Home / 2014 / October

Monthly Archives: October 2014

Presiden Jokowi Diminta Dorong Menterinya Transparan Dalam Anggaran

joko-widodo-jokowi-membacakan-pidato-pertamanya-sebagai-presiden-ri-_141020105639-620

Jakarta, - Langkah Presiden Joko widodo atau akrab disapa Jokowi meminta masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta PPATK terkait pembentukan susunan kabinetnya dinilai tepat. Namun seharusnya tidak berhenti di situ saja. Ada baiknya jika nantinya dibarengi dengan upaya Jokowi mengawasi ketat penggunaan anggaran di kementerian. “Itu praktik positif dengan meminta masukan KPK dan PPATK dalam melakukan seleksi,” ungkap Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran …

Read More »

Menteri Kelautan dan Perikanan Inginkan Transparansi Data

susi-pudjiastuti

Jakarta, – Rapat gabungan antar-Kementerian Menko Perekonomian dan Maritim akan membahas banyak hal. Salah satunya adalah transparansi data kelautan pada publik. “Kita sudah telusuri nelayan kecil, pesisir yang sangat bagus. Saya sudah punya data kapal-kapal besar yang sekarang jadi isu besar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Bidang Perekonomian Selasa (28/10/2014) “Ini kita mesti soft, saya minta …

Read More »

Transparansi DPRD DKI adalah Hak Rakyat!

510575_02025226092014_DPRD-DKI

Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, menegaskan civil society atau masyarakat sipil sebagai pemilih langsung punya hak “menekan” DPRD DKI Jakarta. “Bangun triangle kita. Pemerintah daerah, kepala daerah, DPRD. Kita belum kuat civil society-nya,” tutur Refly, saat menjadi pembicara diskusi publik Sumpah Pemuda Keterbukaan Informasi di DPRD DKI, Selasa (28/10/2014). Dalam diskusi bertema Tata Tertib DPRD DKI Jakarta itu, Refly …

Read More »

Petisi “Transparansi Dana Hak Siar Tim Nasional U-19″

GarudaMenangis121413120595_preview

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) merupakan Badan Publik yang mau tidak mau terikat pada Undang-Undang tersebut. Dan sebagai Badan Publik, setiap orang berhak untuk meminta keterbukaan informasi, terutama terkait penggunaan dana yang diterima, baik itu dana dari pemerintah, sumbangan individu, sponsor, maupun sumbangan dari luar negeri. Transparansi informasi penggunaan dana …

Read More »

Dinilai Belum Mandiri, UU Komisi Informasi Digugat ke MK

komisi informasi pusat

Keberadaan Komisi Informasi (KI) mulai dipermasalahkan oleh sejumlah pihak. Ini lantaran KI yang dibentuk sebagai lembaga mandiri ternyata tidak sepenuhnya independen. Atas hal itu, sejumlah pihak yang merupakan komisioner KI Pusat dan beberapa komisioner KI Daerah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui kuasa hukum pemohon, Veri Junaidi, mereka meminta MK untuk menyatakan pasal 29 ayat (2), ayat …

Read More »

KPU Targetkan Pengesahan PKPU Keterbukaan Informasi Akhir Bulan Ini

20121030Ferry Kurnia Rizkiansyah-indonesiarayanews.com

  Upaya penguatan keterbukaan informasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus didorong. Paska-Pemilu 2014 dan menjelang pelaksanaan pemilukada di 2015 menjadi momentum yang pas untuk menyiapkan infrastruktur mengenai hal ini. Ada empat agenda utama dalam mendorong keterbukaan informasi di KPU yaitu pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU, pembuatan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) …

Read More »

Hari Hak Untuk Tahu

Toby Mendel kecil

28 September adalah peringatan hari hak untuk tahu sedunia, hari untuk merayakan hak warga negara untuk mengakses informasi lembaga public (Hak untuk memperoleh informasi/RTI). Diproklamirkan pada tanggal 28 september 2002, sekarang hari hak untuk tahu secara formal diperingati diberbagai Negara di seluruh dunia dengan aktivitas dimulai dari konfrensi, pemberian penghargaan, diskusi online (the Centre for Law and Democracy akan mengadakan …

Read More »

FoINI Nilai Buruk Kinerja KI

IMG_1302

Memperingati Right to Know Day (28/10) Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Komisi Informasi (KI) Pusat periode 2013-2017. FOINI menilai KI berkinerja buruk, bahkan berpotensi menghambat iklim keterbukaan informasi. Ahmad Rofik, juru bicara FOINI menyatakan bahwa KI yang seharusnya menjadi pengawal dan penjamin hak warga Negara atas informasi public telah menjadi ancaman. “Komisi informasi di beberapa …

Read More »