Home / Opini / Presiden Baru dan Tantangan Keterbukaan Informasi

Presiden Baru dan Tantangan Keterbukaan Informasi

Oleh: Muhammad Mukhlisin

Pemilu presiden akan digelar 9 Juli mendatang, pesta demokrasi 5 tahunan ini selalu menarik untuk diperbincangkan. Melalui gegap gempita pemilu presiden inilah corak kepemimpinan pemerintah 5 tahun mendatang akan ditentukan. Pemilu, secara umum, juga momentum dalam menentukan siapa saja orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Pesta demokrasi, yang pada 2014 menghabiskan anggaran 24 triliun Rupiah ini, diharapkan akan terpilih pemimpin yang jujur, adil, dan pro terhadap kepentingan rakyat. Selain itu, Presiden terpilih ke depan diharapkan menjadi pioner dalam menerapkan keterbukaan informasi sesuai dengan jaminan hukum yang telah disepakati bersama yakni UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia saat ini telah bergerak dari keberadaan jaminan hukum ke arah implementasi. UU KIP yang telah disahkan tanggal 30 April 2010, mengamanatkan agar dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkan, UU tersebut harus efektif berlaku. Hal ini merupakan tantangan bagi setiap badan publik untuk memenuhi mandat Undang-Undang. Sayangnya hingga kini tidak semua badan publik siap mengimplementasikan UU KIP tersebut.

Persoalannya tidak selesai pada jaminan hukum, tapi bagaimana mengimplementasikannya dalam sebuah sistem pemerintahan dengan standar pelayanan yang jelas dan efisien. Untuk menuju ke sana, dibutuhkan prasyarat-prasyarat agar hukum dapat berlaku secara efektif mendukung keterbukaan informasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbukaan informasi ke depan adalah sebagai berikut: pertama, kepemimpinan (leadership). Faktor kepemimpinan memegang peran penting untuk mengubah paradigma usang ketertutupan penyelenggaraan negara di masa lalu. Pemimpin yang bijak seharusnya mendorong keterbukaan sebagai wujud pertanggungjawabannya. Informasi yang sebelumnya hanya menjadi domain segelintir pemegang kekuasaan telah saatnya dibuka kepada publik secara proporsional.

Kedua, selain faktor kepemimpinan, diperlukan dukungan struktur kelembagaan maupun sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan keterbukaan. Komitmen penataan kelembagaan badan publik menjadi penting agar keterbukaan informasi terinternalisasi dan terealisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Perubahan kultur birokrasi dan masyarakat juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting. Diperlukan kultur birokrasi yang lebih terbuka, khususnya yang menyangkut kepentingan publik.

Ketiga, diperlukan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi yang sejatinya melekat dalam diri mereka sejak lahir (hak asasi manusia) dan sebagai konsekuensinya, adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut.

Selain tiga faktor tersebut, pemaknaan substansi UU KIP yang selaras dengan tujuan pembentukannya, yakni menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi perlu dipahami secara komprehensif oleh para pejabat publik, politisi, dan presiden mendatang. Dengan demikian, maka akan tercipta budaya hukum yang baik di tingkat masyarakat maupun elemen-elemen lainnya yang terikat dengan implementasi UU KIP.

Tantangan Presiden ke Depan

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 melaporkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa: pemerintah daerah pada umumnya masih belum memahami secara benar tujuan dan proses implementasinya hal ini dibuktikan dengan belum adanya pemerintah daerah yang membentuk PPID. Hasil penelitian juga menemukan komitmen pemerintah daerah sebenarnya sangat besar untuk bisa melaksanakan undang-undang ini, namun karena petunjuk teknis dari propinsi maupun pusat belum ada mereka umumnya bersikap pasif menunggu instruksi dari atas. Sosialisasi dan bimbingan teknis untuk melaksanakan (implementasi) Undang- undang KIP masih sangat kurang dilakukan baik dari pusat maupun dari daerah sendiri. Mekanisme pelayanan informasi publik masih memakai mekanisme yang lama, belum mengacu ketentuan pada UU KIP. Pemerintah Daerah belum menyediakan anggaran khusus untuk implementasi Undang-undang KIP.

Ke depan, presiden terpilih dan segenap jajarannya mempunyai tugas berat untuk memperkuat basis keterbukaan informasi. Di antara tantangan tersebut adalah sebagai berikut: pertama, memperkuat komitmen pelaksanaan UU KIP di setiap pemerintah daerah. Karena muncul rasa was-was dari para pejabat publik bila UU KIP diberlakukan. Muncul ketakutan adanya sanksi pidana dan denda bagi pejabat publik yang melakukan pelanggaran terhadap UU KIP.

Kedua, memperkuat SDM dan infrastruktur untuk memperkokoh pengelolaan informasi publik. Sumber daya manusia merupakan kunci dari kesuksesan implementasi UU KIP ke depan. Untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat perlu tenaga-tenaga terdidik yang mampu mengklasifikasikan jenis informasi yang dibutuhkan. Selain juga kemampuan-kemampuan teknis lain semisal tenaga fungsional pranata humas, pranata komputer, fungsional kearsipan, pustakawan dll.

Selain itu, perlu peningkatan infrastruktur supaya pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat dengan mudah diakses oleh semua masyarakat menjadi tidak dapat dihindarkan. Ke depan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjalin koordinasi dan komitmen bersama untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ketiga, meningkatkan sosialisasi sadar informasi kepada masyarakat dan pejabat publik. Kebanyakan pemerintah daerah kabupaten atau kota masih minim mengetahui substansi UU KIP, kebanyakan mereka hanya mengirim utusannya untuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pusat. Oleh sebab itu, pemerintah ke depan harus meningkatkan sosialisasi substansi dan mekanisme keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai hak untuk mengakses informasi publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, memperkuat kerja sama lintas sektoral. Hal tersebut diperlukan untuk membangun kesadaran keterbukaan informasi di tingkat lembaga publik dan membudayakan keterbukaan informasi di tengah masyarakat. Tugas berat keterbukaan informasi tidak serta merta menjadi tanggung jawab Komisi Informasi. Namun keterbukaan informasi adalah sarana untuk menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel yang harus dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya pihak swasta, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi ikut serta berkontribusi membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kelima, menambah alokasi anggaran untuk implementasi UU KIP. Semenjak UU KIP aktif diberlakukan pada 2010 silam, tidak banyak pemerintah daerah yang sudah siap mengimplementasikannya. Sebagian besar pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten belum menyiapkan anggaran untuk implementasi UU KIP. Oleh sebab itu, ke depan hal ini akan menjadi tugas berat pemerintah. Karena sesuatu yang berkaitan anggaran adalah sesuatu yang rumit.

Sebagai warga negara, kita berhak berharap presiden ke depan mempunyai komitmen yang kuat terhadap implementasi UU KIP. Menciptakan iklim keterbukaan informasi yang santun, guna mendukung pemerintahan yang transparan, jujur, bersih, dan anti korupsi.

*Penulis adalah pemimpin redaksi kebebasaninformasi.org

Check Also

Toby Mendel kecil

Hari Hak Untuk Tahu

28 September adalah peringatan hari hak untuk tahu sedunia, hari untuk merayakan hak warga negara …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seven + two =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>