Home / Wawancara / Visi “Keterbukaan Informasi” Calon Presiden

Visi “Keterbukaan Informasi” Calon Presiden

Berikut wawancara tim redaksi kebebasaninformasi.org dengan Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio seputar kandidat Calon Presiden yang memiliki visi terhadap keterbukaan informasi publik.

Adakah capres yang memiliki  visi dan misi mendukung Keterbukaan Informasi Publik?

Jika acuan kita adalah visi misi resmi yang disampaikan ke KPU, maka Jokowi – JK dalam visi misinya sudah tegas menyampaikan pentingnya menjalankan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 (dalam visi misi terdapat salah tulis yaitu : UU No. 12 Tahun 2008) yang termuat dalam “membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik”, bahkan dalam poin – poin di bawahnya juga dijelaskan bagaimana bentuk membangun keterbukaan informasi public tersebut. Sementara, dalam visi misi Prabowo Hatta memang kurang tampak jelas dukungan terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

Ada jaminan bahwa visi misi itu dilaksanakan?

Memang visi-misi saja tak cukup. Kita juga perlu rekam jejak mereka sebelumnya. Jika ditanya, apakah ada jaminan visi-misi dilaksanakan? Publiklah yang harus mendorong mereka agar ingat dan serius pada janji untuk mengimplementasikan UU KIP. Prasyaratnya, Pemimpin yang terpilih, punya sifat yang merakyat, mau mendengarkan suara rakyat, dan tegas terhadap badan publik itu sendiri.

Agenda Presiden mendatang untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi ?

Pertama, Presiden hanya dapat mendorong KIP secara serius ke pemerintahan di tingkat provinsi/kabuoaten/kota, jika dia sendiri memiliki integritas untuk itu. Caranya, dengan menjadi contoh atas implementasi UU KIP itu sendiri. Karena itu, tugas pertama Presiden, seharusnya mengimplementasikan KIP pada institusi kepresidenan dan seluruh kementeriannya.

Bagaimana peran IPC dalam mendorong keterbukaan informasi?

Sejak diberlakukan pada 2010, IPC terlibat mengkampanyekan hak atas informasi dan pentingnya UU KIP sebagai jembatan memperoleh hak-hak lainnya.

Hingga kini, IPC terus terlibat mendorong keterbukaan informasi pada penyelenggara pemilu dan menginisiasi masyarakat untuk menggunakan haknya dalam mengakses informasi pemilu.

Selain itu, IPC mengelola website kebebasaninformasi.org dan akun twitter @foiindonesia, yang diamanahkan oleh Koalisi FoINI, dimana hal – hal tersebut dapat dimuat dalam website yang pengunjungnya dari waktu ke waktu terus meningkat.

Check Also

komisi informasi

Ketidakmandirian Komisi Informasi dan Dampaknya

Soal kemandirian Komisi Informasi menjadi kendala yang significan karena hal itu lembaga tersebut menjadi tidak …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 + seven =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>