15 Nama Yang Hilang. Ini bukan soal penghilangan aktivis yang kritis ala orde baru. Tapi tentang nama-nama, anggota DPR yang terkait dengan kasus Hambalang.
Adalah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, menyentak ingatan kita, bahwa hilangnya 15 nama anggota DPR yang terdapat dalam dokumen hasil audit II Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juli 2013 lalu, sepatutnya diusut. Ke-15 nama anggota dewan itu diduga terlibat dalam penyimpangan proses persetujuan anggaran proyek Hambalang.
Koalisi meminta Kontras untuk dua hal.
Pertama, melakukan investigasi atas hilangnya 15 orang anggota komisi X DPR RI dari dokumen audit Hambalang.
Kedua, menemukan otak dibalik hilangnya 15 orang tersebut, serta melaporkan kepada pihak berwajib dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Belasan orang anggota koalisi masyarakat antikorupsi ini menggelar aksi protes dengan cara berjalan dari kantor YLBHI menuju Kantor Kontras di Jalan Borobudur dengan jarak tempuh 200 meter.
“Menjadi aneh awal Juli lalu 15 nama itu ada, namun diserahkan ke pimpinan DPR tiba-tiba hilang. Kenapa kami ke kontras? Karena menurut kami Kontras institusi yang kredibel untuk melakukan investigasi mengenai hilangnya 15 nama tersebut sehingga penuntasan kasus Hambalang tidak bisa dirahasiakan,” ujar Ketua Bidang Hukum Indonesia Coruption Watch (ICW) Bidang Hukum Peradilan Indonesia ICW Emerson Yuntho di kantor Kontras, Senin (2/9).
Siapa 15 nama itu?
MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.
“Lagi-lagi ini untuk semangat memerangi korupsi agar tidak ada intervensi dan kepentingan politik di dalam kasus Hambalang,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Kontras mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait laporan tersebut dan akan menurunkan tim khusus.
“Ada 2 mekanisme keterbukaan informasi publik melalui Komisi Informasi Publik (KIP) ke DPR ke BPK apakah 15 orang masih ada ataukah sengaja dihilangkan. Sedangkan ke BPK menemukan 15 orang dan kami akan follow up apa indikasi keterlibatan dalam kasus Hambalang dan kami akan menurunkan tim khusus internal Kontras,” kata Haris.
Haris menuturkan, dia khawatir keduanya memungkinkan adanya indikasi kesengajaan menghilangkan 15 orang. Haris menilai 15 nama tersebut menduduki posisi tertentu dan biasanya dia bisa memeriksa kasus lain yang lebih besar,” tandasnya.
Haris berjanji, dalam minggu-minggu ini Kontras akan menemui DPR dan akan menyurati BPK terkait hilangnya 15 orang tersebut.