan sePengurus dan anggota CC PMPS Paguyuban Masyarakat Petani Singorojo melakukan pertemuan rutin seminggu sekali.

Umumnya pertemuan tersebut dikemas dengan doa bersama (mujahadah). Doa bersama selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dijadikan sebagai strategi untuk menghindari gesekan antaranggota serta gesekan sesama pengurus dan anggota masyarakat. Dalam pengajian tersebut, berbagai informasi didiskusikan, baik informasi yang datang dari luar maupun dari dalam organisasi. Diskusi dilakukan untuk menentukan arah strategi perjuangan dan agar organisasi tersebut tidak mudah terombang-ambing oleh rumor.

Sebelum membuat laporan ke Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, PMPS terlebih dahulu melengkapi informasi untuk kepentingan advokasi sengketa tanah, seperti sejarah tanah (historis), bukti-bukti peninggalan (prasasti), dokumentasi (sertipikat, letter D/C, Peta Desa), dan hukum. Secara hukum dinyatakan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 Pasal 27 bahwa hak milik bisa hapus bila: tanah jatuh kepada negara; karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; karena diterlantarkan; karena ketentuan—pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2); atau tanahnya musnah.

Informasi-informasi ini digunakan sebagai dasar bagi PMPS dalam membuat laporan dan meminta informasi kepada Badan Pertanahan Nasional. Dari informasi ini kemudian dibuat sebuah strategi advokasi. Langkah pertama adalah membuat risalah kondisi tanah yang akan disengketakan. Di sini dinyatakan bahwa perusahaan melakukan penanaman cokelat, pisang, cengkeh, dan lain-lain setelah mengganti padi, jagung, dan tanaman lain yang ditanam masyarakat.

Faktanya, dari 250 hektar tanah yang dikuasai perusahaan, hanya 10 persen saja yang digarap secara produktif oleh perusahaan. Pada 2008 diam-diam warga mengajukan Surat Pembayaran Pajak Terhutang/SPPT melalui Kepala Desa Singorojo seluas kurang lebih 20 hektar. Pada saat itu tengah ada program dari pemerintah tentang pembagian tanah. Strategi selanjutnya, pengurus PMPS melaporkan secara tertulis tentang kondisi HGU tanah PT Jomblang yang diterlantarkan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

Setelah dilakukan investigasi lapangan, akhirnya BPN merekomendasikan agar tanah seluas 40 hektar didistribusikan ke masyarakat/objek landreform Dusun Jomblang Desa Singorojo Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

139 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>