Jakarta,-Indonesia Budget Center (IBC) menilai penyelenggaraan pemilihan umum di Sulawesi Selatan cenderung boros. Dalam penelitian IBC, ditemukan kegiatan pemilu yang dianggarkan berlebihan.
Penilaian IBC tersebut, sebagaimana disiarkan surat kabar Fajar, Sabtu, 28 Juni, setelah dilakukan penelitian selama empat bulan di daerah tersebut. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumen pendukung.
Peneliti IBC Roy Salam menyebutkan, tahun ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel menerima anggaran yang cukup besar. KPU dari sebelumnya menerima Rp 23 miliar menjadi Rp 441 miliar, sementara Bawaslu Rp 117 miliar.
Dengan anggaran semacam itu, menurut Roy, penyelenggara Pemilu terkesan pemborosan. Roy menyebutkan anggaran pendidikan pemilih Pemilu saja mencapai 1,4 miliar. Jumlah tersebut dinilai sangat banyak, sementara peran pendidikan pemilih tidak terlepas dari peran partai politik.
“Ini terlalu banyak. Kegiatannya juga tidak jelas terlihat,” katanya dalam Forum Group Discusion (FGD) yang digelar Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib) di Swiss Belinn, Makassar, Jumat (27/6).
Peneliti IBC lain Affan Nasir memperkuat pendapat Roy. Menurut Affan, anggaran lain yang diduga berlebihan diantaranya pengelolaan website. Padahal website KPU Sulsel terkesan tidak terurus, sementara anggaran per tahunnya berjumlah Rp 37 juta.
“Sudah dua bulan saya lihat website resmi KPU Sulsel tidak berubah-ubah datanya. Begitu juga dengan website Bawaslu,” kata Affan.