Home / 2013 / November / 29

Daily Archives: Friday November 29th, 2013

Meningkatkan Pengalaman OGP Indonesia

Di dua negara Macan Asia – Indonesia dan Filipina – OGP telah diterima baik. Di Indonesia, OGP telah menjadi bagian dari Rencana Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta serta Rencana Anti-Korupsi, dan di Filipina OGP telah diadopsi dalam inisiatif strategis. Namun , di kedua negara, upaya masyarakat sipil untuk membangun kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah mengenai proses Rencana Aksi OGP …

Read More »

Tak Transparan, DPA Sulit Diakses

BANDUNG Daftar pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap organisasi perangkat daerah Pemprov Jawa Barat hingga kini sulit diakses. Padahal, DPA seharusnya bisa menjadi acuan dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Daerah (Perda) No 11/2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut diamanatkan adanya …

Read More »

Framework OGP Indonesia versi Masyarakat Sipil

Indonesia telah memasuki tahapan kedua (2014-2016) dari pelaksanaan kemitraan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership, OGP). Fase kedua ini sejatinya ditandai dengan 1) penguatan kerja-kerja kemitraan (strengthening the partnership) yang ditandai keterlibatan yang inklusif dari para pemangku kebijakan, dan 2) berfokus pada pendalaman (deepening) kemitraan yang substansial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan komitmen dan rencana aksi. Tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan …

Read More »

Kerangka Acuan Penyusunan Rencana Aksi OGP di Indonesia Usulan Masyarakat Sipil 2014-2015

KERANGKA ACUAN (TOR) Penyusunan Rencana Aksi OGP di Indonesia Usulan Masyarakat Sipil 2014-2015 Sebagai salah satu negara pelopor OGP, Indonesia memegang peranan penting dalam menciptakan role model bagi negara-negara lain secara global, baik dalam pelaksanaan komitmen dan rencana aksi, maupun dalam pengembangan model keterlibatan masyarakat sipil (civic engagement) secara substansial dan inklusif. Untuk itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penjaringan terhadap …

Read More »

Integritas dan Keterbukaan Penyelenggara Pemilu Masih Dipertanyakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Amankan Pemilu 2014 menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masih bermasalah dalam hal integritas. Hal tersebut harus jadi pekerjaan rumah pertama yang diselesaikan oleh dua penyelenggara pemilu itu. Kordinator Nasional jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, Mochammad Afifuddin, dalam konfrensi pers koalisi di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013), menuturkan permasalahan integritas …

Read More »