Home / 2014 / March

Monthly Archives: March 2014

Keterbukaan Parlemen Harus Merangsang Partisipasi

Gedung-DPR-RI-1

Jakarta (26/03) – DPR saat ini sudah memiliki aturan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun demikian, peraturan tersebut belum efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di DPR. Hal tersebut diungkap oleh peneliti keterbukaan …

Read More »

KIP Percepat Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

KIP2

Komisi Informasi Pusat menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. Melalui aturan tersebut, KIP mempersingkat waktu proses pelayanan informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi yang berkaitan dengan pemilu. “Mengingat penyelenggaraan pemilu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terjadwal dan sistematis dengan batas waktu yang ditentukan, maka diperlukan juga instrumen hukum yang …

Read More »

Sistem Kepartaian Sederhana Harus Diimbangi Keterbukaan

for_upload

Jakarta (24/04) – Efektifitas kerja parlemen dapat dicapai melalui penyederhanaan Partai Politik. Akan tetapi, hal yang perlu juga ditingkatkan adalah keterbukaan Fraksi. Sehingga konstituen bisa mengakses dan mengetahui kinerja Fraksi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ronald Rofiandri dalam diskusi “Untuk Parlemen yang Lebih Efektif” di Jakarta. Ronald yang juga Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan itu menyampaikan bahwa saat ini dalam …

Read More »

Strategi KI Jabar Mencegah Pemilu Curang

waspadai-kecurangan-pemilu-20141

Komisi Informasi (KI) Jawa Barat pasang “kuda-kuda” menghadapi Pemilu Legislatif 9 April yang tinggal sebulan lagi. Tak ingin penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan peserta Pemilu (Caleg, partai, maupun tim Capres) di jabar bertindak curang, KI Jabar mengumumkan peraturan baru KI untuk memaksimalkan akses informasi Pemilu. “Aturan yang dikeluarkan ini untuk mendorong Pemilu 2014 yang transparan, Jurdil, dan damai,” kata …

Read More »

Informasi Yang Belum Ada Di Web KPU Provinsi Jatim

Gedung-KPU-415x233

Para pemantau Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim, Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Pasuruan, Magetan, Magelang, dan aktivis dari Paralegal Surabaya, PMII, GMNI, GMKI dan Gamki, menemukan setidaknya 9 jenis informasi yang belum tersedia di website KPU Provinsi Jawa Timur. Informasi tersebut adalah: 1. Profil Anggota KPU Provinsi Jawa Timur 2. Kegiatan KPU Provinsi Jawa Timur dalam setiap tahapan 3. Laporan keuangan …

Read More »

52 Persen Masyarakat Kurang Informasi Mengenai Tahapan Pemilu

pemilu11

Coordinator of the People’s Voter Education Network (JPPR) M. Afifuddin stated, based on research, 52 percent of people still feel less of information about the step of election. Until now, people know the election process from the television, figures and close relatives. “People are not utilizing social media to search information”, said Afif at Bakoel Coffee, Cikini, Central Jakarta, on …

Read More »

KPU Dinilai Tak Kooperatif Beri Informasi Pengadaan Logistik

Gedung-KPU-415x233

Komisi Pemilhan Umum (KPU) dinilai tidak kooperatif dalam memberi informasi seputar pengadaan barang atau logistik pemilu. Akibatnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bwaslu) dan masyarakat umum susah mengawasi proses pengerjaan produksi dan distribusi logistik. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Bawaslu Daniel Zuchron. “Dalam hal pemberian informasi terkait peraturan teknis spesifikasi logistik pemilu dan jadwal pengerjaan, KPU tidak koorperatif. Mereka lambat memberi …

Read More »