Home / Editorial / Mahasiswa dan Semangat Ketebukaan

Mahasiswa dan Semangat Ketebukaan

 

16 Mahasiswa yang hadir dalam diskusi “Mendorong Implementasi UU KIP di Kampus” yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sabtu (7/9/13) menuliskan, “Materi tentang UU KIP” adalah sesuatu yang baru bagi mereka.

Mereka berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Jakarta, dan Sekolah Tinggi Agama Budha (STAB) Nalanda Jakarta.

Meskipun bukan mewakili gambaran seluruh mahasiswa di negeri ini, namun setidaknya kondisi ini memberikan beberapa pembelajaran. Pertama, ada indikasi gap (jurang) antara pelajaran di lembaga pendidikan formal dengan dinamika di lembaga perwakilan rakyat. Apa yang dihasilkan oleh DPR, khususnya pada issu-issu yang terkait proses penyelenggaraan pemerintahan, semestinya menjadi kajian di perguruan tinggi, seperti UU Keterbukaan Informasi Publik atau UU Pelayanan Publik.

Kedua, inisiatif untuk mendorong keterbukaan perlu ditumbuhkan dari luar. Dari tokoh masyarakat, NGO, atau individu-individu yang memiliki kepedulian. Sulit berharap dari pejabat internal kampus. Alih-alih mendorong perubahan, justru sebagian mereka menjadi  aktor ketertutupan. Bahkan beberapa diantaranya menjadi tersangka sejumlah kasus korupsi. Para mahasiswa bercerita, modus ketertutupan kampus, antara lain dari uang beasiswa, uang parkir mahasiswa, dan dana-dana yang dihasilkan dari kerjasama dengan pihak ketiga.

Ketiga, pentingnya untuk merefleksikan visi pendidikan. Generasi seperti apa yang ingin dihasilkan dari sistem pendidikan yang saat ini kita bangun. “Lulusan siap kerja?” seperti motto sebuah lembaga pendidikan, atau seperti apa? Sejatinya, lembaga pendidikan bukan cuma wadah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi yang lebih penting dari itu, lembaga pendidikan menjadi tempat dimana karakter dibentuk, dimana seseorang dapat menemukan panggilan hidup, lewat bidang yang menjadi passionnya, dimana semangat untuk memperbaiki negeri ini tumbuh di dadanya.

Hari ini, visi itu nyaris melekang karena tuntutan zaman yang membentuk makna kesuksesan karena hitungan angka. Angka nilai di sekolah, di kampus, angka nominal gaji saat bekerja, angka jumlah harta saat tua. Lalu siapa yang diharapkan memperbaiki negeri ini?

Di balik berbagai persoalan itu, Kampus sejatinya penyedia bahan bakar perubahan. Para mahasiswa yang hadir dalam diskusi hari itu, mulai membuka mata. Bahwa keterbukaan itu, tak lagi sebatas paradigma, ada UU yang bisa menghadirkan keterbukaan dengan segala instrument sanksinya bagi badan publik, termasuk Kampus. Mereka sadar pentingnya keterbukaan, pentingnya UU KIP, diperkenalkan pada mahasiswa-mahasiswa Kampus. Kini, siapa yang bisa merawat semangat itu?

Ada NGO dan masyarakat sipil yang terhimpun dalam Freedom of Information Network Indonesia. Dan jangan lupa dari tujuh komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017, tiga diantaranya berlatarbelakang dosen. Ya, dosen Universitas Indonesia, dosen Universitas Lampung, dan dosen Universitas Islam Negeri Jakarta.

Ada lagi, yang bisa membantu merawat semangat teman-teman mahasiswa? Silakan tambah sendiri…. Jangan lupa, Anda sendiri.

 

Check Also

111222050637-book-club-story-top

Presiden Baru & “Thailand-isasi” UU KIP

Sungguh, kita membutuhkan Presiden yang memiliki visi mewujudkan pemerintahan yang transparan. Selain hak, informasi publik …

One comment

  1. terimakasih atas pencerahan kepada kami para mahasiswa :)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nine − one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>