rakornas 2

Konsolidasi Komisi Informasi Menuju Masyarakat Informasi

Mataram,-Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Komisi Informasi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia 2014. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 12 September 2014 hingga Minggu, 14 September 2014 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Rakornas ini dibuka oleh Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Armida Alisyahbana, MA bersama dengan  Gubernur NTB Dr. K.H. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA. Sesi kemudian dilanjutkan dg seminar publik bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH dan Ketua KPK Dr. Abraham Samad, SH. MH.  KPK dan MK mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan Indonesia baru yang demokratis melalui pemenuhan hak atas informasi.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS Dr. Raden Siliwanti MPIA. Ia menyatakan bahwa mewujudkan keterbukaan informasi publik bukan hanya mandat undang-undang tetapi untuk membangun demokrasi Indonesia. BAPPENAS berharap pembentukan PPID yang baru mencapai sekitar 40 % harus terus ditingkatkan karena badan publik wajib memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sehingga indeks demokrasi Indonesia dapat segera terkoreksi dan menuju tahap konsolidasi demokrasi.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Freddy H. Tulung melihat juga bahwa UU
Keterbukaan Informasi Publik sudah baik, namun Indonesia perlu menjadikan keterbukaan informasi sebagai way of life sehingga dapat terwujud masyarakat informasi.

Hari kedua, rakornas dilanjutkan dengan sesi pertanggungjawaban Komisi Informasi propinsi dan kabupaten/kota mengenai perkembangan keterbukaan informasi di wilayah masing-masing.

Dalam pertanggungjawaban tersebut, tergambar sebagian besar daerah mengalami keterbatasan dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak atas informasi. Beberapa wilayah bahkan belum memiliki sekretaris dan struktur pendukung lainnya. Di satu sisi, hal ini menjadi kendala bagi Komisi Informasi menjalankan tugas dan fungsi. Namun demikian, ada pula wilayah yang didukung oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak atas informasi (Desiana Samosir)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × three =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>