Home / Kisah Warga / Fathulloh: KJRI Hongkong Abaikan UU KIP

Fathulloh: KJRI Hongkong Abaikan UU KIP

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Malang, Wonosobo, dan Indramayu, LAKPESDAM NU Cilacap, Infest Yogyakarta, Paguyuban Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyibah (SPPQT) Salatiga, LBH Yogyakarta, dan Jingga Media Cirebon, sejak 26 Januari 2013 telah merancang gerakan permintaan informasi publik. Bagaimana proses dan hasilnya, berikut Wawancara kami dengan Fathulloh, Pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran.

Gerakan permintaan informasi oleh buruh migran ini berlangsung massif. Selain di Indonesia, di luar negeri juga?

Ya, di luar negeri juga. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong yang tergabung dalam Tim 11 juga meminta hak informasi dengan cara mendatangi dan mengirim surat kepada badan-badan publik.

Organisasi-organisasi tenaga kerja Indonesia di Hongkong yang melakukan permintaan informasi ini, apa saja?

Ada Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR), dan Liga Pekerja Migran Indonesia (LIPMI). Selain itu juga jejaring organisasi TKI di Hong Kong .

Informasi apa yang diminta?

Ada 150 lebih jenis permintaan informasi telah dikirim ke badan-badan publik seperti Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan unit kerja turunannya di daerah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan unit kerja turunannya di daerah, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Dirjen Imigrasi, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Intinya terkait tata kelola penempatan dan perlindungan TKI. Sejak Terhitung hingga Mei 2013 lalu.

Apakah badan publik tersebut memberikan tanggapan yang cukup baik?

Ya, beragamlah. Mayoritas memang belum memberikan tanggapan. Sebagian ada yang memberikan respon. Misalnya, BNP2TKI, PPID-nya berupaya memberikan beberapa dokumen yang diminta. Kemenkumham juga meneruskan surat permintaan informasi tentang pencekalan TKI kepada Dirjen Imigrasi dan beberapa hari kemudian Dirjen Imigrasi membalas.

Yang tidak memberikan tanggapan, lembaga mana?

Kemenakertrans dan KJRI Hong Kong.

Kemenakertrans lama baru ngasih respon. Kami masukkan surat dari Februari, tapi Mei 2013 baru ada jawaban dari Kemenakertrans.Nah, yang parah. KJRI Hong Kong. Mereka mengabaikan. Tak ada balasan sama sekali. Bahkan surat keberatan yang sudah dikirim sejak 7 April 2013 pun diabaikan.

Sikap ini, mencerminkan mutu pelayanan KJRI Hongkong?

KJRI Hong Kong
Kantor KJRI Hong Kong

Ya, jika informasi yang diminta aja diabaikan, apalagi terhadap informasi yang wajib disediakan?

Apa langkah selanjutnya?

Pertama, kami sudah mengajukan gugatan. Akan ada sidang gugatan jarak jauh, antara kami dan KJRI Hongkong, itu janji KI Pusat. Kedua, kami akan terus mensosialisasikan UU KIP kepada buruh migran. Banyak dari mereka yang terabaikan haknya karena minimnya informasi. Gerakan minta informasi ini, perlu dimassifkan.

Check Also

komisi informasi

Ketidakmandirian Komisi Informasi dan Dampaknya

Soal kemandirian Komisi Informasi menjadi kendala yang significan karena hal itu lembaga tersebut menjadi tidak …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

14 + one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>