Home / Berita / Hari Hak Untuk Tahu
Toby Mendel kecil

Hari Hak Untuk Tahu

28 September adalah peringatan hari hak untuk tahu sedunia, hari untuk merayakan hak warga negara untuk mengakses informasi lembaga public (Hak untuk memperoleh informasi/RTI). Diproklamirkan pada tanggal 28 september 2002, sekarang hari hak untuk tahu secara formal diperingati diberbagai Negara di seluruh dunia dengan aktivitas dimulai dari konfrensi, pemberian penghargaan, diskusi online (the Centre for Law and Democracy akan mengadakan diskusi tentang hak untuk memperoleh informasi tahun ini vireddit.com/r/iama), dan sejenisnya.

Secara umum, hari hak untuk tahu menyediakan kesempatan untuk merefleksikan progress mengenai hak untuk memperoleh informasi, dilindungi sebagai hak asasi di bawah UU internasional dan konstitusi di Indonesia.

Tahun ini kita memiliki agenda spesial dalam memperingatinya, sebagai bagian dari peringatan 100 tahun UU hak untuk tahu secara global, dengan diperkenalkan secara formal pada 18 September melalui UU hak untuk tahu di Paraguay. Dengan UU ini, lebih dari 50 persen Negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, meliputi  tiga perempat populasi dunia, telah menempatkan tatanan hukum yang menjamin hak untuk memperoleh informasi.

Bagaimana Indonesia mempertimbangkan secara global terhadap masalah hak asasi ini? Kabar baiknya adalah kerangka hukum di Indonesia dan khususnya UU keterbukaan informasi public no. 14 tahun 2008 relatif cukup kuat. Menurut rating RTI (RTI-Rating.org)(metodologi yang telah diterima secara global untuk menilai kekuatan kerangka hokum untuk RTI yang telah dikembangkan oleh the Centre for Law and Democracy dan Access Info Europe), kerangka hukum Indonesia mendapatkan skor 101 dari kemungkinan total 150, menempatkan Indonesia di posisi ke-28 secara global.

Ini adalah posisi yang terhormat, yang  membuat Indonesia bangga. Pembaca mungkin tertarik untuk mngetahui bahwa Serbia menempati posisi teratas dengan skor 135, sedangkan Austria berada di posisi buncit dengan hanya memperoleh skor 37.

Tidak ada satupun pengukuran global (yang disepakati) mengukur seberapa baik implementasi UU RTI (RTI Rating hanya mengukur norma hukum). Bagaimanapun, bukti anekdot mengusulkan bahwa Indonesia tidak melakukan dengan baik sedari awal.

Permintaan informasi (seperti oleh LSM dan anggota masyarakat)menyisakan sesuatu yang lemah, khususnya untuk Negara sebesar Indonesia, walaupun ini baru saja dibangun.

Beberapa organisasi meningkatkan permintaan informasi, tapi secara keseluruhan opini mengenai masalah ini adalah kurangnya antusiasme publik dibanding di Negara seperti Bulgaria, India dan Meksiko, dimana banyak laporan dari Koran harian mengenai warga Negara yang menggunakan haknya untuk mencapai tujuan sosial.

Ada juga ruang perbaikan di sisi penawaran (seperti pengukuran yang dilakukan oleh lembaga publik agar menjadi transparan). Kebanyakan lembaga public bahkan belum menunjuk PPID yang dinyatakan dalam pasal 13 UU KIP. Dan bahkan lebih sedikit yang pergi saat ini untuk mengadopsi peraturan internal SOP dalam masalah ini.

Indonesia tidak sendiri dalam hal ini, sebab lebih mudah meloloskan sebuah UU dibanding mengimplementasikannya dan banyak Negara berjuang untuk mengimplementasikannya.

Memang, pada batas tertentu implementasi adalah tantangan yang sedang berjalan, bahkan setelah bertahun-tahun diberlakukannya UU. UU di Kanada telah diberlakukan lebih dari 30 tahun yang lalu, tetapi ada usaha terus-menerus yang dilakukan untuk memperbaiki implementasi.

Bagaimanapun, UU KIP di Indonesia berlaku efektif pada mei 2010, kurang lebih 4,5 tahun yang lalu dan beberapa stakeholders di Indonesia harus melakukan usaha untuk memperbaiki implementasi UU KIP. Prospek yang terdekat dari pemerintahan yang baru, yang tercatat sebagai komitmen untuk lebih terbuka, menyediakan kesempatan ideal untuk ini.

Hal ini menjadi tanggung jawab stakeholders untuk memutuskan apa yang ingin mereka lakukan, tetapi beberapa usulan berdasarkan apa yang telah berhasil dilakukan di Negara lain mungkin akan sangat berguna. Media massa sering mengajukan permintaan RTI untuk memperoleh informasi tentang kisah menengah dan jangka panjang yang mereka kerjakan.

Kadang, tidak mendapatkan informasi dan hanya membuat cerita bagus dalam mendapatkan informasi tersebut. Media massa di beberapa Negara memiliki hal tersebut, contohnya, membuat permintaan yang mirip kepada badan publik lain dan membuat laporan yang luar biasa berdasarkan perbedaan respon yang mereka terima.

Kelompok LSM juga bisa menggunakan UU KIP lebih intensif lagi. Secara praktis, setiap organisasi, berdasarkan isu yang mereka geluti, memerlukan informasi dari pemerintah; ini tentunya bukan masalah yang terbatas untuk kelompok LSM dalam bekerja langsung  pada RTI.

Dan jika permintaan informasi ditolak, seseorang bisa mengajukan banding kepada Komisi Informasi Pusat atau Provinsi , yang mempunyai kekuatan untuk memerintah badan publik untuk membuka informasi.

Akhirnya, badan publik perlu ambil bagian, hal pertama adalah menunjuk petugas PPID dan mengadopsi SOP. Sebenarnya, ada kewajiban legal formal untuk semua badan public di Indonesia. Untuk jangka pendek, seperti tindakan-tindakan mungkin lebih terlihat dibanding mempersulit.

Tetapi pengalaman di Negara-negara seluruh dunia menunjukkan hal tersebut, untuk jangka panjang, badan publik harus lebih terbuka untuk relasi yang lebih baik dengan warga Negara dan meningkatkan keefektifan badan publik. Pasti, bersama dengan kepuasan melakukan sedikit hal untuk menghormati hak asasi, seharusnya cukup memotivasi.

Banyak pengamat, termasuk penulis, menimbang bahwa Indonesia menjadi Negara dengan demokrasi terkuat di ASEAN. Dengan sedikit usaha lagi, hak untuk memperoleh informasi bisa dipertahankan sebagai pilar demokrasi. Ayo bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut.

Selamat Hari Hak Untuk Tahu!

___________________

Kerangka Hukum di Indonesia dan khususnya dalam UU KIP sangatlah kuat.

___________________

Penulis adalah Direktur Eksekutif the Centre for Law and Democracy, organisasi hak asasi manusia internasional  yang beralamat di Hallifax, Kanada, yang focus dalam beberapa hal mengenai hak untuk memperoleh informasi.

Source: http://m2.thejakartapost.com/news/2014/09/27/international-right-know-day.html

Check Also

Jokowi Akhirnya Keluarkan Keppres Perpanjangan Anggota Komisi Informasi Pusat

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 − 3 =

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>