Home / 2013 / October

Monthly Archives: October 2013

KI Cirebon: Website Mendorong Keterbukaan Informasi

Ketua KI Cirebon

Ketua Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon Drs. Nurhendra, AMKL menyatakan pentingya keberadaan website dalam rangka mendorong keterbukaan informasi. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Penjangkauan komunitas yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Jingga Media bersama para pengurus desa, fasilitator PNPM dan jaringan radio komunitas di rumah makan Langgen Sari, Majalengka, Senin (28/10). Di era digital saat ini, website menjadi …

Read More »

Desa Wajib Terbuka

ilustrasi giriharjobahuga.blogspot.com

                            Pemerintahan Desa tetap wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi meski RUU Desa belum disahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga berwenangan untuk …

Read More »

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perlu Dipublikasikan di Website

Ilustrasi www.moral-politik.com

                Tangerang (24/10) –  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan negara berposisi penting sebagai pijakan dalam merencanakan anggaran dan pengawasan keuangan negara. Sebagai bentuk tindaklanjut terhadap hasil audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun rutin menyerahkan LHP kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Meski demikian, LHP tersebut tetap perlu dibuka kepada publik. Karena, bagaimanapun kewenangan …

Read More »

Hak Atas Informasi Jadi Hak Pertama Warga Dalam RUU Desa

Desa

  Jika Anda mencermati hingar bingar perdebatan RUU Desa akhir-akhir ini, issu yang berkembang kira-kira tidak jauh dari dua hal. Pertama, keinginan para kepala desa diangkat menjadi PNS. Kedua, alokasi dana Rp. 1 M setiap desa. Nah, di balik itu, ternyata ada satu hal yang patut diapresiasi, bahwa RUU tersebut menempatkan hak atas informasi sebagai hak pertama dari masyarakat desa. …

Read More »

Sukamah, Menjadi Desa Terbaik di Jawa Barat Karena Keterbukaan

Sukamah

Setelah melewati seleksi administrasi, akhirnya Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung terpilih menjadi nominator pada Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat ( Jabar) Tahun 2013. Asisten Pemerintahan Kabupaten Bogor Rudi Gunawan menjelaskan, kondisi Kabupaten Bogor senantiasa mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, sebagai dampak positif dari upaya pembangunan dalam berbagai bidang yang terus dilakukan secara intensif berkesinambungan dan berkelanjutan. “Pada Indeks …

Read More »

Kades Melung, Khoeruddin: Selapangan, Tradisi Transparansi Desa

214070_khoerudin--kepala-desa-melung_663_382

Desa Melung adalah desa di Selatan Gunung Slamet, masuk dalam wilayah kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Selain bergiat untuk menjadikan Desa Agrowisata dan Ekowisata, Desa Pendidikan dan Laboratorium Alam, Desa ini juga berupaya membangun prinsip-prinsip akuntabilitas dengan kearifan lokal dan implementasi UU KIP. Pada Juni 2013 lalu, Desa Melung memiliki seorang Kepala Desa Baru. Pak Khoeruddin, begitu warga memanggil …

Read More »

Dengan Transparansi, Pendapatan Desa Klothok Mencapai Rp 1,6 Miliar

Klothok

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra)  Jawa Timur berpendapat, kemiskinan masyarakat di desa sekitar proyek migas seharusnya tidak terjadi jika program yang dilakukan pemerintah maupun operator tepat sasaran, transparansi dan akuntabel. “Selain itu jangan hanya berdasarkan keinginan namun kebutuhan,” kata Koordinator Analisis dan Advokasi Fitra Jatim, Miftahul Huda kepada Suarabanyuurip.com, Jum’at (17/10/2013). Huda mengatakan, kemiskinan masyarakat di sekitar tambang migas …

Read More »

Kepala Desa dan Lurah, Terbukalah!

Masyarakat-Desa-Fadoro-Bahili-yang-beraudiensi-ke-Bupati-Nias-Barat

Desa/kelurahan merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan birokrasi. Karena dekatnya arena, masyarakat seharusnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Di era pemerintahan modern, bukan zamannya lagi Kepala Desa atau lurah abai pada pengembangan tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan kebersamaan. Sayangnya transparansi desa/kelurahan masih menjadi …

Read More »

Keterbukaan Informasi di DKI Hingga Tingkat Kelurahan

poste_apbd_jakarta_jokowi

Pelaksanaan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diimplementasikan Pemprov DKI baik dalam bentuk penyediaan media informasi berbasis internet, maupun hingga level kelurahan dalam bentuk penempelan informasi angaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2013. Untuk informasi dunia maya, Pemprov DKI sejak tahun 2.000 telah memiliki website www.beritajakarta.com. Sedangkan untuk media portal, Pemprov DKI juga telah memiliki …

Read More »

BPK dan KPK Akan Cek Kekayaan Camat dan Lurah di Jakarta

KPK

Kasus Lurah Ceger membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mehttp://kebebasaninformasi.org/wp-admin/post-new.phpmbenahi sistem pengawasan terhadap kinerja lurah dan camat di provinsi ini. “Jika ada pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI yang terbukti korupsi, akan langsung dipecat,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama saat memberikan pengarahan kepada para lurah dan camat di Balaikota, Rabu (16/10). Wakil Gubernur menyebutkan, ada beberapa rencana pembenahan …

Read More »

Desa Perlu Hak Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel

pemerintahan-desa-layanan-publik

Artikel ini di bawah ini disadur dari website gerakan desa membangun. Gerakan Desa Membangun – GDM tercetus pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas. Kasus di Kelurahan Ceger, memberi pelajaran tentang pentingnya Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel. Mengapa Desa Harus Memiliki Hak  Penganggaran? Desa atau disebut dengan nama lain, sebagai sebuah kesatuan wilayah hukum berdasar hak asal …

Read More »

7 Program Terduga Fiktif Lurah Ceger; Adalah Jenis Informasi Yang Wajib Diumumkan Berkala

korupsi

Daftar program di Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta  Timur, yang diduga fiktif dan menjadi modus korupsi. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jenis kegiatan tersebut masuk dalam informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala. No Kegiatan Anggaran Kategori Informasi 1 Gerakan Sayang ibu Rp 20.165.000 Wajib Diumumkan dan Disediakan Secara Berkala 2 Pemahaman Kebangsaan Rp …

Read More »