Home / 2014 / September

Monthly Archives: September 2014

BPS Siap Lengkapi Data dan Perbaiki Layanan

BPS

Jakarta,-Berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pusat Statistik terus melakukan upaya untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada. Salah satu caranya membuka informasi data seluas-luasnya melalui website. “Menurut saya mungkin belum seratus persen, tapi kita terus melengkapi informasi di sana,” ungkap Kepala BPS Dr. Suryamin ketika ditemui kebebasaninformasi.org selepas diskusi Open Indonesia Forum (OIF) …

Read More »

Lembaga Mandiri Ditunjukkan dengan Anggaran Mandiri

IMG_7870

Komisi Informasi (KI) terus didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal. Selama ini lembaga tersebut, terutama dalam anggaran, masih menginduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Alhasil, lembaga tersebut mendapat banyak hambatan. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan Komisi Informasi yang tidak mandiri dari sisi anggaran, kebebasaninformasi.org mewawancarai Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia …

Read More »

JPIP-USAID Apresiasi KI Pusat dengan Penghargaan Akuntabilitas

akuntabilitas

Jakarta,-The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) berkerja sama dengan USAID Amerika Serikat memberikan penghargaan Akuntabilitas kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan berupa trofi diberikan Direktur Eksekutif JPIP A Rohman Budijanto kepada Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (9/9). Menurut Rhido Jusmad dari JPIP, pada dasarnya penghargaan yang diberikan JPIP-USAID ke KIP bukan didasarkan suatu kriteria, …

Read More »

BPS Rencanakan Buka Data September ini

BPS PATTIRO

Jakarta,-Badan Pusat Statistik (BPS) brencana meluncurkan data termasuk mikrodata milik mereka pada 25 September mendatang. Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Dudy Sulaiman, di Gedung Perfilman Umar Ismail, Jakarta pada tanggal 5 September lalu saat peluncuran portal open data oleh UKP4 dan Bank Dunia. Peneliti di PATTIRO, Nanda Sihombing yang hadir pada kesempatan itu menyayangkan perwakilan …

Read More »

Pemilukada Melalui DPRD Tutup Ruang Transparansi

pemilukada

Jakarta,- Pemilihan kepala daerah sedang hangat diperbincangkan orang di media massa dan gosip di media sosial seperti Twitter dan Facebook. Para wakil rakyat sedang menggulirkan Rancangan Undang-Undang untuk mengembalikan pemilukada langsung ke pemilukada melalui DPRD menuia pro dan kontra. Peneliti dari Indonesia Prliamentary Center (IPC) Erik Kurniawan berpendapat, dalam konteks Indonesia lebih cocok menggunakan sistem pemilihan umum kepala daerah atau …

Read More »

Konsolidasi Komisi Informasi Menuju Masyarakat Informasi

rakornas 2

Mataram,-Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Komisi Informasi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia 2014. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 12 September 2014 hingga Minggu, 14 September 2014 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rakornas ini dibuka oleh Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Armida Alisyahbana, MA bersama dengan  Gubernur NTB Dr. …

Read More »

Transparency International Luncurkan Kajian Komparatif UU Rahasia Negara

ti

Jakarta,-Transparency International (TI) meluncurkan kajian komparatif Undang-Undang (UU) rahasia negara yang dilakukan di 15 negara dan Uni Eropa. UU tersebut merupakan aturan yang menyeimbangkan antara keterbukaan informasi dengan keamanan nasional. “UU rahasia negara harus sejalan dengan UU keterbukaan Informasi. Mekanismenya harus saling bersinergi,” kata peneliti TI, Adam Foldes, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014). Menurut Adam, keterbukaan …

Read More »

Komisioner KI Pusat Ajak FOINI Uji Materi UU KIP Pasal 29

john fresly

Jakarta,- Salah seorang komisioner Komisi Informasi Pusat John Fresly mengindentifikasi beberapa isu kunci yang menghambat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut dia, salah satu penghambatnya adalah rumusan pasal 29 UU KIP yang mengatur mengenai sekretariat Komisi Informasi sebagai pendukung utama berjalannya kelembagaan Komisi Informasi. “Rumusan klausula pasal 29 UU KIP tersebut dalam prakteknya sangat mengangggu dan menghambat kinerja …

Read More »

KIP Riau Simpulkan Kwitansi Besifat Rahasia dan Bukan Dokumen Publik

yudin

Terkait tuntutan sebuah lembaga swadaya masyarakat terkait kuitansi dan akta notaris, KPI tegaskan itu wajib rahasia. Pekanbaru,-Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau menyatakan bahwa Kwitansi dan Akte Notaris bukanlah informasi publik, tapi dikategorikan sebagai informasi yang dirahasiakan. Hal itu telah menjawab pertanyaan publik, lembaga pemerintahan dan badan hukum yang menggunakan anggaran Negara. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Publik …

Read More »