Home / Kisah Warga / 150.000 Buruh Migran Rumah Tangga Di Hongkong, Perlu Jaminan Hak Atas Informasi

150.000 Buruh Migran Rumah Tangga Di Hongkong, Perlu Jaminan Hak Atas Informasi

IMG_2714
Fera Nuraini, BMI Hong Kong (Foto: Berjilbab)

Buruh migran yang tersebar di berbagai negara dan menjadi sumber devisa bagi negara Indonesia sering sekali menjadi objek pemerasan, entah oleh calo bahkan oleh pemerintah sendiri. Kartu Tanda Kerja Lur Negeri (KTKLN) adalah salah satu contoh yang menjadi isu hangat. Tentang cara pengurusan KTKLN dan fungsi KTKLN itu sendiri bagi BMI. Banyak BMI yang saat mengurus KTKLN dikenai biaya jutaan lebih, tapi ada juga yang tidak membayar sama sekali.

Kurangnya informasi menjadikan BMI kebanyakan hanya merujuk berdasarkan “katanya” saat berhadapan dengan pihak pemerintahan atau badan publik. Pun juga di Hong Kong, tempat di mana 150.000 lebih buruh migran bekerja di sektor rumah tangga.

Bulan Februari 2013, BMI Hong Kong mendapat kesempatan untuk mengenal apa itu Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dibawa oleh pegiat buruh migran dari Yogyakarta dan Jakarta ke Hong Kong. Sebagai BMI yang yang masih menjadi WNI, kita punya hak yang sama untuk meminta informasi yang kita butuhkan ke badan publik. Dalam hal ini yang sering berhubungan dengan buruh migran adalah KJRI Hong Kong, sebagai perwakilan RI yang berada di Hong Kong, Kementrian Tenaga Kerja, pihak Asuransi, Bea cukai bandara dan BNP2TKI.

Terbentuklah tim yang dinamai Tim 11 yang bertugas mengirim surat ke badan publik yang telah kita pilih bersama yakni KJRI Hong Kong, BNP2TKI dan Bea Cukai. BMI Hong Kong mengirim surat kepada KJRI Hong Kong sebanyak 5 surat dengan pengirim surat yakni 5 BMI dari Tim 11 ini.

Surat dikirim pada tanggal 10 Maret 2013, antara lain:

1. Permohonan informasi pelayanan publik KJRI di Hong Kong

2. Permohonan informasi pelayanan publik penanganan buruh migrant KJRI di Hong Kong

3. Permohonan informasi pelayanan publik tentang pengawasan agency

4. Permohonan informasi struktur pelayanan KJRI di Hong Kong 5. Permohonan informasi public perlindungan pekerja migran KJRI di Hong Kong

Jarak 2 Minggu, Tim 11 menanyakan ke KJRI dengan menelepon beberapa stafnya, ada yang menganggat telepon, dan ada yang tidak mengangkat telpon, bahkan ada staf KJRI yang sama sekali tidak tahu-menahu soal surat yang Tim 11 kirim.

Karena sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan UU KIP surat tersebut tidak mendapatkan respon, TIM 11 pun mengirimkan surat keberatan ke KJRI pada tanggal  7 April 2013. Saat tim 11 menghubungi lagi KJRI, jawaban mereka pun masih sama, tidak tahu menahu-nahu soal surat tersebut. KJRI terkesan menyepelekan permintaan informasi yang dikirim tim 11.

Selain KJRI, surat juga dikirim ke BNP2TKI untuk meminta informasi tentang penerbitan KTKLN yang meskipun mendapat balasan tetapi balasan tersebut belum memuaskan. Pun juga dengan surat yang dikirim ke pihak bea cukai.

BMI yang mendapat julukan pahlawan devisa selama ini masih dinilai sebagai orang kelas bawah dan tidak tahu apa-apa. Tetapi pergerakan berorganisasi yang dimiliki BMI Hong Kong sering menjadi contoh bagi BMI di negara lain.

Pun juga dalam pemanfaatan UU KIP di mana Hong Kong  menjadi negara pertama kali yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi buruh migran. Respon positif diterima BMI Hong Kong saat mengirim surat ke BNP2TKI dan Beacukai, tetapi tidak dengan KJRI Hong Kong sebagai wakil pemerintahan yang berada di Hong Kong.

Mungkin karena KJRI Hong Kong belum punya PPID yang berkewajiban membalas surat tersebut. Tapi bagaimana pun, informasi yang kami minta sangat penting bagi kelangsungan BMI baik yang telah bekerja di Hong Kong maupun yang akan berangkat kerja ke Hong Kong.

Contoh nyata adalah pengawasan terhadap agency yang mencakup nama-nama agency yang telah kena blacklist atau daftar hitam. BMI berhak tahu nama agen yang nakal sehingga bisa memilih saat mencari majikan baru atau saat proses kontrak baru tidak akan salah masuk ke agen yang terkena blacklist tetapi masih beroperasi. Alasan lain karena BMI Hong Kong tidak dijinkan untuk mengurus kontrak mandiri sehingga mau tidak mau tetap harus berhubungan dengan agen.

Besar harapan kami bahwa surat-surat yang kami kirim tidak hanya mampir di meja staff lalu terbuang sia-sia karena surat tersebut sangatlah penting bagi BMI Hong Kong. Harapan lain adalah bahwa meskipun buruh migran, kita tetap berhak meminta informasi yang kita butuhkan ke badan publik dan berharap mendapat jawaban sesuai dengan pertanyaan yang kami ajukan.

Mari manfaatkan UU KIP demi kemajuan bersama bagi buruh migran.

Oleh: Fera Nuraini, BMI Hong Kong

Check Also

Toby Mendel kecil

Hari Hak Untuk Tahu

28 September adalah peringatan hari hak untuk tahu sedunia, hari untuk merayakan hak warga negara …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nine − three =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>