12 Parpol Di Samarinda Terima 988 Juta, Wajib Akuntabel

Sebanyak 12 partai politik di Kota Samarinda mendapatkan bantuan anggaran dengan total Rp988 juta dari pemerintah kota Samarinda, pada 2013. Demikian dilansir LKBN Antara (3/12), berdasarkan keterangan Asisten III Bidang Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Kota Samarinda, Ridwan Tassa.

Tassa menjelaskan bantuan tertinggi untuk parpol berjumlah Rp178 juta dan terendah Rp 30 Juta. Menurutnya, setiap tahun terdapat perubahan dari sisi regulasi yang perlu mendapat perhatian pemerintah maupun parpol. khususnya yang berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum bantuan disalurkan.

Staf Ahli Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Murwoto, mengatakan. sudah menjadi keharusan dokumen laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik dari dana APBD wajib tersusun rapi, kendati seiring pergantian pengurus dalam sebuah partai. Pengelolaan dana yang bersumber dari APBD menurut Murwoto harus dapat dipertanggungjawabakan dengan jelas, khususnya bagi bendahara di sebuah partai politik.

“Bendahara harus mampu menatausahakan sebuah buku kas, jika tersusun rapi maka nantinya pada akhir tahun akan kelihatan jelas keluar masuknya dana,” kata Murwoto. Ia menambahkan, dana bantuan tersebut setidaknya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan politik.

Persoalan klasik masih menghantui dalam pengelolaan keuangan parpol ini. Apalagi kalau bukan soal akuntabilitas. Logika beberapa parpol di Samarinda yang menyatakan, tak selayaknya dana parpol dipersoalkan karena jumlahnya tidak sebanding dengan dana yang dikelola pemerintah, tentu bukan logika yang tepat. Ini bukan soal besar – kecil, tapi tentang bagaimana parpol bersikap transparan, membuka akses, dan mempertanggungjawabkannya ke publik. Itulah kewajiban logis dari penggunaan uang rakyat. Apalagi secara regulasi diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Partai Politik.

9 Parpol Kaltim Jalani Sidang Ajudikasi

Sementara itu, sembilan parpol kemarin (4/12) menjalani sidang mediasi oleh Komisi Informasi (KI) Kaltim. Seperti diketahui, hasil uji akses Pokja 30 yang diadakan sejak 19 Agustus 2013 lalu, menyebutkan sembilan partai pemilik kursi di DPRD Kaltim tak menyerahkan laporan keuangan dan memberi banyak alasan. Hal itu yang mendasari pegiat antikorupsi Kaltim tersebut melakukan permohonan sengketa publik kepada KI.

Aktivis Pokja 30 Carolus Tuah mengatakan, uji akses bertujuan mengukur kepatuhan parpol terhadap undang-undang.  Untuk uji akses, Pokja 30 mengirim surat permohonan data partai yang terdiri dari struktur pengurus dan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, sumber dana dari luar APBD atau APBN dapat diketahui.

Informasi sementara dari Tuah mengatakan, sidang ajudikasi kemarin dihadiri oleh 4 partai (PPP, Golkar, PKS, dan PDS). PPP, Golkar, PKS menyatakan akan menyerahkan informasi yang diminta, sementara PDS akan menjalani sidang ajudikasi kembali.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ten + 16 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>