Daily Archives: Rabu Oktober 16th, 2013

Keterbukaan Informasi di DKI Hingga Tingkat Kelurahan

poste_apbd_jakarta_jokowi

Pelaksanaan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diimplementasikan Pemprov DKI baik dalam bentuk penyediaan media informasi berbasis internet, maupun hingga level kelurahan dalam bentuk penempelan informasi angaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2013. Untuk informasi dunia maya, Pemprov DKI sejak tahun 2.000 telah memiliki website www.beritajakarta.com. Sedangkan untuk media portal, Pemprov DKI juga telah memiliki …

Read More »

BPK dan KPK Akan Cek Kekayaan Camat dan Lurah di Jakarta

KPK

Kasus Lurah Ceger membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mehttp://kebebasaninformasi.org/wp-admin/post-new.phpmbenahi sistem pengawasan terhadap kinerja lurah dan camat di provinsi ini. “Jika ada pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI yang terbukti korupsi, akan langsung dipecat,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama saat memberikan pengarahan kepada para lurah dan camat di Balaikota, Rabu (16/10). Wakil Gubernur menyebutkan, ada beberapa rencana pembenahan …

Read More »

Desa Perlu Hak Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel

pemerintahan-desa-layanan-publik

Artikel ini di bawah ini disadur dari website gerakan desa membangun. Gerakan Desa Membangun – GDM tercetus pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas. Kasus di Kelurahan Ceger, memberi pelajaran tentang pentingnya Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel. Mengapa Desa Harus Memiliki Hak  Penganggaran? Desa atau disebut dengan nama lain, sebagai sebuah kesatuan wilayah hukum berdasar hak asal …

Read More »

7 Program Terduga Fiktif Lurah Ceger; Adalah Jenis Informasi Yang Wajib Diumumkan Berkala

korupsi

Daftar program di Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta  Timur, yang diduga fiktif dan menjadi modus korupsi. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jenis kegiatan tersebut masuk dalam informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala. No Kegiatan Anggaran Kategori Informasi 1 Gerakan Sayang ibu Rp 20.165.000 Wajib Diumumkan dan Disediakan Secara Berkala 2 Pemahaman Kebangsaan Rp …

Read More »

Korupsi Lurah Ceger, Imbas Ketertutupan Badan Publik

Korupsi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, wajib diberlakukan untuk semua badan publik, termasuk lembaga kelurahan. Sayangnya, kelurahan kadang terlewatkan dari sorotan publik. Padahal, tanpa keterbukaan dan akses warga terhadap kelurahan, potensi korupsi terbuka lebar. Inilah yang saat ini terjadi. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan Lurah Ceger Jakarta Timur Fanda Fadly dan Bendahara Zaitul Akmam karena kasus korupsi. …

Read More »

Pers Penting Untuk Keterbukaan, KI Kalteng Gandeng PWI

komisi-informasi-gandeng-pwi-

Dalam membangun keterbukaan informasi publik Komisi Informasi (KI) Kalteng mengandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalteng. Kerjasama ini ditandai dengan  penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Hotel Batu Suli Internasional, Rabu (9/10). Dalam acara refleksi tersebut, yang dihadiri oleh para mahasiswa, SKPD, PWI, LSM dan Ormas, serta lembaga masyarakat. Di mana sebagai lemabaga baru KI Kalteng, dihadapkan pada …

Read More »