Framework OGP Indonesia versi Masyarakat Sipil

Indonesia telah memasuki tahapan kedua (2014-2016) dari pelaksanaan kemitraan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership, OGP). Fase kedua ini sejatinya ditandai dengan 1) penguatan kerja-kerja kemitraan (strengthening the partnership) yang ditandai keterlibatan yang inklusif dari para pemangku kebijakan, dan 2) berfokus pada pendalaman (deepening) kemitraan yang substansial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan komitmen dan rencana aksi. Tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan kualitas capaian dan dampak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Evaluasi independen masyarakat sipil terhadap implementasi OGP di Indonesia menunjukkan bahwa, pada tahap pertama 2012-2013 (atau fase pembentukan, inisiasi kemitraan, dan perluasan kesadaran), pengidentifikasian kepentingan nasional strategis terlewatkan dalam proses penyusunan rencana aksi. Padahal OGP mestinya dapat mendukung terwujudnya agenda strategis nasional untuk menjawab kebutuhan warga akan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia pada periode ini perlu menyepakati dan mendeklarasikan kepentingan nasional strategis yang akan diimplementasikan melalui rencana aksi 2014-2015.

Selengkapnya, klik dokumen di bawah ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 3 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>