pemilukada

Pemilukada Melalui DPRD Tutup Ruang Transparansi

Jakarta,- Pemilihan kepala daerah sedang hangat diperbincangkan orang di media massa dan gosip di media sosial seperti Twitter dan Facebook. Para wakil rakyat sedang menggulirkan Rancangan Undang-Undang untuk mengembalikan pemilukada langsung ke pemilukada melalui DPRD menuia pro dan kontra.

Peneliti dari Indonesia Prliamentary Center (IPC) Erik Kurniawan berpendapat, dalam konteks Indonesia lebih cocok menggunakan sistem pemilihan umum kepala daerah atau Pemilukada langsung. “Yang pertama pemilu seperti sudah dipraktikan di Indonesia sejak 2005. Itu harus dipertahankan sebagai bentuk menjaga kedaulatan rakyat,” katanya kepada kebebasaninformasi, Kamis (11/9).

Kemudian, kata dia, harus dibaca pada UUD pasal 18 kepala daerah itu dipilih secara demokratis, tapi secara historis perubahan UUD di pasal 18 itu lebih dulu ketimbang pasal 6 a tentang Pilpres. “Nah, apa yang dikehendaki dalam pemilukada itu sama dengan pilpres, dalam artian pilihan langsung,” katanya.

Ia menambahkan, kita sepakat pemilihan lewat DPRD juga disebut demokratis, tapi kalau dibandingkan dengan pemilihan langsung, jelas lebih demokratis pemilihan langsung oleh rakyat karena daulat rakyat itu lebih diutamakan ketimbang daulat wakil-wakilnya di DPRD.

Ditanya kulitas pemimpin hasil pemilukada langsung dan melalui DPRD, Erik menjawab dengan contoh. “Produk-produk pemilukada langsung seperti Jokowi, itu kan jadi semacam jenjang kepemimpinan nasional, diuji dulu, dikehendaki nggak dia oleh rakyat untuk memimpin lokal. Nah setelah dia berhasil, dia naik ke tingkat nasional,” jelasnya.

Erik menambahkan, di pemilu tahun 2019, kalau pemilukada langsung bisa dipertahankan, produksi kepemimpinan lokal itu akan lebih dinamis dibanding pemilukada DPRD.

Karena, lanjut Erik, pemilukada lewat DPRD itu jelas menutup ruang-ruang bagi calon yang punya kapasitas, integritas, tapi tak punya kekuatan politik yang kuat, tidak punya duit yang banyak. “Tapi beda dengan pemilukada langsung, dia punya kesempatan untuk berkompetisi. Nah, kalau ini ditiadakan, 2019 estafet kepemimpinan  bakalan putus,” terangnya.

Ia kembali memperkuat pernyataannya dengan contoh. Kata dia, wali kota Surabaya, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Banyuwangi, Bupati Bontaeng  dan beberapa kepala daerah yang lain pada tahun 2019 sangat berpotensi untuk mengisi kepemimpinan nasional. “Bayangkan kalau seandainya ke depan, pemilukada langsung ditiadakan, habis sudah mereka.”

Berbeda dengan pemilu hasil DPRD, menurut Erik, pengalaman kita sebelum tahun 1999, tidak punya figur alternatif, “itu lagi, itu lagi,” katanya.

Ia menyebutkan, pemilukada lewat DPRD itu akan menutup ruang transparansi. “Kan kalau melalui pemilukada langsung kalau orang money politik, banyak alat dan regulasi untuk membuka ruang transparansi, dana kampanye harus ada laporananya, audit, kalau money politic sangat mudah diidentifikasi,” jelasnya.

Berbeda dengan kalau melalui DPRD 50 anggota untuk kabupaten kota, atau 100 orang untuk provinsi, ruang transparansi tertutup sama sekali. (AA)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 2 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>