Jakarta, - Langkah Presiden Joko widodo atau akrab disapa Jokowi meminta masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta PPATK terkait pembentukan susunan kabinetnya dinilai tepat. Namun seharusnya tidak berhenti di situ saja.
Ada baiknya jika nantinya dibarengi dengan upaya Jokowi mengawasi ketat penggunaan anggaran di kementerian.
“Itu praktik positif dengan meminta masukan KPK dan PPATK dalam melakukan seleksi,” ungkap Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Maulana, di kantornya kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (26/10).
Melibatkan KPK dan PPATK di awal pembentukan kabinet tidak efektif dampaknya jika dilakukan parsial atau di masa awal saja. Kontrol terhadap kinerja penggunaan anggaran harus dilakukan lebih ketat untuk menghindari penyimpangan anggaran.
“Karena ke depan menteri ini akan disuguhkan dengan anggaran cukup besar. Nah anggaran yang besar itu ketika tidak diatur mekanisme dan akuntabilitas serta transparansinya rendah maka potensi terjadinya korupsi pasti besar,” papar Maulana.
Untuk itu, tambah Maulana, pihaknya meminta Presiden Jokowi menularkan transparansi kinerja, termasuk penggunaan anggaran kepada para menterinya nanti.
“Perintahkan transparansi anggaran dan minta publik untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaannya,” tegasnya. [noe]
Sumber: Merdeka.com