Monthly Archives: Pebruari 2014

DPRD DKI Diminta Publikasikan Absensi Anggotanya

sidang-dprd-dki-jakarta

Sorotan soal tingkat kehadiran anggota dewan tak hanya tertuju ke DPR RI, tapi juga merambah DPRD DKI. Para politikus Kebon Sirih diminta mempublikasikan daftar kehadirannya. “Pengumuman daftar hadir anggota DPRD DKI penting dilakukan agar diketahui oleh 7.021.514 orang pemilih DKI Jakarta,” kata Kadiv Kebijakan publik Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Azasi Manusia wilayah DKI Jakarta (PBHI-Jakarta) Cecep Handoko dalam siaran …

Read More »

Dana ‘Haram’ dan Transparansi Kampanye Parpol

keuangankampanye

Sistem pelaporan dana kampanye pemilihan umum saat ini dinilai hanya formalitas dan tidak mencerminkan transparansi partai politik sehingga peluang masuknya dana-dana ‘siluman’ masih amat besar. Padahal, transparansi dana kampanye parpol dan praktek korupsi dalam pemerintahan sangat berhubungan erat, kata sejumlah pakar. “Beberapa kasus korupsi yang terungkap ujungnya selalu ada kepentingan politik -yaitu kepentingan parpol- di belakangnya. Misalnya kasus Nazarudin dan …

Read More »

Sierra Leone: Negara Kecil Yang Menjunjung Keterbukaan Informasi

sierraleone-map-physical

Sierra Leone is a small country in West Africa, their located in the Atlantic Ocean coast, exactly. This republic country is bordered by Guinea in the north, Liberia in the southeast, and the Atlantic Ocean in the southwest. Sierra Leone is a country in the African continent with an area around 71 million KM or only about 4 % of …

Read More »

KIP: Jenis Permintaan Informasi Mulai Bergeser

KIP1

Komisi Informasi Pusat melihat ada pergeseran tema dari informasi yang diminta selama tahun 2013. Tahun sebelumnya, permohonan informasi didominasi oleh permintaan laporan keuangan dari satu badan publik, dokumen Rencana Kerja Anggaran Pemerintah dan DIPA. “Sekarang isu permohonan informasi lebih pada kontrak karya dan dokumen pendukung yang melibatkan pihak ketiga. Lebih mendalam lagi,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S. Widyaningsih …

Read More »

KIP Minta Badan Publik Informasikan Kabar Bencana Kepada Masyarakat

Gunung-Merapi

Rumadi, salah satu Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta badan publik untuk sesegera mungkin menyampaikan informasi akurat mengenai kondisi bencana kepada masyarakat. Jika terlambat atau tidak akurat dalam memberikan informasi terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia, badan publik tersebut bisa dianggap bersalah. “Jika ada informasi kategori serta-merta terkait dengan bencana yang tidak diinformasikan atau diinformasikan secara tidak akurat, maka …

Read More »

Pattiro: BPK Belum Terbuka

BPK

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melaksanakan peraturan keterbukaan informasi secara konsisten. “Salah satunya, BPK tidak memberi akses kepada publik terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Hambalang Jilid I dan Jilid II. BPK mengecualikan informasi itu untuk diketahui masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Pattiro, Sad Dian Utomo dalam siaran persnya, Jumat (7/2). Menurutnya, informasi …

Read More »

Catatan dari Sengketa Informasi Jatam versus BLH (1)

Foto-Aksi-Jatam1

Transparansi kian menjadi tuntutan publik. Terbitnya UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), membuat badan informasi publik tak bisa semaunya menyembunyikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Berikut catatan sengketa informasi antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda dengan Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) Kaltim.PADA21 Maret 2013, BLH Samarinda menyerahkan secara periodik 63 dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) UKL-UPL seluruh aktivitas pertambangan …

Read More »

Pejabat Cina Dilarang Rahasiakan Informasi Publik

cina

Cina meluncurkan aturan baru yang melarang para pejabat menutup-nutupiinformasi kepada publikdengan alasan rahasia negara. Kantor BeritaXinhuamenyebutkan hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mulai menggalakkan transparansi. Cina memiliki undang-undang rahasia negara yang samar-samar, misalnya menutupi jumlah orang yang terkena eksekusi dan angka pencemaran lingkungan. Semua informasi itu dapat surut dengan berlabel rahasia negara. Para pejabat Cina, khususnya di tingkat lokal, …

Read More »

Bupati Cirebon Lantik 5 Anggota KI Kabupaten

KI Cirebon

Untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan dibidang pelayanan informasi publik pada tanggal 6 Desember 2013 Bupati Cirebon melantik 5 orang anggota Komisi Informasi Kabupaten Cirebon periode 2013 2017 dengan rincian sebagai berikut : 1.Walim SH.MH 2.Yusron 3.Drs. Eris Suhendi 4.Mahmud Jawa 5.Iin Mashruchin Kelima kandidat yang dilantik tersebut merupakan hasil seleksi test and poper test sebelumnya. Hadir pada kesempatan tersebut.: …

Read More »