Daily Archives: Kamis Oktober 3rd, 2013

Kabupaten Kukar Paling Tertutup di Kalimantan Timur

Kantor-Bupati-Kutai-Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi daerah yang paling tertutup memberikan informasi kepada publik. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Pokja 30 bekerjasama dengan Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Dari 100 persen nilai skor, Kukar hanya mendapatkan nilai 4 persen terkait keterbukaan anggaran. Sedangkan Samarinda mendapat skor 11 persen, dan Pemprov Kaltim 16 persen. “Semua …

Read More »

Tingkat Keterbukaan Informasi Kota Mataram Dinilai Paling Bagus

Mataram

LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menempatkan kota Mataram sebagai daerah yang memiliki tingkat keterbukaan informasi paling bagus di sejumlah provinsi dan kabupaten kota yang menjadi target survey. Hal ini merupakan hasil survey yang dilaksanakan FITRA tahun 2012 lalu. Sekjen  FITRA NTB Ervyn Kaffah dalam diskusi yang digelar di Mataram Senin (30/09) mengatakan, area survey FITRA di 12 wilayah …

Read More »

Fitra: Pemda Masih Pilih-Pilih Buka Informasi Anggaran

Fitra

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemerintah daerah (pemda) masih belum terbuka dalam membuka informasi anggaran. Informasi yang dipublikasikan oleh Pemda tidak menyeluruh dan terkesan memilih-milih. Koordinator Advokasi Seknas Fitra menuturkan, penilaian Fitra itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelusuran Fitra pada 193 website milik pemda di sembilan provinsi, awal September 2013. Anggaran masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, …

Read More »

Penerima APBN/APBD Wajib Buka Akses Informasi ke Publik

APBD-Purworejo

Setiap badan publik yang menerima dan menggunakan dana APBN, APBD I dan II mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas. Badan publik tersebut harus proaktif mempublikasikan informasi kepada masyarakat, tanpa harus menunggu masyarakat memintanya. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) dengan tema “Transparansi Tekad Bangsa Cegah Korupsi” di Ruang …

Read More »

Critical Point MoU Antara KPU dan Lemsaneg

logo-pemilu-2014

Nuruzzaman Amin, Peneliti LANSKAP (Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik) Indonesia Dalam kaitan adanya nota kesepahaman antara KPU dan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara), yang perlu diperhatikan adalah, pada sisi apa sehingga KPU membutuhkan kerjasama dengan Lemsaneg. Menurut KPU, hal yang akan dikerjasamakan dengan Lemsaneg adalah soal peningkatan SDM dan proteksi data pemilu. Masalah justru ada di poin kedua, yaitu …

Read More »

LBH Masyarakat Gugat BNN Ke Komisi Informasi Pusat

BNN

Acapkali masyarakat merasa dijebak oleh BNN telah terlibat kasus narkoba. Seperti tiba-tiba ditemukan selinting ganja atau pil ekstasi yang menyelip di mobil atau di saku celana. Lantas bisakah masyarakat menuntut BNN untuk membuka investigasi sehingga dirinya ditangkap? Hal ini melatarbelakangi LBH Masyarakat yang menggugat peraturan BNN tentang teknis penyelidikan dan penyidikan. Peraturan itu dinilai LBH Masyarakat memungkinkan tindakan aparat yang …

Read More »