Access to Information Law in Indonesia

Josi Khatarina dan Henri Subagiyo

Tulisan ini sampaikan pada acara ”Challenges and Opportunities for Freedom of Expression; an exploration of the networked communications environment in Asia”, Yogyakarta, 6 November 2007

 Tuntutan masyarakat sipil untuk memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bagian dari upaya perwujudan open government di Indonesia. Konsep pemerintahan yang terbuka mensyaratkan beberapa jaminan hak publik, yaitu (1) hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (right to observe) sebagai bagian dari pengaktualisasian prisip transparansi; (2) hak publik untuk mendapatkan/mengakses informasi (public access to information); (3) hak setiap warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik (right to participate), (4) kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (5) hak setiap warga negara  untuk mengajukan keberatan/banding apabila hak di atas tersebut tidak terpenuhi (right to appeal).

Selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sixteen − 3 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>