Home / Nasional / IBC: Faktanya Komisi Pemilihan Umum Tertutup

IBC: Faktanya Komisi Pemilihan Umum Tertutup

Sebagai lembaga publik, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbuka dalam pengelolaan anggaran, proses perencanaan, proses pengadaan logistik, sampai manajemen aset dan lain-lain. Tapi hingga saat ini harapan masyarakat Indonesia kepada lembaga penyelenggara itu tidak terjadi.

Indonesia Budget Center (IBC) akan mencoba meneliti KPU dari empat hal tersebut. Abdullah Alawi dari kebebesaninformasi.org berhasil meawancarai salah seorang peneliti IBC, Roy Salam pada FGD di Hotel Sofyan beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Focus Grup Discussian (FGD) yang digelar di sini tentang apa, Bang?

FGD ini menyusun panduan studi anggaran dan logistik Pemilu. FGD ini dilakukan untuk memberikan input atau masukan terhadap draft atau panduan yang sudah disusun yang akan difinalisasi menjadi pegangan mitra lokal atau peneliti lokal untuk melakukan studi atau riset.

Lalu saya kira dengan FGD ini juga bisa mengupdate informasi-infoemasi penting tentang perkembangan logistik dana juga dan juga bisa mendapat metode-metode baru seperti menarik tadi bagaimana membangun koordinasi tim dengan dalam sebuah penelitian. Seperti tadi membuat jurnal, menurut saya adalah hal yang juga dapatkan dalam FGD ini. Dan ini sangat memberikan masukan dalam untuk pencapaian out put dalam riset.

Objek risetnya ini apa?

Riset ini untuk melihat kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Bagaimana kita melihat KPU dalam menerapakan sebuah proses pengelolaan anggaran dan pengadaan logistik yang  transparan dan akuntabel. Kita berangkat pada satu situasai dimana KPU belum transparan dan belum terbuka terkait dengan hak masyarakat terhadap infoemasi anggaran dan pengadaan logistik di KPU.

Bisa diperjelas, ini asumsi atau fakta?

Saya kira fakta ya. Jadi, dari Pemilu ke Pemliu, di Pemilu 204 muncul namanya korupsi di KPU. Korupsi disebabkan oleh sebuah sistem yang tertutup. Semakin tertutup, semakin korup. Itu satu term yang harus kita pecahkan dan kita dorong agar KPU ini banar-benar terbuka. Kalau benar-benar terbuka akan merangsang pemilih untuk berpartisipasi. Kalau partisipasi masyarakat dalam KPU tinggi, bisa mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU juga bisa tinggi. Nah, disamping itu juga mendorong Bawaslu untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola penyelenggaraan Pemilu ini.

Indikator selama ini KPU tertutup itu apa?

Sebenarnya, pertama bisa dilihat sederhana saja. Dokumen anggaran misalnya, anggaran KPU tahun 2013 itu kan harusnya bisa dipublikasi di website.

Buktinya nggak ya?

Itu tidak terjadi. Itu indikasi awal. Lalu, informasi kontrak, itu kan harusnya tersedia juga. Tidak alasan bagi KPU untuk tidak membuka informasi itu. Kalau mengatakan bahwa datanya ada, silakan ambil. Artinya KPU, ini kan bicara kadar transparansi, kalau KPU seperti itu dipraktikan, itu kan levelnya 5 ke bawah. Tapi kalau dia sudah proaktif; proaktif itu orang tanpa harus mendatangi KPU, mereka sudah bisa akses, data bisa diperolah siapa saja dan dimana saja; itu levelnya sudah di atas 6 atau 7. Kita kan berharap sampai ke arah situ.

Lalu, terkait dengan informasi dari Pemilu ke Pemilu, Dua pemilu yang sudah kita lewati, korupsi logistik yang sukar diakses adalah dokumen kontrak. Harapannya, KPU kalau pengusaha tidak membuka, maka KPU yang membuka informasi itu. Nah, sebab apa? Sebab KPU ini kan sebenarnya, salah satu tujuan dibentuk KPU kan supaya mewarnai rezim yang dulu tertutup menjadi terbuka, menjadi peloporlah. Kita berharap KPU menjadi pelopor. KPU mendorong dana kampanye harus terbuka partai politik. Tapi anggaranmu kok tidak terbuka. Bagaimana ceritanya?! Jadi kita berharap ada praktik-praktik transparansi itu sudah dahulu dipraktikan oleh KPU sehingga ketika memaksa partaii politik untuk terbuka, itu mereka sudah memberikan contoh.

Ada indikasi kepentingan politik KPU semacam itu?

Saya kira, seharusnya begini, KPU itu kan bisa mengajak publik untuk tidak berpikir KPU ini politis, tapi KPU ini adalah lembaga independen, tidak memihak parpol mana pun, di situlah tingkat kepercayaan publik. Tapi ketika KPU membawa kerja-kerja KPU mengantar pikiran publik pada bekerja politis, maka kebenaran KPU itu wajib dipertanyakan.

Kalau mekanisme yang dilakukan IBC dengan cara apa mengawasi mereka?

Ada dua metode advokasi yang dilakukan karena memang IBC sendiri dengan mencari atau menemukan praktik-praktik penyimpangan. Lalu meilhat regulasinya dan mengapa penyiimpangan itu terjadi. Itu dilaporkan kepada kepada lembaga yang berwenang untuk menindaknya seperti ke KPK atau Bawaslu. Ada juga kita pakai, mengirimkan surat, meminta informasi anggaran mereka. Tapi itu tidak terjadi.

Tidak terjadi maksudnya tidak ditanggapi?

Tidak ditanggapi oleh KPU, ketika kita meminta infomasi anggaran. Kalau kita ke KPK saya kira ada proses tindak lanjut, hanya update-nya yang kurang. Tetapi maskud saya adalah cara kita melakukan advokasi dengan cara mencoba menemukan praktik-praktik penyimpangan yang ada di KPU, itu yang kita praktikan di 2004 dan 2009. Di 2012 lalu, kita coba melakukan uji dengan cara sederhana kita mengirim surat ke KPU untuk meminta dokumen anggaran mereka, tapi itu tidak ditanggapi, memang target kita tidak sampai menyengketakan. Kita hanya melihat respon mereka seperti apa?

Kenapa tidak sampai menyengketakan?

Karena sebenarnya kami sendiri berpikir begini, mengapa kita harus menguji informasi kalau informasi itu sudah jelas informasi publik. Kita hanya menghabiskan energi untuk menguji. Bagi kami seperti itu. Ya sudah, kita katakan saja, KPU tidak transparan. Kita ada ruang uji publlik, tapi bagi kita adalah kita akan melihat bahwa harusnya dengan kita mengirimkan surat, bahwa dengan tujuan kita meminta informasi itu, kita seharusnya kita ditanggapi KPU. Bagi kami, informasi anggaran itu adalah informasi publik yang itu disampiakan secara-serta merta dan berkala. Ketika anggaran sudah ditetapkan, maka KPU wajib menyampaikan informasi itu. Kalau dia tidak punya media, internet, dia memakai berita cetak. Jadi, ini soal kemauan. Bagi kita, memang, tidak sampai pada proses keberatan itu sendiri.

Itu sudah kesepakatan IBC?

Iya. Iya, kecuali kita sampai menguji undang-undangnya sampai tuntas. Ya memang saat ini kita masih pada, kita tidak lakukan sampai pada menyampaikan keberatan. Tapi kita coba menguji pada bersurat saja, kita melihat responnya karena susah juga semua informasi harus disengketakan. Artinya begini, harusnya kita mengajak mereka serta-merta menyampaikan informasi itu karena sudah jelas. Kecuali misalnya ada informasi lain. Maksudnya begini, ada kategori informasi baru yang itu masih debatable. Tapi ini informasi anggaran yang mana mulai dari konstitusi sampai kepada yang namanya Undang Undang, peraturan Pemerintah, bahkan peraturan KPU itu sudah jelas menyebutkan, bahwa anggaran itu, dokumen anggaran itu informasi publik, yang wajib disampaikan.

Terus sampai dimana lembaga tertentu bisa menyengketakan KPU?

Saya belum tahu persis ya apakah ada lembaga yang mensengketakan KPU sampai pada proses menerima dokumen itu.

Apa masyarakat tahu bahwa KPU tidak transparan?

Umumnya masyarakat mengetahui lewat berita yang itu yang merupakan aktivitas advokasi yang dilakukan oleh teman-teman NGO seperti IBC, ICW, IPC, ada juga maysarakat yang tahu lewat proses-proses penguatan di komunitas-komunitas, misalnya ada training tentang kepemiluan yang itu menyinggung tugas dan fungsi KPU dan bagaimana kerja-kerja KPU. Dan saya kira untuk masyarakat yang mengetahui KPU belum banyak juga bahwa KPU itu sudah membuat laporan kinerja, misalnya. Karena selama inii juga KPU juga jarang mempublikasikan sendiri bahwa mereka sudah membuat yang namanya laporan kerja mereka.

Ok, Bang, kenapa riset IBC di empat daerah, Jawa Timur, Aceh, Sulsel dan DKI Jakarta?

Empat daerah ini dipilih ada pertimbangan khusus, misalnya terkait kesiapan mitra juga. Lalu kemudian ada kakhasan juga masing-masing. Jawa timur itu memang representasi di sana jumlah pemilih begitu banyak, tentu bagaimana kita melihat kesiapan pemilu yang berjumlah demikian besar. Aceh, dengan karakteristiknya kan di sana ada partai lokal, bagaimana melihat kerja-kerjanya. Saya kira di Makassar atau Sulawesi Selatan, itu kita coba ambill sebagai representasi wilayah timur, itu juga mereka dalam manajemen itu sudah baik apa belum. Kalau di Jakarta sendiri kan karena ini pusat ya. Pendekatan-pendekatan itu mengapa wilayah ini penting untuk dijadikan wilayah studi.

Check Also

MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, KontraS mengajukan gugatan Kasasi soal putusan Komisi Keterbukaan Informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four − three =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>