Kampus Aneh, Mahasiswa Minta Informasi Nilai, Malah di-DO

Sebenarnya judul lengkapnya, begini: Kampus Aneh, Mahasiswa Minta Informasi Nilai, Malah di DO. Sengketa di KI, Mahasiswa Menang, Kampus Gugat ke  PN. PN Bingung, Putusan KI Diabaikan”. Itu judul di Lampu Hijau. Kira-kira gitulah, kalau koran tersebut memuatnya. Sayangnya tidak. Lalu kenapa mereka di-DO? Kabarnya, pihak kampus gusar, nama baik mereka tercemar. Huh, orde baru banget, kan?

Dilihat dalam perspektif apapun, pilihan sikap kampus UPB itu jelas gak benar blas! Pakai perspektif konstitusi, undang-undang, agama, bahkan bisnis sekalipun. Katakanlah, UPB sebagai institusi bisnis yang ngejar setoran, lalu apa untungnya memecat mereka yang minta informasi nilai? Petinggi kampus UPB sepertinya gak paham dahsyatnya efek buzzing? Andaipun mereka bisa membeli media, word of mouth di era horizontal, melalui facebook dan twitter, apa bisa dibendung? Lihatlah hasilnya hari ini. Dukungan demi dukungan itu terus berdatangan untuk sang korban.

Petinggi UPB perlu membuka mata, ini bukan era dagang ala Ford tahun 1900-an, dimana pemilik bisnis dapat “otoriter”.  Inilah era marketing 3.0. Yup, 3.0, dimana pemilik bisnis hadir untuk mengajak konsumen (mahasiswa) berkolaborasi membangun dan memasarkan misi, bukan sekadar menjual gelar, S1, S2, S3. Mahasiswa harus dipandang sebagai manusia seutuhnya, dengan jiwa, hati, dan spirit. Mereka seharusnya dibesarkan dengan serangkai nilai untuk berkontribusi pada negeri ini. Nah, alih-alih membangun nilai hidup itu, nilai ujian aja diumpetin. Oh, my God!

Coba tengoklah UU. Bukankah hak atas informasi itu dijamin, baik sebagai warga negara secara umum (Lihat UU KIP), sebagai konsumen (Lihat UU Perlindungan Konsumen),  sebagai wartawan (Lihat UU Pers), bahkan dalam RUU Desa, hak atas informasi dijadikan sebagai hak pertama. Jadi, kalau ada yang abai terhadap hak ini, pantasnya disebut apa? Disebut Ndeso? Gak juga, karena desa-desa kini sadar dengan hak atas informasi tersebut.  Jadi disebut apa? Ya, cari sendirilah.

Seharusnya kesadaran petinggi UPB lebih dari itu, lebih dari hak atas informasi. Mahasiswa justru perlu dilibatkan dalam membangun visi, misi, program kampus, bahkan standar penilaian ujian kampus. Dalam bisnis, ini disebut “brand activation” dimana konsumen dilibatkan dalam pengembangan produk, kegiatan perusahaan, dan costumer handling. Ujungnya, tercipta sense of ownership, menjadi brand ambassador, dan satu hal lagi, bersama membangun nilai.  Jadi, permintaan informasi seharusnya tak semata dimaknai sebagai hak. Tapi wujud dari rasa kepemilikan itu, apalagi hanya terhadap nilai ujian. Apa salahnya? Mengutip motto KPK, “Kalau bersih, kenapa risih?”

Btw, dulu Aqua pernah dicomplaint seseorang karena ada lumut dalam air minum kemasannya. Bagaimana reaksi Aqua? Singkat kata, orang tersebut diundang ke perusahaan. Dia dipersilakan duduk menunggu. Tak lama kemudian, seseorang Bapak tua sederhana, datang menghampirinya. Ia berbagi cerita dengan bersahabatnya. Yah, tentang banyak hal seputar Aqua. Tentang perjuangan membesarkan namanya, tentang upaya meraihkan dan merawat kepercayaan pelanggan, dan tentang segala suka dukanya. Rencananya, orang yang complaint itu akan diajak melihat-lihat proses pembuatan Aqua. Nah, karena penasaran, sebelum beranjak, dia bertanya ke recepcionist, “Siapa orang tua itu?” Staf recepcionist menjawab, “Beliau pemilik perusahaan ini,” Wow, pemiliknya? Ya, begitulah kira-kira selayaknya peminta informasi diperlakukan. Bukan di-DO!

Mungkin para petinggi kampus saat ini merasa nyaman, “Tak ada mahasiswa lain yang protes!” Eits, jangan nyengir dulu. Itu artinya, brand UPB tak hidup di hati konsumen. Bisa jadi karena tak ada pilihan lain, atau Anda dan konsumen sama-sama pragmatis. Brand yang sukses, akan menjadi milik konsumen. Merekalah berdiri di garis terdepan, ketika ada hal yang salah di brand tersebut.

Hmm, yuk buka memori lagi. Ingat kasus Coca-Cola yang diprotes konsumen karena mengubah rasa ngikutin Pepsi? Ingat kasus Harley Davidson, yang tertolong dari kebangkrutan karena urunan dari konsumennya? Ingat perusahaan Konimex, dilindungi mati-matian oleh para karyawannya saat terjadi kerusuhan. Ya, loyalitas itu tumbuh karena pemilik perusahaan Konimex menolak rekomendasi konsultan bisnisnya, untuk mengganti tenaga kerja manusia menjadi mesin. Padahal, dengan mesin, keuntungan finansialnya lebih besar. Ingat, bagaimana KPK dibela habis-habisan dalam kasus Cicak Vs Buaya? Nah, sekarang bandingkan dengan respon mahasiswa dan masyarakat Batam terhadap perilaku petinggi UPB yang jelas-jelas salah itu. Dengan opini yang berkembang hari ini, jangan-jangan nilai Net Promoter Score-nya, di bawah 6.

Sekarang pilihannya ada pada petinggi UPB, brand perceived apa yang ingin dibentuk? Kampus yang semena-mena atau kampus yang baik, karena petingginya berbesar hati mengakui kesalahan yang dilakukan. Ini momentum untuk berbenah diri! Sudahlah, mau pakai perspektif apa lagi? Konstitusi, UU, apalagi agama, ya jelas salah pak! Tawaran saya, bagaimana kalau ikuti saja rekomendasi teman-teman FoI-NI? Nah, itu lebih baik.

Penulis: Arbain, Manajer Kampanye dan Informasi, IPC

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 − six =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>