Home / 2014 / November

Monthly Archives: November 2014

Tingkatkan Transparansi, KPU Jalin Kerja Sama dengan IPC

KPU IPC

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menandatangani kerja sama dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) terkait peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik di lembaga penyelenggara pemilihan umum, Jumat (28/11/2014). Direktur IPC, Sulastio, menilai penandatanganan ini merupakan bukti bahwa KPU mempunyai komitmen besar terhadap transparansi dan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyatakan …

Read More »

Konferensi Nasional Masyrakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2014

Sejumlah perwakilan masyarakat sipil membacakan rekomendasi dan pernyataan sikap terkait penguatan demokrasi di Indonesia. Rabu (26/11/14).

Pemilu 2014 telah selesai. Transisi kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia telah berjalan dengan baik dan damai. Namun demikian, tentu pekerjaan rumah berikut adalah, bagaimana terus mengawal jalannya pemerintahan terpilih dan mendorong penguatan proses demokratisasi di Indonesia. Atas dasar itu, sepuluh organisasi Masyarakat yang terdiri dari ICW, Perludem, JPPR, Migrant Care, Puskapol UI, IPC, Yappika, PPMN, PVI, dan Solidaritas Perempuan, menggagas …

Read More »

Korupsi dan Asimetris Informasi

Corruption-illustration

Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang ingin membuka akses informasi tentang penangkapan ikan seluas-luasnya kepada semua pemangku kepentingan menunjukkan ada problem asimetris informasi dalam isu pengelolaan perikanan dan kelautan. Problem asimetris informasi menggambarkan ada ketimpangan penguasaan informasi. Satu pihak menikmati surplus, pihak lain menderita defisit informasi. Dalam proses kebijakan publik, misalnya, para pengambil keputusan itu menikmati surplus informasi, …

Read More »

?7 Rekomendasi Masyarakat Sipil Untuk Penguatan Demokrasi ?

Sejumlah perwakilan masyarakat sipil membacakan rekomendasi dan pernyataan sikap terkait penguatan demokrasi di Indonesia. Rabu (26/11/14).

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Puluhan masyarakat sipil dari seluruh Indonesia telah melaksanakan Konferensi Nasional Masyarakat Sipil (KNMS) untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia Pasca Pemilu 2014, Selasa-Rabu (25-26/11/2014). Hasil dari KNMS tersebut adalah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan dalam penguatan demokrasi ke depan. Ada 7 poin rekomendasi yang dihasilkan, yakni: Hal ini disampaikan oleh Direktur Puskapol UI Sri …

Read More »

Ketua KPU: Kesuksesan Pemilu Karena Peran Masyarakat Sipil

Ketua Komisi Pemilihan UMUM, Husni Kamil Manik, saat memberikan sambutan dalam acara Konferensi Nasional Masyarakat Sipil 2014

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil melakukan Konferensi Nasional membahas demokrasi pasca pemilu, Selasa (25/11/2014). Kegiatan tersebut membahas isu-isu penting terkait keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sejumlah ahli dan pejabat turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC), JPPR, Puskapol UI, Perludem, Yappika, dan sejumlah organisasi masyarakat lain tersebut. Lebih dari 150 orang …

Read More »

Dispenau Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi UU KIP di lingkungan Lanud HAS Hanandjuddin, Bangka Belitung, Senin (17/11/2014). Sumber: okezone.com

Bangka Belitung, Kebebasaninformasi.org – Dinas Penerangan Angkatan Udara (Dispenau) mengadakan sosialisasi terkait UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lanud Hanandjoeddin, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (17/11/2014). Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Safari Penerangan Langsung (Pensung) Dispenau dipimpin Letkol Sus Ernes DJ Fambrene beserta Letkol Sus Sonaji Wibowo dan Sertu Hendra. Letkol Sus Ernes DJ Fambrene, ketua Tim …

Read More »

Kemenpora: Sesuai UU KIP, PSSI Harus Terbuka

PSSI

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan himbauan kepada Perserikatan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSII) untuk transaran. Kemenpora menilai, sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik PSSI harus bersedia membuka laporan keuangannya ke publik. “Sesuai dengan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, badan publik adalah setiap badan maupun perkumpulan yang menerima sebagian dan atau seluruhnya dari dana …

Read More »

Perkuat Implementasi OGP, Masyarakat Sipil Adakan Pertemuan Nasional

Sejumlah masyarakat sipil melaksanakan pertemuan nasional untuk membahas implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Sejumlah organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia melaksanakan pertemuan nasional untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 19-20 November 2014 ini akan membahas isu strategis yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah. Acara ini akan membahasa 3 tantangan utama …

Read More »

Bahas UU KIP, MK Minta Pemohon Perjelas Kerugian Konstitusional

Kuasa Hukum Pemohon Veri Junaidi saat menyampaikan dalil-dalil permohonan uji materi UU Keterbukaan Informamsi Publik, Senin (10/11). Foto: Humas MK

Sejumlah anggota Komisi Informasi Pusat dan Daerah menganggap bahwa Pasal 29 UU KIP bertentangan sifat kemandirian Komisi Informasi. Oleh sebab itu, mereka melakukan uji materiil terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Senin, (10/11/2014) MK menggelar sidang pertama perakara tersebut dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam sidang tersebut MK memberikan beberapa nasihat. Majelis yang dipimpin oleh Ahmad Fadlil Sumadi tersebut masih …

Read More »

Data Rentan Bocor, KIP Dukung Moratorium e-KTP

E-KTP. Tempo/Tony Hartawan

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) program e-KTP.  Program yang sudah dijalankan semenjak Menteri Dalam Negeri Gamawan fauzi ini dihentikan karena beberapa alasan. Pertama, menurut Tjahyo, Kemendagri perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas data. Kedua, perlu juga melakukan evaluasi soal sistem dan teknologi kartu e-KTP. Ketiga, evaluasi soal pelaksanaan pelayanan publik dan …

Read More »

FOINI Simpul Sulawesi Selatan Gelar Diskusi Publik

Diskusi Publik Transparansi Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Diskusi Publik yang diselenggarakan KOPEL Indonesia bekerjasama dengan Klinik anti Korupsi, pada hari kamis (13/11)  pukul 09.30 Wita. Diskusi yang berlangsung di video konferens laica marzuki Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dihadiri oleh berbagai unsur elemen masyarakat termasuk Mahasiswa, Akademisi, dan NGO. Diskusi dengan tema Transparansi Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi. Dalam kegiatan ini, Musaddaq Koordinator Devisi Advokasi Masyarakat …

Read More »

Bojonegoro Siap Terapkan UU KIP

bojonegoro

Bojonegoro, Kebebasaninformasi.org – Sekitar 80 pejabat badan publik setingkat kecamatan dan pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bojonegoro menyatakan siap untuk menerapkan UU KIP di lingkungan mereka. Sesuai dengan pasal 13 UU Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik termasuk kantor kecamatan harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Kalau kami, sekertaris camat ini, apapun yang diamanatkan oleh Undang-undang, pastilah …

Read More »