BPK

Pattiro: BPK Belum Terbuka

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melaksanakan peraturan keterbukaan informasi secara konsisten.

“Salah satunya, BPK tidak memberi akses kepada publik terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Hambalang Jilid I dan Jilid II. BPK mengecualikan informasi itu untuk diketahui masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Pattiro, Sad Dian Utomo dalam siaran persnya, Jumat (7/2).

Menurutnya, informasi LHP tersebut telah diberikan kepada Komisi IX DPR-RI pada bulan Agustus 2013 sehingga pengecualian informasi menjadi tidak sesuai.

“Berdasarkan pasal 7 ayat (5) undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), LHP yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Pattiro khawatir, jika informasi tersebut tidak dibuka kepada publik akan menjadi alat tawar-menawar politik yang akan merugikan rakyat,” katanya.

Selain itu, Sad Dian mempertanyakan BPK yang memberikan LHP kepada parlemen.

“Jika BPK menilai dan menyatakan bahwa dari hasil LHP audit Hambalang tidak untuk dikonsumsi publik tetapi mengapa LHP itu diberikan kepada DPR. Seharusnya BPK hanya melaporkan hasil audit kepada instansi yang berwenang dalam hal ini penegak hukum,” katanya.

Menurut PATTIRO, Komisi IX DPR-RI bukanlah pihak yang berwenang untuk menerima dan menguasai informasi yang memuat hasil pemeriksaan investigasi dan fraud forensic (forensik kecurangan). Pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti dari hasil laporan BPK adalah penegak hukum.

Sad Dian mengatakan Kuasa Hukum BPK berargumen penyerahan LHP kepada Komisi IX DPR RI lantaran kepentingan audit investigasi oleh Komisi IX DPR RI. Lebih lanjut, permintaan oleh parlemen itu merupakan yang pertama kalinya dari pihak luar.

“Kemudian, muncul pertanyaan apakah Komisi IX DPR RI memiliki hak untuk meminta hasil audit investigasi? Apakah Komisi IX DPR RI termasuk instansi yang berwenang sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara?” “Karena komisi IX DPR RI bukan pihak yang berwenang (penegak hukum) untuk menerima informasi yang dikecualikan oleh BPK. Maka atas perbuatan pemberian dan penerimaan informasi yang dikecualikan ini, BPK dan DPR bisa dikenakan pasal 54 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” katanya.

Pasal 54 ayat 1 UU KIP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sumber: BeritaSatu

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen − 7 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>