Home / Editorial / Kepala Desa dan Lurah, Terbukalah!

Kepala Desa dan Lurah, Terbukalah!

Desa/kelurahan merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan birokrasi. Karena dekatnya arena, masyarakat seharusnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Di era pemerintahan modern, bukan zamannya lagi Kepala Desa atau lurah abai pada pengembangan tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan kebersamaan.

Sayangnya transparansi desa/kelurahan masih menjadi problem bersamaan dengan lemahnya  akuntabilitas. Bahkan untuk DKI Jakarta, yang jabatannya lurahnya dilelang sekalipun. “60 persen tidak memuaskan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta,  Basuki Tjahaja Purnama.

Secara umum problem transparansi dan akuntablitas desa/kelurahan bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan dan pelayanan administratif. Masyarakat biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal. Pengelolaan keuangan dan pelayanan juga sedikit-banyak bermasalah. Warga umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas Desa dikelola, dan seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif.

Khusus untuk desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupten/Kota kepada Desa, ada 31 Jenis urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa, seperti  bidang perimbangan keuangan; bidang tugas pembantuan; Bidang pariwisata; Bidang pertanahan; Bidang kependudukan dan catatan sipil; Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintah umum; Bidang perencanaan; Bidang penerangan/informasi dan komunikasi; dll.

Di sisi lain, dengan pengetahuan yang kurang terhadap perundang-undangan, perangkat desa pun kerap menjadi objek dari pihak luar. Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta pernah melakukan riset tentang penganggaran di 135 desa yang tersebar di 7 provinsi. Hasilnya, selama ini desa telah memperoleh anggaran pembangunan yang cukup besar, namun perencanaan dan pengelolaan dana tersebut masih dikendalikan oleh pihak di luar desa. Sebenarnya, bukan hanya urusan perencanaan, ada berbagai cerita oknum di luar desa yang bermain untuk mendapatkan fee pencairan anggaran desa.

Bukan zamannya kepala desa hanya mengandalkan kharisma atau hegemoni kepada warganya. Pun tak cukup dengan menjalankan fungsi sosial dengan bertandang ala kekerabatan desa. Seorang Kepala Desa/Lurah di hari ini, perlu belajar dan memperhatikan seluruh peraturan-perundangan yang menyangkut administrasi, pelayanan, transparansi, akses publik, dan akuntabilitas. Karena itulah, sejatinya peraturan-perundang-undangan, seperti UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimaknai sebagai panduan bagi pemerintahan desa, yang menjembatani hadirnya partisipasi warga, dan ketenteraman sosial pada ujungnya.

 

Check Also

KIP Award 2014

KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2014

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KIP) menyampaikan Anugerah Keterbukaan Informasi kepada sejumlah kementrian, badan …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twelve + ten =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>