Home / Daerah / Jumaidi: Kampus Tak Terbuka, itu Berarti Bebal

Jumaidi: Kampus Tak Terbuka, itu Berarti Bebal

Mahasiswa Universitas Negeri Mataram Fakultas Hukum semester VIII bernama Jumaidi meminta tiga 4 hal ke kampusnya sendiri. Yakni laporan pelaksanaan pembangunan rumah sakit tahun 2010-2012, laporan pengelolaan SPP 3 tahun terakhir, laporan pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kampus (JPKMK), dan pengelolaan denda 10 % SPP mahasiswa yang telat bayar selama 3 tahun terakhir.

Laporan yang sejatinya dibuka tanpa diminta tersebut ternyata sulit didapatkan. Bahkan pria kelahiran Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tersebut sempat diteror. Bagaimana peristiwa tersebut sampai ke Komisi Informasi, pengadilan, dan pada akhirnya dimenangkan? Berikut wawancara Abdullah Alawi dari kebebasaninformasi.org dengan Jumaidi, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Kenapa Anda meminta hal itu?

Dalam poin permohonan yang saya ajukan, ada empat poin. Kemudian, saya meminta informasi-informasi tersebut karena hal tersebutlah yang paling dekat dengan mahasiswa. Informasi-informasi tersebut  memang seharusnya dipublikasikan tapi nyatanya tidak satupun informasi yang ditahu atau dilihat oleh mahasiswa to.

Sederhananya, uang-uang yang kami keluarkan yaitu SPP ataupun pembayaran-pembayaran lainnya, pengelolaannya seperti apa, uang kami dikemanakan dan dipakai untuk apa?
Kan itu perlu kita lihat, makanya perlu saya rasa kiranya untuk melihat informasi-informasi tersebut.

Kami juga melihat, dalam beberapa hal poin permohonan itu, ada beberapa hal yang menarik saya untuk meminta informasi tersebut. Terutama dalam pengelolaan SPP yang tidak pernah transparan, kemudian denda 10 % telat bayar SPP, regulasinya darimana dan uang itu diarahkan kemana, kan itu perlu kita lihat. Begitu juga dengan JPKMK, uang pelayanan kesehatan yang tidak memadai dengan alat-alat kesehatan yang disediakan oleh Unram, bahkan obat-obat yang ada di Klinik pun obat-obat yang sudah daluarsa. Lalu uang yang ami bayar dikemanakan?

Saya rasa, dalam hal keterbukaan informasi ini merupakan kebutuhan semua mahasiswa, terlihat dengan beberapa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, salah satu poin tuntutan aksinya adalah soal keterbukaan informasi.

Untuk apa informasi itu?

Dalam hal ini, kami mengharapkan suatu keterbukaan informasi di kampus. Jadi tujuan kami meminta adalah untuk mendorong terciptanya suatu perguruan tinggi yang transparan. Dengan melakukan uji akses seperti ini, adalah cara yang tepat untuk melihat komitmen perguruan tinggi dalam menaati aturan. Kalau ditanya informasi itu untuk apa? Kami ingin melihat pengelolaan uang yang kami bayar itu seperti apa dan kemana.

Apa dasar Anda sehingga berani meminta hal itu? UU Keterbukaan Informasi-kah?

Ya, semua itu kan berlandaskan pada hukum. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP itu kan menegaskan pada setiap badan publik untuk bersifat terbuka, termasuk perguruan tinggi ini.
Jadi, jika ada badan publik yang masih belum mau terbuka, itu artinya berarti bebel terhadap hukum, tidak taat pada aturan

Bisa ceritakan kronologi mulai dari permintaan informasi itu sampai dimenangkan Komisi Informasi?

Pada tanggal 7 desember 2013, saya mengajukan surat permohonan dengan ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unram. Namun saat itu, surat yang saya ajukan tersebut ditolak mentah-mentah oleh petugas Tata Usaha (urusan surat keluar masuk) karena katanya di Unram tidak ada pejabat semacam itu.

Karena surat saya ditolak, kemudian saya ajukan lagi surat permohonan dengan tujuan kepada Humas Unram (tanggal 13 desember 2013), tapi disitupun surat saya ditollak. Alasannya, humas tidak berani berbicara urusan-urusan seperti itu, menurutnya yang punya kewenangan adalah Rektor. Jadi humas tidak akan berani mengeluarkan suatu informasi kalau tidak ada rekomendasi dari Rektor. Saya berpikirnya bahwa kewenangan tunggal ada di Rektor.

Sehari setelah itu, tanggal 14 desember, saya kemudian mengajukan surat permohonan informasi yang ditujukan kepada Rektor.  Mungkin capek dia lihat saya-saya terus oleh petugas di Tata Usaha tersebut, baru kemudian surat saya diterima.

Setelah itu, saya tunggu sampai 10 hari kerja (sesuai dengan standar permohonan informasi dalam UU). Setelah sepuluh hari, tidak ada tanggapan dari Unram, kemudian saya mengajukan kembali surat keberatan kepada Rektor Unram pada tanggal 3 januari 2014.

Setelah surat keberatan itu saya ajukan, kemudian saya tunggu sampai 30 hari kerja. Dalam rentang waktu 30 hari kerja itu, pihak Unram tidak ada tanggapan atau pemberitahuan sedikit pun.

Setelah genap 30 hari Unram tidak menanggapi, baru saya ajukan lagi surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tanggal 11 Februari.

Pada tahap mediasi, yaitu dua kali (dalam rentan waktu 14 hari kerja) kami (saya dan pihak Unram) tidak menemukan titik temu. Karena alasannya masih mengkaji soal poin-poin informasi yang saya minta itu. Selain itu juga alasannya adalah pada poin poin surat permohonan yang saya ajukan itu, Unram mempertanyakan soal kata tiga tahun terakhir, padahal sebetulnya pada dua kali mediasi hal itu sudah jelas.

Sampai sidang pemeriksaan dan pembuktian pokok perkara, pihak Unram belum bisa memberikan alasan yang jelas mengenai alasannya tidak mau memberikan informasi itu. Sehingga Ketua Majelis KI, pada hari Senin tanggal 5 mei 2014 memutuskan bahwa mengabulkan semua poin permohonan kecuali poin satu. Pada poin satu itu, Unram harus memberikan laporan pelaksanaan pembangunan rumah sakit pendidikan tahun 2010 dan 2011, karena untuk tahun 2012 tidak ada anggaran dari pusat maupun Pemda. Kemudian untuk tahun 2013 laporan yang di audit belum ada.

Apa Anda merasa diteror karena melakukan hal itu? Baik fisik maupun psikis?

Memang dalam perjalanan peroses penyelesaian sengketa informasi itu, saya mendapatkan sedikit tekanan. Bahkan sempat saya mendengarkan isu kalau saya mau dikeluarkan dari kampus, tapi saya sama sekali tidak merasa takut, karena secara akademis saya rasa tidak ada alasan untuk memecat saya.

Lalu kemudian, kalau misalnya dia mengeluarkan saya dari Unram dengan alasan karena saya hanya sekedar meminta informasi, itu saya rasa ndak masuk akal.

Selain itu juga, secara institusi, Dekan sering panggil saya ke ruangannya dan suruh saya untuk menghentikan sengketa itu, bahkan Dekan suruh saya cabut surat permohonan penyelesaian sengketa itu.

Tapi bagi saya, hanya setan yang menghamba pada keburukan/kejahatan. Selama saya masih berada dalam kebenaran, saya tidak akan mundur. Saya akan terus perjuangkan, apalagi ini demi kepentingan publik. Karena informasi ini bukan hanya saya yang butuh tapi mahasiswa secara keseluruhan.

Akhirnya, Anda dimenangkan Komisi Informasi. Berdasar pengalaman, efektifkah UU itu?

Kalau ditanyakan soal efektif, saya rasa UU itu sangat efektif karena lahirnya UU tersebut adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia.

Apa pesan Anda bagi teman-teman mahasiswa lain yang kemungkinan kampusnya tertutup dalam informasi yang seharusnya terbuka tanpa diminta?

Sama seperti yang saya katakana sama kawan-kawan mahasiswa Unram lainnya, perguruan tinggi ini adalah badan publik yang harus transparan baik dalam anggaran maupun pengelolaan lainnya. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan mahasiswa mari kita sama-sama dorong perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi yang terbuka/transparan.  Kita dorong perguruan tinggi ini untuk membuat Pejabat Pengelola Informasi (PPID), karena itu adalah amanah Undang-undang. Teruslah berjuang demi kebenaran dan untuk kepentingan bersama.

Check Also

The Difficulties in Seeing Migrant Workers Information in Cirebon

26 November 2013 Dissemination of Public Information Openness Law (UU KIP) is several regions seems …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 4 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>