Jalan Panjang untuk Mewujudkan Kebebasan memperoleh Informasi

Sulastio untuk Diskusi KMI di Universitas Petra Surabaya pada Hari Rabu, 8 Februari 2006

 Untuk mewujudkan Kebebasan memperoleh Informasi memang telah dilalui jalan panjang. Setidaknya hal tersebut dapat terlihat sejak Koalisi untuk Kebebasan Informasi yang kemudian lebih dikenal sebagai Koalisi KMI didirikan pada bulan November 2000. Koalisi ini merupakan kumpulan dari lebih dari 30 organisasi yang peduli dengan persoalan kebebasan informasi di Indonesia. Koalisi terdiri dari sejumlah LSM dan lembaga pemerintahan (Komisi Hukum Nasional)., menyusul kemudian Dewan Pers. Didukung pula oleh sejumlah anggota DPR yang memiliki pikiran yang terbuka. LSM yang tergabung sangat beragam dari yang konsern dalam bidang lingkungan hidup, media, hak asasi manusia, otonomi daerah, reformasi politik, pengembangan pedesaan, perjuangan anti diskriminasi, kelompok agama, kelompok konsumen, dan lain-lain.

Sejumlah LSM tersebut telah sejak lama berencana untuk bisa mengusulkan adanya RUU Kebebasan Memperoleh Informasi. Dimana esensi dari RUU tersebut adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakatnya, karena dengan prinsip ini maka akan terjadi pemerintahan yang terbuka, yang demokratis, dan juga mau mendengarkan masyarakatnya.

Namun pada kenyataannya hingga saat ini Indonesia masih berjuang untuk bisa memiliki UU KMI, sama halnya dengan sebagian besar negara lain di wilayah Asia Tenggara, dimana hanya Thailand yang telah memiliki UU KMI ini. Negara lainnya seperti Filipina, Malaysia, sama seperti Indonesia tengah berjuang untuk memiliki UU KMI ini.

Namun pada dasarnya prinsip tentang kebebasan memperoleh informasi telah banyak dikenal dalam sejumlah peraturan di Indonesia. Dalam UUD 45 perubahan kedua misalnya, pada pasal 28 f, disebutkan: ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Di luar UUD, ada sejumlah peraturan lain yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi, misalnya saja dalam UU no.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, disebutkan dalam pasal 4 bahwa: ”Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang”. Ketentuan ini dilanjutkan dengan PP no.69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dimana pada pasal 2 ayat b disebutkan: ”Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak: (b) mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan.” Sementara itu dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan: ”Dalam rangka memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyebarluaskan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.”

Perundangan lain, yaitu UU no.23 tahun 1997 tentang Pengeloaan Lingkungan Hidup juga menyiratkan hal yang sama. Pada pasal 5 disebutkan: ”Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam UU tentang Perlindungan Konsumen (UU no.8 tahun 1999) juga dikemukakan pada pasal 3: ”Perlindungan konsumen bertujuan (d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi”. Pada pasal 4 disebutkan: ”Hak konsumen adalah: hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dan pada pasal 7 disebutkan: ”Kewajiban pelaku usaha adalah: (b) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Sebenarnya masih ada banyak lagi peraturan lain yang secara eksplisit menyebutkan adanya kewajiban untuk memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat, namun sedikit sekali kita mendengar pejabat pemerintah yang terkait mau bersikap terbuka kepada masyarakat dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik diminta ataupun tidak.

Koalisi sendiri telah menyusun perumusan RUU KMIP dan melakukan kajian terhadap sejumlah isu ditinjau dari perspektif kebebasan informasi serta menjalankan proses lobi kepada sejumlah pembuat kebijakan di negeri ini. Rumusan RUU KMIP tersebut setidaknya memuat sejumlah prinsip, yaitu:

  1. Maksimum akses dan pengecualian yang terbatas (Maximum Access Limited Exemption – MALE)
  2. Pengecualian diberlakukan berdasarkan consequential harm test dan balancing public interest test (bukan berdasarkan class exemption)
  3. Akses informasi meliputi akses horisontal dan vertikal
  4. Akses informasi haruslah murah, cepat, utuh, dan tepat waktu
  5. Badan publik memiliki kewaiban untuk mengelola informasi dan memiliki sistem pelayanan publik yang baik
  6. Dalam meminta informasi, pemohon tidak perlu menyertakan alasan permintaan
  7. Penyelesaian sengketa informasi haruslah cepat, murah, kompeten, dan independen melalui proses konsensual maupun ajudikatif
  8. Pihak-pihak yang menghambat akses infomasi mendapatkan ancaman hukuman

Jalan Panjang Advokasi Legislasi

Sejak berdiri nyaris enam tahun yang lalu, Koalisi ini melakukan sejumlah kegiatan terkait dengan isu kebebasan informasi. Yang dilakukan antara lain seminar internasional, diskusi publik, kampanye, studi banding ke sejumlah negara, juga lobi dengan anggota DPR. Setelah melakukan proses perumusan yang panjang yang melibatkan diskusi dengan sejumlah pakar, Koalisi telah menghasilkan draft  RUU Kebebasan Informasi yang diadopsi oleh DPR sejak bulan Maret 2002.

Saat ini Koalisi telah mengeluarkan empat buah buku (satu buku merupakan perbaikan dari edisi sebelumnya) yang bisa dijadikan pegangan untuk mengetahui isu dasar soal Kebebasan Informasi dan juga pengalaman di berbagai negara lain. RUU ini telah diajukan ke DPR (tepatnya kepada Badan Legislasi) sejak bulan Maret 2002 lalu.

Setelah mengalami proses yang cukup panjang, Baleg DPR kemudian menggodok RUU tersebut melalui sejumlah pembahasan seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan pembentukan Pansus KMI.

Bulan Juli 2004, draft RUU KMI disahkan menjadi draft DPR dan pimpinan DPR sepakat untuk mengirimkan draft tersebut ke Presiden agar Presiden segera mengeluarkan Amanat Presiden guna menunjuk menteri yang mewakilinya dalam rapat-rapat pembahasan selanjutnya dengan DPR. Sayangnya proses tersebut berhenti sampai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004.

Alhasil, proses advokasi legislasi RUU KMIP harus mulai dari nol. Hal ini disebabkan karena anggota DPR periode 2004-2009 relatif didominasi oleh muka-muka baru sehingga proses sosialisasi kebebasan informasi harus mulai dari awal. Sebab lain adalah sistem legislasi Indonesia tidak mengenal sistem “warisan” (carry over) yang menyebabkan draft RUU KMI yang tidak selesai di periode sebelumnya tidak otomatis dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya. Koalisi kemudian berhasil meyakinkan Komisi 1 untuk segera memulai proses pembahasan RUU KMI sekaligus meyakinkan Komisi 1 untuk mau menggunakan draft hasil pansus periode sebelumnya.

Beberapa bulan yang lalu, Komisi I resmi menyampaikan RUU KMI sebagai RUU inisiatif DPR ke muka sidang paripurna DPR untuk mendapatkan tanggapan dari seluruh fraksi. Dalam kesempatan berikutnya, seluruh fraksi menerima RUU KMI sebagai RUU inisiatif DPR. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati untuk segera mengirimkan RUU tersebut kepada agar Presiden dapat mengeluarkan Surat Presiden (SurPres) dahulu Anpres. Proses ini sayangnya kembali terhenti oleh masa reses yang berakhir tanggal 16 Agustus 2005. Sekitar bulan Oktober 2005 Presiden secara resmi telah menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat mewakili Presiden dalam proses pembahasan RUU KMI bersama DPR. Karena RUU KMI adalah RUU inisiatif DPR maka Pemerintah harus segera menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan mengacu kepada Draft yang telah diajukan oleh DPR. Namun hingga saat ini, DPR belum memperoleh DIM tersebut (padahal dalam suatu kesempatan Raker antara Komisi 1 dengan Menkominfo, Menkominfo pernah menyampaikan akan segera menyelesaikan DIM tersebut paling lambat akhir Januari 2006).

Tantangan dan Peluang Advokasi RUU KMIP

Advokasi RUU KMIP sendiri memiliki sejumlah tantangan dan peluang. Tantangannya antara lain datang dari adanya upaya untuk menggolkan UU dan RUU lain yang muatannya justru bertentangan dengan prinsip kebebasan informasi, seperti RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen, UU Perbankan, UU Rahasia Dagang, UU Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga UU Anti Korupsi.

Dalam banyak kesempatan, pemerintah berulang kali menyatakan pembahasan RUU ini akan dilakukan bersama dengan RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen. Penggabungan pembahasan seperti ini dinilai berpotensi mengancam substansi kebebasan informasi, karena paradigma yang sangat bertentangan dengan RUU kebebasan informasi. Penggabungan pembahasan seperti di atas pun dinilai ganjil karena RUU KMIP berada dalam tahap pembahasan II sedangkan RUU Rahasia Negara masih di tahap pembahasan I. Yang juga perlu diwaspadai adalah bahwa RUU Rahasia Negara pun masuk prioritas Program Legislasi Nasional 2005-2009 untuk tahun 2005. RUU KMIP sendiri masuk prioritas tahun 2005 berdasarkan Program Legislasi Nasional 2005-2009.

Sementara itu, terdapat langkah progresif di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini setidak-tidaknya telah ada 10 (sepuluh) daerah yang telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat soal transparansi, yaitu: Kab. Solok, Kab. Lebak, Kab. Kebumen, Kab. Gowa, Kota Kendari, Kota Palu, Kab. Bulukumba, Kota Gorontalo, serta Propinsi Kalimantan Barat. Saat ini sedang dibahas perda transparasi di Kota Pontianak dan segera akan menyusul daerah-daerah lainnya. Dari segi isi atau materi, memang harus diakui bahwa dari Perda-perda tersebut masih belum maksimal dan memiliki sejumlah kelemahan antara lain: belum adanya sanksi (Kab. Bandung) dan tidak adanya komisi transparansi sebagai lembaga yang diharapkan mampu memutus sengketa informasi. Namun di luar sejumlah kelemahan tersebut, kelahiran perda-perda patut diacungi jempol. Hal tersebut membuktikan bahwa keinginan untuk membuka akses informasi, keinginan untuk transparansi di daerah bahkan lebih maju ketimbang di tingkat nasional.

Advokasi RUU KMIP sendiri diperlukan untuk melakukan tekanan terhadap RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen, juga RUU lain yang muatannya bertentangan dengan prinsip kebebasan informasi. Advokasi RUU KMIP sendiri juga penting untuk mendorong inisitatif progresif dari daerah yang telah memiliki perda yang menjamin hak atas informasi publik dan mendorong daerah-daerah lain yang tengah menyusun perda yang sama.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 × 1 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>