FoINI Nilai Buruk Kinerja KI

IMG_1302Memperingati Right to Know Day (28/10) Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Komisi Informasi (KI) Pusat periode 2013-2017. FOINI menilai KI berkinerja buruk, bahkan berpotensi menghambat iklim keterbukaan informasi. Ahmad Rofik, juru bicara FOINI menyatakan bahwa KI yang seharusnya menjadi pengawal dan penjamin hak warga Negara atas informasi public telah menjadi ancaman.

“Komisi informasi di beberapa daerah dan Pemerintah Daerah telah menafsirkan secara sesat terhadap Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menetapkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai syarat formal permohonan sengketa informasi”

“Komisi Informasi incumbent di daerah mendorong Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) seleksi KI yang mempertimbangkan pengangkatan kembali tanpa melalui proses seleksi”

Hendrik Rosdinar, anggota FOINI yang lain juga kecewa terhadap hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI pertengahan September lalu. “Rakornas tidak berhasil merumuskan hal-hal yang strategis. Tapi malah menghasilkan hal-hal yang menurut saya genit. Misalnya, pembuatan mars KI. Menurut informasi yang saya terima Rakornas malah menghasilkan hal-hal yang kontraproduktif. Ada friksi di tubuh KI terkait dengan rencana judicial review,” ungkap Hendrik kesal.

“KI Pontianak sudah setahun lebih proses seleksinya terhenti di DPR. Komisi Informasi Provinsi masih belum terbentuk di 4 provinsi tersisa.  Sudah empat tahun UU KIP diberlakukan.  PATTIRO sudah memasukkan gugatan atas penolakan permintaan informasi oleh BPK pada November 2013. Hingga sekarang belum ada tindaklanjut dari KI. Di sejumlah daerah, permintaan informasi APBD, DPA dan RKA ditolak. Tidak ada tanggapan apa-apa dari KI”

FOINI meminta kepada KI untuk memperbaiki kenerjanya. Terutama untuk menyikapi hal-hal di atas.  KI juga dituntut untuk mempublikasikan kepada masyarakat seluruh anggaran yang telah digunakan oleh KI. Khususnya anggaran  pelaksanaan Rakornas. []

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nineteen − 4 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>