Home / 2013 / November / 22

Daily Archives: Friday November 22nd, 2013

Kumpulan Naskah Penerima Beasiswa Liputan Implementasi UU KIP

Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi. Buku ini mengemukakan sejumlah kasus contoh aktual penyebab tidak jalannya UU KIP. Seperti ketidaksiapan aparat menghadapi keterbukaan, budaya ketertutupan informasi, lemahnya sosialisasi hingga soal posisi keterbukaan informasi atau transparansi informasi publik masih dipahami sebagai bagian dari fungsi kehumasan. Banyak informasi yang seharusnya tersedia dan dibuka kepada publik, tersembunyi rapat ibarat dokumen rahasia negara.

Read More »

Modul Bagi Badan Publik Untuk Implementasi UU KIP

Modul ini berisi 8 (delapan) sesi yang merupakan suatu kesatuan koheren, masing-masing dengan materi dengan bobot dan tingkat kesulitan yang berbeda, namun dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerimaan secara efektif bagi peserta.

Read More »

Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi

Oleh: Ignatius Haryanto Secara mendasar, informasi publik mencakup segala informasi yang dihasilkan, dikelola atau dihimpun dari kegiatan yang didanai oleh dana publik dalam berbagai bentuknya (hutang, penggunaan sumber daya alam, pajak, dan lain-lain). Sebagai konsekuensinya, informasi publik adalah milik publik. Dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi yang diajukan oleh Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi, terdapat 9 (sembilan) prinsip utama yang dikedepankan …

Read More »

Hak Publik Memperoleh Informasi dan Kebebasan Pers

Oleh: Ashadi Siregar Ruang hidup bagi media pers/jurnalisme secara ideal menuntut landasan nilai kebebasan pers. Secara ideal normatif, nilai ini biasa ditempatkan dalam perspektif hak azasi manusia (HAM). Platform keberadaan media jurnalisme adalah sebagai pemenuhan hak dasar warga dalam kehidupan di ruang publik (public-sphere). Karenanya media jurnalisme dihadirkan bukan untuk kepentingan jurnalis atau pengelolanya, juga bukan untuk kekuasaan ekonomi (internal …

Read More »

Pemenuhan Hak Memperoleh Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik antara lain: …

Read More »

Keterbukaan Arsip Dinamis Dalam Menyongsong RUU KMIP

Dalam artikel ini antara lain akan dikemukakan keterkaitan antara RUU KMIP dengan produk hukum di bidang kearsipan khususnya serta perbandingan beberapa Negara yang sudah mempunyai peraturan tentang Kebebasan Memperoleh Informasi seperti USA dengan Freedom of Information Act dan Swedia dengan Freedom of Press Act yang diharapkan dapat dipadukan dengan kemungkinan pengesahan RUU KMIP di Indonesia.

Read More »

Hakim PN Batam Kuatkan Putusan Komisi Informasi Kepri

Court

Perjuangan mahasiswa Universitas Putra Batam (UPB) yang menuntut hak keterbukaan informasi mendapatkan titik terang karena hakim Pengadilan Negeri Batam memutuskan untuk menguatkan putusan Komisi Informasi (KI) Kepri dan menolak seluruh permohonan pemohon keberatan pada Kamis (21/11/2013). Di persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Merrywati, Budiman Sitorus dan Arif saat pembacaan putusan mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 02 …

Read More »