Sistem Kepartaian Sederhana Harus Diimbangi Keterbukaan

for_upload

Jakarta (24/04) – Efektifitas kerja parlemen dapat dicapai melalui penyederhanaan Partai Politik. Akan tetapi, hal yang perlu juga ditingkatkan adalah keterbukaan Fraksi. Sehingga konstituen bisa mengakses dan mengetahui kinerja Fraksi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ronald Rofiandri dalam diskusi “Untuk Parlemen yang Lebih Efektif” di Jakarta. Ronald yang juga Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan itu menyampaikan bahwa saat ini dalam Draft Revisi UU MD3 yang baru ada upaya untuk menghilangkan pertanggungjawaban Fraksi terhadap konstituen. “Ini tentu kontraproduktif dengan tujuan penguatan Fraksi itu sendiri”, lanjutnya.

Di sisi yang lain, Arwani Thomafi, Anggota Pansus RUU MD3 menyampaikan bahwa keterbukaan tidak hanya untuk Fraksi, akan tetapi juga untuk DPR secara keseluruhan. “Fraksi menurut saya menduduki posisi sentral di parlemen, karena mengejawantahkan kebutuhan konstituen. Karenanya, dia harus terbuka” jelasnya.

Isu penguatan Fraksi muncul seiring dengan munculnya pembentukan sistem kepartaian sederhana di parlemen. Sistem kepartaian sederhana dimaknai dengan sedikitnya fragmentasi kepentingan di parlemen sehingga lebih cepat dalam pengambilan keputusan di DPR dan tidak bertele-tele. Namun, penguatan fraksi ini juga harus diikuti dengan akuntabilitas anggota. Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC),  menyampaikan bahwa meski fraksi kuat keterbukaan dan akuntabilitas di tingkat anggota juga harus diberikan ruang. “Supaya seimbang antara fungsi delegate dan fungsi trustee anggota DPR” pungkas Hanafi. []

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × one =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>