Tak Transparan, DPA Sulit Diakses

BANDUNG – Daftar pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap organisasi perangkat daerah Pemprov Jawa Barat hingga kini sulit diakses. Padahal, DPA seharusnya bisa menjadi acuan dalam pengawasan pelaksanaan APBD.

Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Daerah (Perda) No 11/2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut diamanatkan adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat.

Ironisnya, hingga kini PPID itu pun belum definitif terbentuk di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Akibatnya, informasi penggunaan anggaran tetap sulit diakses. Sikap cenderung tertutup yang ditunjukkan Pemprov Jabar terhadap penggunaan anggaran sangat disayangkan, sehingga fungsi pengawasan DPRD pun tidak optimal. Terlebih, transparansi anggaran itu juga tidak terlihat sejak APBD mulai dirancang.

“Penyusunan APBD juga terkesan tumpang tindih. Tidak ada kejelasan antara belanja langsung dan tidak langsung. Pelaporan anggaran yang lebih jelas ada di DPA, tapi DPA malah sulit diakses. Dari dulu teriakteriak soal DPA, tetapi sulit diakses,” ungkap anggota Badan Anggaran DPRD Jabar Deden Darmansyah di kantornya kemarin.

Deden pun menyoroti pengajuan anggaran belanja pegawai yang tercatat dalam belanja langsung sebesar Rp477 miliar yang dinilai terlalu besar. “Ini kesempatan bagi kami untuk mencermati, meneliti apakah ini untuk honorarium, uang lembur, atau apa. Kalau honor, uang lembur kan sudah masuk di TPP (tunjangan penambahan penghasilan) yang sudah dianggarkan di belanja tidak langsung. TPP saja sudah tinggi, mengapa nilai belanja pegawai ini juga masih tetap tinggi. Kalaupun ada, kami harapkan hanya untuk non-PNS atau honorer, kalau itu tidak bisa kami hindari,” tuturnya.

Deden khawatir dana ratusan miliar itu digunakan tidak sesuai peruntukannya. Terlebih, dari anggaran belanja langsung sebesar Rp4,4 triliun yang diajukan dalam APBD Perubahan 2013 hanya sekitar Rp1,5 triliun yang menurutnya bisa dirasakan langsung masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendesak DPRD segera mengesahkan raperda perubahan APBD Jabar Tahun Anggaran 2013.

“Saya harap APBD perubahan segera disahkan karena takutnya nanti tidak kepakejuga karena sebagian ada yang harus lewat tender,” kata Deddy. Deddy berharap pengesahan raperda perubahan APBD Jabar Tahun Anggaran 2013 bisa disahkan pada September 2013. agung bakti sarasa

Sumber: Koran Sindo

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × 5 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>