Home / 2014 / August

Monthly Archives: August 2014

Dua Saran Supaya Komisi Informasi Mandiri

IMG_7870

Jakarta,- Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Dian Puji N. Simatupang menyarankan dua hal supaya Komisi Informasi ke depan menjadi lembaga yang mandiri. Ia menyampaikan hal itu pada Diskusi Ahli tentang Perencanaan Anggaran Negara yang diselenggarakan Indonesia Parliamentary Center di Hotel Harris, Jakarta, Jumat (29/8). Pertama, Dia Puji menyarankan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk …

Read More »

Ahli Administrasi Negara: UU Kemandirian Komisi Informasi Paradoks

IMG_7907

Jakarta,-Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Dian Puji N. Simatupang mengatakan status Komisi Informasi di dalam Undang-Undang sangat paradoks. Di satu satu sisi dia dinyatakan sebagai lembaga yang mandiri secara tugas, tapi di sisi lain, secara anggaran masih menginduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Sebaiknya Komisi Informasi punya  anggaran sendiri di dalam APBN,” kata Dian …

Read More »

Komisi Informasi Kalsel Dilantik

kalsel

Banjarmasin,-Gubernur Kalimanatan Selatan (Kalsel), Rudy Ariffin melantik anggota Komisi Informasi Provinsi Kalsel periode 2014-2015 di Graha Abdi Persada Pemprov Kalsel, Rabu (27/8/2014). Hadir pejabat eselon dua di lingkungan provinsi itu. Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalsel yang dilantik adalah, Samsul Rani, Tamliha Harun, M Riduansyah, Najmi Akbaran M Taher Supiani. Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalsel yang baru dilantik, M Riduansyah bersyukur …

Read More »

Belum Bentuk Komisi Informasi, Kepala Daerah Abaikan Undang-Undang

kepala daerah

Jakarta,- Anggota Komisi Informasi Pusat Yhanu Setiawan mengatakan, hingga saat ini belum semua daerah setingkat provinsi membentuk Komisi Informasi. Apalagi setingkat kabupaten atau kota. “Belum, belum semuanya, yang terkahir, saya hafal, di Sumatera Barat ya. Tapi lebih kurang 26 ya. Saya tidak hafal karena saya bagian di sengketa informasi,” di Hotel Harris ketika ditemui selepas diskusi bertajuk “Ahli HTN: Mencari …

Read More »

KI Pusat: Tak Punya PPID, KPU Capek Sendiri

1662014_KPU_Akan_Somasi_Asatu_New

Jakarta,- Komisi Pemilihan Umum baik pusat maupun daerah sampai saat ini belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal Undang-Undang sudah mengamanatkan untuk membentuknya. Anggota Komisi Informasi Pusat, Yhanu Setiawan, mengetahui hal itu. Ia juga pernah mendengar KPU berjanji akan segera membentuk PPID, “Yang penting adalah sebetulnya, bukan ada atau tidak adanya PPID, tetapi apakah KPU telah melayani kebutuhan …

Read More »

MK Nilai Membuka Kotak Suara Dilakukan KPU Bukan Pelanggaran

Selfie-dilarang-dibilik-suara-480x320

Jakarta,-Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan tim Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa. Keputusan dikeluarkan pada sidang MK yang berlangsung pada Kamis (21/8) di Jakarta. Salah satu keputusan MK yang menolak gugatan tim Prabowo terkait Komisi Pemilihan Umum yang membuka kotak suara. Pada materi gugatan kedua disebutkan, pelaksanaan pemilu dinilai cacat hukum karena tidak sesuai …

Read More »

Gubernur Sumut Bahas Keterbukaan Informasi dengan Puluhan NGO dari 12 Provinsi

gubsu

Medan, Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menerima audiensi 29 (duapuluh sembilan) lembaga dari 12 (duabelas) provinsi di Indonesia, di kediamannya Jalan Sudirman Medan, Rabu (20/8/2014) malam kemarin. Pada pertemuan itu, lembaga yang tergabung dalam Open Government Indonesia (OGI) mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bermitra menerapkan keterbukaan informasi publik. Gubernur Sumut dengan tekun menyimak dan berdiskusi …

Read More »

ICW Usul Penjarakan 100 Koruptor dalam Program 100 Hari Kerja Presiden

icw

Jakarta,- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk mendorong langkah-langkah pemberian efek jera terhadap koruptor. Salah satunya dengan meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera memasukkan ke penjara terhadap 100 koruptor yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang melarikan diri. “100 hari ada 100 koruptor yang ditangkap, ini suatu yang masuk akal,” ujar Koordinator Divisi Hukum …

Read More »

Temuan Uji Akses Pemilu 2014

IMG_7496

Tangerang, Temuan umum  uji akses pada penyelenggaraan pemilu 2014 dikemukakan peneliti Indonesia Parliamentary Center, Erik Kurniawan. Ia menyampaikan kondisi keterbukaan informasi di Pemilu 2014 pada Workshop Menggali Pembelajaran Hasil Uji Akses di Serpong, 14-16 Agustus 2014 di Hotel Ara Gading, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Erik merinci beberapa persoalan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Daerah hasil penelitian di Sulawesi …

Read More »

Komisi Informasi Kalbar Ditetapkan

Komisi-Informasi-Publik11

Jakarta,-Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2014. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Pengumuman DPRD No. 162/139/DPRD-D Tanggal 21 Agustus 2014. Kebebasaninformasi.org menerima berita tersebut melalui surat elektronik Dessy Eko Prayitno dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada Jumat 22 Agustus 2014. Berikut nama-nama anggota Komisi Informasi Kalimantan Barat 1. Abdullah, S.Pd; 2. Hawad Sriyanto, S.H.; 3. …

Read More »

Tafsir dan Logika Hukum Hubungan KI Pusat dan Provinsi

komisi informasi

Jakarta,- Hubungan antara Komisi Informasi (KI) Pusat dan KI Provinsi tidak diatur UU KIP sebagai lembaga yang hirarkis. Tapi menurut Komisioner KI Pusat Yhanu Setiawan keduanya memiliki hubungan seperti itu. Menurut Yhanu, secara tekstual memang tidak ada relasi struktural bahwa Komisi Informasi Pusat lebih tinggi dari komisi-komisi informasi provinsi. Tapi harus dipahami Indonesia merupakan negara kesatuan. “Dalam negara kesatuan itu …

Read More »

KI Pusat: Komisi Informasi Butuh Kemandirian Administrasi dan SDM

IMG_7796

Jakarta,- Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setiawan mengatakan salah satu tugas Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi. Tugas seperti itu membutuhkan kemandirian administrasi untuk pembiayaan serta sumber daya manusia. “Kita tidak bisa memilih orang-orang kapabilitasnya, kapasitasnya sesuai dengan penyelesaian sengketa,” katanya kepada kebebesaninformasi.org ketika ditemui selepas diskusi bertajuk “Ahli HTN: Mencari Model Ideal Kelembagaan Komisi Informasi” yang difasilitasi Indonesian Parliamentary …

Read More »