Home / 2013 / November / 14

Daily Archives: Thursday November 14th, 2013

Manual Penyusunan Daftar Informasi Publik

Panduan dan instrumen ini diharapkan dapat membantu kinerja PPID dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat. Topik khusus yang disajikan dalam buku panduan berikut ini adalah mengenai penyusunan daftar informasi publik (DIP).

Read More »

Laporan Uji Akses Badan Publik Di Jawa Barat Tahun 2010

INISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasapos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karenaINISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudahtanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum.

Read More »

Korupsi Pemilu Di Indonesia

Buku ini sebenarnya adalah penyempurnaan dan pembaruan (update) dari buku yang pernah diterbitkan sebelumnya, Korupsi Pemilu yang ditulis Ibrahim Fahmy Badoh dan Luky Djani yang diterbitkan pada November 2005, pasca pemilu 2004.

Read More »

Index Keterbukaan Anggaran 2012

Survey keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara yang  disurvey membuat delapan dokumen kunci anggaran yang disediakan kepada publik dan juga data tersebut berisi dokumen yang lengkap, tepat waktu dan bermanfaat. Untuk menilai transparansi anggaran pada setiap Negara, survey ini menggunakan kriteria internasional yang dikembangkan oleh organisasi multi pihak seperti International Monetary Fund (IMF), organisasi untuk pengembangan …

Read More »

10 Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran

Untuk mendorong akselerasi implementasi UU KIP, Seknas FITRA melakukan permintaan informasi anggaran ke 118 badan publik di tingkat nasional.  Berdasarkan temuan-temuan kerja lapangan ini, FITRA menyimpulkan bahwa standar pelayanan informasi belum berkerja dengan baik; beda badan publik,  beda pula kinerja pelayanan informasinya; dan keterbukaan informasi anggaran belum menggembirakan.  FITRA juga mengajukan beberapa rekomendasi untuk mendorong askelerasi implementasi UU KIP.

Read More »

Tanya Jawab Standar Layanan Informasi Publik

Buku Tanya Jawab ini berisi hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Selain itu, yang lebih utama, buku ini juga merupakan penjelasan PERKI No. 1 dalam bentuk tanya jawab sehingga lebih mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan PERKI No. 1.

Read More »

Lembar Fakta Hasil Uji Akses Informasi Migas Blok Cepu

Lembar fakta yang memaparkan hasil uji akses informasi Migas Blok Cepu, yang menunjukkan bahwa pada umumnya lembaga-lembaga pemerintah masih belum memahami hak warga negara atas informasi dan masih cenderung menutup-nutupi informasi. Uji akses informasi dilakukan di tingkat kabupaten hingga nasiona. Lembar fakta ini diterbitkan oleh PATTIRO Sekolah Rakyat dengan dukungan dari Yayasan Tifa.

Read More »

Laporan Assesment Implementasi UU KIP Di Organisasi Masyarakat Sipil Tahun 2012

Laporan Assesment Implementasi UU KIP Di 34 Organisasi Masyarakat Sipil Tahun 2012. Assesment ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui kualitas implementasi UU KIP di lingkungan CSO 2. Menemukenali faktor penghambat dan pendukung implementasi UU KIP di lingkungan CSO 3. Mengidentifikasi pilihan gerakan CSO dalam advokasi keterbukaan informasi publik serta hambatan?hambatannya

Read More »

Laporan Pemantauan Pelaksanaan KIP Di Institusi Polri Tahun 2011

Uji coba pemantauan dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari bulan Maret hingga Mei 2011. Pemantauan dilakukan di 69 PPID kepolisian di Indonesia dengan melibatkan 7 kantor KontraS di berbagai daerah, yaitu dari Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Nusa Tenggara dan Papua. Dilakukan oleh Kontras.

Read More »