Home / 2014 / January

Monthly Archives: January 2014

MA: 81 Pengadilan Belum Publikasikan Putusan

223036220090811DS011780x390[1]

JAKARTA, KOMPAS.com – Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono mengatakan, masih ada 81 pengadilan yang belum aktif mempublikasikan putusannya melalui direktori putusan “website” MA. “Pengadilan yang belum aktif publikasikan putusan ini justru dari kota besar, seperti Jakarta dan juga di Jawa Barat,” katanya di Jakarta, Sabtu (25/1/2014). Ia menjelaskan bahwa pernyataan itu juga sudah disampaikannya saat membuka acara lomba analisa putusan …

Read More »

Final Peer Review Rencana Aksi OGP 2014-2015 versi CSO

Untuk menyiapkan Rencana Aksi OGP 2014-2015, CSO Tim Inti OGI menjaring input melalui berbagai cara dan kegiatan untuk memperkaya dan mempertajam usulan yang tepat dan dapat memanfaatkan gerakan OGP untuk memanfaatkan kepentingan nasional. Proses dimulai dengan diskusi dengan aktor-aktor kunci gerakan transparansi di Indonesia dan dengan koalisi FOINI (Freedom of Information Network Indonesia) di mana seluruh CSO Tim Inti juga …

Read More »

IPC Kembangkan Modul Training KIP Dalam Pemilu

pemilu1

Indonesian Parliamentary Center (IPC), Jumat, 24/12, menyelenggarakan diskusi pengembangan modul Pelatihan Keterbukaan Infromasi Dalam Pemilihan Umum. Direktur IPC, Sulastio mengatakan modul ini akan menjadi panduan dalam melaksanakan pelatihan keterbukaan informasi di Aceh,  Makassar, Surabaya, dan Jakarta, pada Februari mendatang. Sulastio mengungkapkan salah satu program yang digagas oleh IPC saat ini adalah mendorong keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 …

Read More »

Ironi Golkar, Partai Tua Enggan Terbuka

money4

Partai politik adalah badan publik yang berkewajiban memberikan informasi publik yang dikuasainya. Bahkan secara spesifik UU KIP mengatur informasi apa saja yang harus disediakan oleh partai politik. Tindakan pengurus DPD Golkar NTB menunjukkan betapa DPD Golkar NTB tidak mendukung perwujudan transparansi dan akuntabilitas. SIARAN PERS : 001/FOINI/I/2014 Perjuangkan Hak Informasi, Aktivis Masyarakat Sipil Digugat oleh Golkar NTB Gugatan Perdata Nomor …

Read More »

Lawan Rezim Ketertutupan!!

jangandiam_300

Undang-undang No. 14 tahun 2008 telah menjamin seluruh warga negara indonesia untuk menikmati haknya terhadap informasi publik, dan menjadi kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi publik bagi warga negara baik diminta ataupun tidak. Partai politik sebagaimana dalam UU KIP adalah badan publik dan berkewajiban memberikan informasi publik yang dikuasainya, bahkan secara spesifik UU KIP mengatur informasi apa saja yang …

Read More »

Banyak Pejabat Daerah Tak Paham UU KIP

otonomi-daerah[1]

Banyak pejabat daerah tidak memahami Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan makna transparansi. Implementasi UU di pemerintahan masih lemah. “Bagaimana mau berkomitmen mengimplementasikan, kalau pejabatnya saja tidak memahami undang-undang tersebut,” kata Juniardi, ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Jumat (17/1). Menurutnya, minimnya pemahaman para pejabat daerah ini tidak lepas dari kurang maksimalnya Kementerian Dalam …

Read More »

Absensi Anggota DPR adalah Informasi Publik Yang Dikelola Fraksi

Suratno

The absences of parliamentary members is public information that open and are in responsibility by fraction on parliament, thus said the vice chairman of PPID DPR RI, Suratno, on discussion that held by Indonesian Parliamentary  Center (IPC), at DPR RI, yesterday (January 16th). It has submitted by Suratno associated with so many information request by Non Government Organization to PPID …

Read More »

Diskusi “Review Implementasi UU KIP di DPR RI”

DPR RI

Indonesian Parliamentary Center (IPC) akan menggelar diskusi “Review Implementasi UU KIP di DPR RI”, pada Kamis, 16 Januari 2014, di Cafetaria DPR RI.  Narasumber yang akan hadir pada diskusi ini antara lain Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI, Djaka Dwi Winarno, Anggota Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setywan, dan Direktur Indonesian Parliamentary Center, Sulastio. Menurut Sulastio, sejak UU No. …

Read More »